DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2016

Nomor: 86
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Uniit Lingkungan Hidup, Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, UPTD di Lingkungan Hidup, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur .Jawa Baral Nomor 86 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Un it Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu segera disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinasdi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
b.bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Baral;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tcntang Pcmbcntukan Propinsi Jawa Barat (Serita Negara Rcpublik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemcrintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali , tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tcntang Pcngelolaan Sampah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69) GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TUGAS POKOK, FUNGSI, RTNCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BAR.I\T TENTANG PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 86 TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA BARAT
3.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5059)
4.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
5.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 5601);
7.Peraturan Pernerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534 7)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tah un 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 teruang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemcrintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Serita Negara Republik Indoneisia Tah un 2016 Nomor 1324). 11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan PerangkaL Dacrah Provinsi Jawa Barat (Lcmbaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196), 12.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukaan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sadan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tah un 2016 Nomor Seri ); 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Ba rat.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup·Provinsi Jawa Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Balai adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
8.Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
9.Subbagian Tata Usaha adalah Subbbagian Tata Usaha pada Balai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Baral.
10.Seksi adalah Seksi pada Balai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
11.Sub Unit Pclayanan adalah sub unit pelayanan non struktural pada Balai yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Balai.
12.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13.Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: .... .)

23.Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan ..
24.Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
25.Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
26.Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk rnenyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
27.Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
28.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, rnisi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. pelayanan yang bersifat20. Pelayanan Administrasi adalah ketatausahaan.
21.Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
22.Pembinaan adalah usaha untuk mernberi pengarahan dan birnbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
14.Perumusan adalah proses menyusun, rnengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
15.Pengkajian adalah proses menelaah, rnenganalisis, rnemberikan koreksi, dan menyernpurnakan suatu bahan rumusan kebijakan
16.Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan- bahan rumusan kebijakan. l 7. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan a tau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan Iungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi an tar unit/ sub unit.
18.Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
19.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/ organisasi/ instansi atas barang, jasa, dan/ a tau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 4
29.Rencana Kcrja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong part.isipasi masyarakat
30.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akandilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
31.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang be rs umber dari Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah.
33.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
34.Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
35.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
36.Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
37.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
38.Balai Pengelolaan Sampah Regional yang selanjutnya disebut BPSR adalah Balai yang berada di Dinas Lingkungan Hidup.
39.Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah pada BPSR. 5

c.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, perencanaan tcknis dan evaluasi scrta opcrasional; Balaikerjaprograma. menyelenggarakan penyusunan Pengclolaan Sampah Regional;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah regional;

Pasal 3

(1)Balai Pengelolaan Sampah Regional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah regional, meliputi pelayanan operasional serta perencanaan teknis dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Sampah Regional.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sampah Regional mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah regional;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
1. a.Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat 1) Sub Unit Pelayanan TPPAS Regional Wilayah Metropolitan Bandung; 2) Sub Unit Pelayanan TPPAS Regional Wilayah Bogor dan Depok; 3) Sub Unit Pelayanan TPPAS Regional Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan; 4) Sub Unit Pelayanan TPPAS Regional Wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta.
2. b.Balai Laboratorium Lingkungan Hidup Jawa Barat. 6
3. d.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional;
4. e.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan operasiorial Balai;
5. f.menyelenggarakan pengelolaan TPPAS Regional di Jawa Barat meliputi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, perawatan dan pemeliharaan serta pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
6. g.menyelenggarakan kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta;
7. h.menyelenggarakan perencanaan teknis dan evaluasi pembangunan dan operasional TPPAS Regional di Jawa Barat;
  1. 1.menyelenggarakan ketatausahaan Balai; J. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. k.menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Balai;
  1. 1.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan sampah regional sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. m.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
10. n.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
11. o.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sampah dan Limbah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

1.Kepala;
2.Subbagian Tata Usaha;
3.Scksi Pelayanan Operasional;
4.Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
5.Sub Unit Pelayanan; dan
6.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah regional;
2. b.penyelenggaraan Balai Pengelolaan Sampah Regional; 7 <I/
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok se bagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2. b.pelaksanaan bidang ketatausahaan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
6. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Balai:
1. a.menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Sampah Regional;
2. b.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah regional;
3. c.menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
4. d.menyelengarakan sebagian kegiatan teknis operasional sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pengelolaan sampah regional, meliputi pelayanan operasional serta perencanaan teknis dan evaluasi;
5. e.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Sarnpah Regional;
6. f.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Balai;
  1. 1.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan sampah regional sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; J. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
8. k.meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  1. 1.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 8
(1)Seksi Pelayanan Operasional mernpunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan operasional TPPAS Regional, meliputi pengelolaan pelayanan, pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana, per a wa tan/ pemeliharaan, pelaksanaan kerj asama dan kemitraan serta pemantauan dampak lingkungan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pelayanan Operasional mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Operasional;
2. b.pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Operasional;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Operasional; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pelayanan Operasional :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Operasional;
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha
2. b.melaksanakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. e.melaksanakan penatausahaan keuangan;
6. f.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
7. g.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap pcrrnohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan sampah regional; J. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. k.melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian; dan
  1. 1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
11. n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 9

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pasal 2 UPTD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, terdiri dari:

Pasal 7

(1)Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan evaluasi, meliputi penyusunan rencana teknis dan pemberdayaan masyarakat, rencana operasional, rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis dan evaluasi;
2. b.pelaksanaan Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis dan evaluasi; fungsi Seksi; I. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
3. m.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. dampakpengelolaandanpemantauang. melaksanakan lingkungan;
4. h.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengarnbilan kebijakan;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi; J. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan operasional TPPAS Regional sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Oaerah;
5. k.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan
6. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan operasional;
7. c.melaksanakan pengelolaan pelayanan TPPAS Regional;
8. d.melaksanakan pembangunan dan pengadaaan sarana dan prasarana TPPAS Regional;
9. e.melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPPAS Regional;
10. f.melaksanakan kerjasama antar dacrah dan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta; 10 Umum Pasal 8
(1)Balai Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu lingkungan hidup, meliputi pelayanan uji mutu air serta uji mutu tanah dan udara;
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Laboratorium Lingkungan Hidup mcmpunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang laboratorium lingkungan hidup;
2. b.penyelenggaraan laboratorium lingkungan hidup;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai Laboratorium Lingkungan Hidup:
1. a.menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Laboratorium Lingkungan Hidup;
2. b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang laboratorium lingkungan hidup;
3. c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pelayanan uji mutu air serta uji mutu tanah dan udara;
4. d.menyclenggarakan pcngkajian bahan petunjuk tcknis pengujian mutu lingkungan hidup; J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
5. k.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. pokok dan pertimbangan sebagai bahan
6. h.melaksanakan penyusunan bahan saran mengenai perencanaan teknis dan evaluasi penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  1. 1.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas fungsi Seksi;
7. c.melaksanakan perencanaan pemberdayaan masyarakat di desa sekitar TPPAS Regional;
8. d.melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
9. e.melaksanakan perencanaan kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta
10. f.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. g.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi; 11
(1)Kepala Balai Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan laboratorium lingkungan hidup meliputi uji mutu air serta uji mutu tanah dan udara.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan leknis di bidang laboratorium lingkungan hid up;
2. b.penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan Hidup;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. n.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Laboratorium Lingkungan Hid up ; dan
6. o.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Uji Mutu Air;
4. d.Seksi Uji Mutu Tanah dan Udara; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. pertimbangan sebagai bahan
6. e.menyelenggarakan pelayanan pengujian mutu air, tanah dan udara bagi Tnstansi Pemerintah, swasta dan perorangan;
7. f.meyelenggarakan pengelolaan Balai berdasarkan dokumen Sistem Manajemen Mutu yang berlaku;
8. g.menyelenggarakan pengembangan kompetensi Balai dan kerjasama jejaring laboratorium uji forensik lingkungan hid up;
9. h.menyelenggarakan fasilitasi pembinaan laboratorium lingkungan hidup di Kabupaten/Kota;
  1. 1.menyelenggarakan sosialisasi dan promosi Balai; J. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. k.menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjui Laporan Hasil Pcmeriksaan lingku p Balai;
  1. 1.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
11. m.menyelenggarakan pengkajian bahan saran mengenai pengujian mutu lingkungan hidup penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; 12

Pasal 10

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputimenyusun bahan kebijakan teknis ketatausahaan, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, penyusunan rencana program, serta manajemen mutu.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2. b.pelaksanaan ketatausahaan;
3. c.pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu pengujian;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. h.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  1. 1.menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; J. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Jaboratorium Jingkungan hidup sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. k.memimpin seluruh tugas pokok dan fungsi Balai; I. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
8. m.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. laboratoriumf. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota;
9. g.menyelenggarakan penyusunan dokumen Sistem Manajemen Mutu Balai, sesuai denganStandar Nasional Indonesia (SNI) ISO /IEC-17025 yang berlaku.
10. c.menyelenggarakan koordinasi,membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
11. d.menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan hidup meliputi uji mutu air serta uji mutu tariah dan udara;
12. e.menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan kerjasama jejaring laboratorium uji forensik lingkungan hidup; Balaikerjaprogram
(3)Rincian tugas Kepala Balai:
1. a.menyelenggarakan penyusunan Laboratorium Lingkungan Hidup;
2. b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang laboratorium lingkungan hidup; 13

Pasal 11

(1)Seksi Uji Mutu Air mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan uji mutu air, meliputi pelayanan pengujian mutu air, fasilitasi pembinaan laboratorium lingkungan hidup di Kabupaten/Kota serta pengelolaan dan pemeliharaan peralatan pengujian.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Uji Air mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang uji mutu air;
2. b.pelaksanaan Uji Mutu Air;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan uji mutu air; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Uji Mutu Air:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Uji Mutu air;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang uji mutu air;
3. c.melaksanakan penyusunan bahanpetunjuk teknis uji mutu air;
4. d.melaksanakan pelayanan pengujian mutu air;
5. e.melaksanakan fasilitasi pembinaan laboratorium lingkungan hid up di Kabupaten/ Kota;
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
2. b.melaksanakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. e.melaksanakan penatausahaan keuangan;
6. f.melaksanakan pengelolaan umum dan pcrlengkapan;
7. g.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
8. h.melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  1. 1.melaksanakan telaahan staf se bagai bahan pertim bangan pengambilan kebijakan; J. melaksanakan bah an tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
9. k.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah melalui Kepala Balai;
  1. 1.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
10. m.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 14

Pasal 12

(1)Seksi Uji Mutu Tanah dan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan uji mutu tanah dan udara, meliputi pelayanan pengujian mutu tanah dan udara, fasililasi pembinaan laboratorium tanah dan udara Kabupaten/Kota serta pengelolaan dan pemeliharaan peralatan pengujian.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Uji Mutu Tanah dan Udara mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang uji mutu tanah dan udara;
2. b.pelaksanaan Uji Mutu Tanah Dan Udara;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Uji Mutu Tanah dan Udara:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Uji Mu tu Tanah dan Udara;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang uji mutu tanah dan udara;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis uji mutu tanah dan udara serta uji mutu konstruksi dan bangunan;
4. d.melaksanakan pelayanan perigujian mutu tanah dan udara serta uji mutu konstruksi dan bangunan;
5. e.melaksanakan fasilitasi pembinaan laboratorium tanah dan udara Kabupaten/ Kota;
6. f.melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan pengujian;
7. g.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. h.melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
9. f.melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan penguJ1an;
10. g.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. h.melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bah an saran pertim bangan mengenai uji mutu air sebagai bahan penetapan kebijakan teknis Pemerintah Daerah melalui Kepala Balai; J. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi;
12. k.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  1. 1.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 15

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

( 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkunganBalai, serta instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2)Kepala Balai wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

( 1) Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
(6)Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditctapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
(8)Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Balai, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.

1.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; J. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai uji mutu Tarrah dan Udara sebagai bahan penetapan kebijakan teknis Pemerintah Daerah melalui Kepala Balai;

k.melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi;
1. 1.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
m.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 16 a, SERI D Diundangkan di Bandung pada tanggal 31 PTea'ter 211, Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 BTea'ter 211, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Jawa Baral. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 15

Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

(3)Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)KepalaBalai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
(6)Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
(8)Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan ke bu tuhan. 17

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016