Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.
5679);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rencana Provinsi Daerah Menetapkan dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut : Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la) sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
(la) Perubahan RPJMD merupakan hasil penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang berdasarkan terbitnya kebijakan nasional dan terjadinya penyebaran wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia.
BABI BAB IV BABV BAB VI :PENDAHULUAN : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAMDAN BAB IX : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH : KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH : PENUTUP Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Februari 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd. SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, ttd. A.L LEYSANDRI LEMBARAN DAERAH PROVINS! KALIMANTANBARATTAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1-32/2021 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM, H, SUHARTO, SH.MH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19660222 199103 1 011 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019. Selama pelaksanaannya, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan nasional, diantaranya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Selain adanya perubahan kebijakan pada level nasional, juga telah terjadi perubahan kebijakan di level daerah yaitu telah terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya dapat dilakukan apabila :
Berdasarkan beberapa kondisi riil tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah kebijakan yaitu:
Berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 2023. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT NOMOR 1
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)