DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: TUGAS DAN WEWENANG BAB III: HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL BAB V: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL BAB VI: PERIZINAN BAB VII: PEMBIAYAAN, PENDAPATAN DAN KOMPENSASI BAB VIII: DATA DAN SISTEM INFORMASI BAB IX: PERAN AKTIF MASYARAKAT BAB X: PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB XI: PENYELESAIAN SENGKETA BAB XII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII: KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Lampiran I Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
8.Peraturan . . .
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
16.Peraturan . . .
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

Menetapkan

Menetapkan . . .

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 814); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN:
11.Pengelolaan . . . Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
5.Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan Pengelolaan Sampah.
6.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik dan sampah bahan berbahaya, dan beracun.
8.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
9.Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
21.Pengumpulan . . .
11.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan Penanganan Sampah.
12.Pengelolaan Sampah Regional adalah Pengelolaan Sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bersumber dari dua atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.
13.Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disebut TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemerosesan akhir sampah yang berasal dari dua atau lebih Kabupaten/Kota.
14.Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari dua atau lebih Kabupaten/Kota.
15.Stasiun Peralihan Antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar yang diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi pengolahan sampah dengan jarak lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
16.Bank Sampah Induk Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional.
17.Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan Penanganan Sampah.
18.Prasarana persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan Penanganan Sampah.
19.Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

c.manfaat; . . .
1. 21.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
2. 22.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
3. 23.Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
4. 24.Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya Penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
5. 25.Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
6. 26.Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa sesuai dengan kualitas dan kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga.
7. 27.Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah Regional diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
g.data . . .
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan;
i.nilai ekonomi;
j.keterbukaan;
k.terukur;
l.efisiensi; dan
m.berdayaguna.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan dan strategi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif timbulan sampah;
b.menjamin fasilitasi kerja sama dan koordinasi Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota yang terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir; dan
c.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional;
d.penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional;
e.perizinan;
f.pembiayaan, pendapatan dan kompensasi;

Pasal 7

. . .

g.data dan sistem informasi;
h.peran aktif masyarakat;
i.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
j.penyelesaian sengketa;
k.sanksi administratif; dan
l.ketentuan peralihan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Regional;
b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Pengelolaan Sampah Regional;
c.memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah regional;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Regional;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah Regional;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah;
g.melakukan sosialisasi, pembinaan dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, masyarakat, institusi perguruan tinggi, dunia usaha dan unit pelaksana teknis nasional agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
h.melakukan pemantauan terhadap timbulan Sampah di wilayah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
i.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
j.mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar penyusunan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis di Daerah;
d.memfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
e.memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota;
f.menetapkan lokasi peruntukan TPA Regional sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
g.menetapkan lokasi peruntukan TPST Regional sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
h.menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah Regional meliputi prasarana dan sarana sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA Regional melalui kerja sama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga;
j.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA Regional;
k.melakukan pemungutan pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional;
l.memfasilitasi Penanganan Sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah; dan
m.melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
c.menjaga . . .

Pasal 8

Dalam Pengelolaan Sampah Regional, setiap orang berhak:

a.mendapat lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga Pengelola Sampah;
c.memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
d.berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
e.memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
f.mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan TPST Regional dan TPA Regional;
g.mendapatkan kompensasi dampak negatif dari kegiatan TPST Regional dan TPA Regional;
h.memperoleh pembinaan, pendidikan dan sosialiasi tentang Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
i.melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013