DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 41 tahun 2018 tentang pembentukan kepengurusan lembaga adat melayu provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna efektivitas dan efisiensi pembentukan kepengurusan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan Pembentukan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT MELAYU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 33 Seri E) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi dan pengurus LAM terdiri dari:
1. a.Majelis Pengguruh berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Kepala Dinas, Unsur Pemuka Adat, Unsur Pemuka Agama, Unsur Cendikiawan dan Unsur Pemuka Masyarakat;
2. b.Majelis Marwah, berjumlah 7 (tujuh) orang yang merupakan ex officio Ketua LAM Kabupaten/Kota;
3. c.ketua;
4. d.wakil ketua;
5. e.sekretaris;
6. f.wakil sekretaris;
7. g.bendahara; dan
8. h.wakil bendahara;
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, LAM dapat membentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Februari 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Tingkat I/IV.b NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2013

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2013

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018