DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Nomor: 39
Tahun: 2007
Ditetapkan: 22 November 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL. MEMUTUSKAN :

50.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungslonal Teknisi Penerbangan;
51.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera;
52.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bum!;
53.Peraturan Preslden Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu;
54.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya;
55.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; s Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini rnulai berlaku, maka :
1.Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Dosen;
2.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagallstrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
3.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pennintaan, Pemberian, dan Penghengtian Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Peneritian dan Perekayasaan;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedlk Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan;
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
8.Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungslonal Pengendali Dampak Lingkungan;
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nemer 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentlan Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemataan;

Pasal 36

10.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
11.Peraturan Kepala Baden Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
12.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi;
13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan .Penghentian TunJangan Jabatan Fungslonal Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Marak;
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial;
15.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberlan, dan Penghentian TunJangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan;
16.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;
17.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
18.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan;
19.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Agen;
20.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
21.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; 7
22.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
23.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian. dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
24.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentlan TunJangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penila; Pajak Bum; dan Bangunan;
25.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentlan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nukllr;
26.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentlan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika;
27.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan_Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
28.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;
29.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara; 30, Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
31.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
32.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
33.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
34.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentian TunJangan Jabatan Fungsional Peneliti;
35.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomof' Sot TMwl 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian. dan Penghentian Tunjangan Jabatan FungsionalTeknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tala Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatanUngkungan;
36.PeraturanKepalaBadanKepegawatanNegara Nomor55 Tahun 2006 tentang Tata cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
37.PeraturanKepala BadanKepegawaianNegara Nomor56 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentlan TunjanganJabatan FungsionalAuditor;
38.PeraturanKepala BadanKepegawaianNegara Nomor57 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalPengamatGunungapi;
39.PeraturanKepala BadanKepegawaianNegara Nomor58 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentlan Tunjangan Jabatan FungsionalTeknisi Siaran, Andalan Slaran, dan Adikara Siaran;
40.PeraturanKepala BadanKepegawaianNegara Nomor59 Tahun2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalTeknisi Penerbangan;
41.Peraturan KepalaBadanKepegawaianNegara Nomor60 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permlntaan, Pemberian, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalPenguji Mutu Barang dan Penera;
42.PeraturanKepalaBadan KepegawaianNegara Nomor64 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalDokter, Dokter Gigi, Apoteker,Asisten Apoteker, Pranata LaboratoriumKesehatan, EpidemlologKesehatan, EntomologKesehatan,Sanitarian,AdministratorKesehatan,Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrislonls, Bldan, Perawat, Radiografer,PerekamMedis,dan Teknisi Elektromedis;
43.Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
44.PeraturenKepala BadanKepegawaianNegara Nomor20 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberlan, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalPenguji KendaraanBermotor; dicabutdan dinyatakantidak berlaku. EDYTapa ASHARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2007 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 4

ti)

1.Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat. memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: B. TUJUAN Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional.
1.Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional telah diatur kembali pemberian tunjangan jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan.
2.Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsionaL I. PENDAHULUAN A. UMUM TATA CARA PERM/NTAAN, PEMBER/AN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 11
1.Setiap pemberian tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipll yang tunjangan jabatan fungsionalnya telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden, harus dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Pemberlan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan sekaligus dalarn setiap keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional, dibuat menurul contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan harus disebutkan :

a.Jenjang jabatan fungsional yang diduduki;
b.Besarnya tunjangan jabatan fungsional yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
1. 2.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berlaku juga apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tingg;, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungslonal.
2. 3.Pemberian turijangan jabatan fungsional tidak dapat berlaku surut dari tanggat penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
3. 4.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional tetapi tunjangan jabatan fungsionalnya berdasarkan Peraturan Presiden baru ditetapkan kemudian, maka pemberian tunjangan jabatan fungsionalnya ditetapkan tersendiri dengan keputusan pejabat yang berwenang, dfbuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 2. Contoh: Seorang PNS bernama H. Muchdir, S.Ag diangkat dalam jabatan fungsional Penghulu TMT 1 Nopember 2006. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional Penghulu baru ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 tang9al 28 Juni 2007 yang mulai berlaku 1 Januari 2007. Dalam hal demikian, pemberian tunjangan jabatan fungslonal Penghulu bag! Sdr. H. Muchdir, S.Ag ditetapkan tersendiri.
4. 5.Asli keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada:
a.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
b.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Oeputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta; A. PENETAPAN PEMBER1AN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 12
1. 1.Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tunjangan jabalan fungsionaladalah PegawaiNegeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional dengan keputusan pejabat yang berwenangberdasarkanperaturanperundang-undangan.
2. 2.Besarnyatunjanganjabatan fungsionaladalah sebagaimanatersebutdalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional dimaksud.
3. 3.Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberl lugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, PembantuRektor, Dekan,PembantuDekan, Ketua SekolahTinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan yang besarannya sesuai dengan PeraturanPresidenyang mengaturtentang tunjanganDosen.
4. 4.8agl Pegawal Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat merangkap jabatan struktural,hanyadiberikan 1 (satu)tunjanganjabatan yang menguntungkan. Padasaat Ini PegawaiNegeriSipilyang mendudukijabatan fungsionalyang dapat merangkapjabatan strukturaladalah Jaksa, Peneliti, dan Perancang PeraturanPerundang-undangan.
5. 5.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Jaksa yang merangkapjabatan strukturaldi lingkunganinstansi pemerintahyang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan,hanya berhak atas 1 (satu) tunjanganjabatan strukturalatau tunjangan[abatan fungsionatJaksa yang menguntungkanbaginya.
6. 6.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Peneliti yang merangkapjabatan strukturaldi Ungkunganinstansl pemerintahyang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian, hanya berhak atas 1 (satu) tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional Penelitiyang menguntungkanbaginYii B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN JABATAN FUNGS10NAL
c.KepalaKantor RegionalBadanKepegawaianNegarayang bersangkutan;
d.Kepala Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara/KepalaBirol KepalaBagianKeuanganPemerfntahDaerahyang bersangkutan;
e.PejabatPembuatDaftarGaji yang bersangkutan;
f.Pejabatlain yang dipandangperlu. 13 C. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN
1. 1.Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan jabatan fungsional bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. 2.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat sebagai pejabat fungsional, pengajuan permintaan tunjangan jabetan fungsional harus melampirkan :
a.Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
b.Surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
1. 3.Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai terse but dalam Anak Lampiran - 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. 4.Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan Itu juga.
3. 5.Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila bertepatan dengan han libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibeyarkan mulai bulan itu juga.
4. 6.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional tetapi tunjangan jabatan fungsionalnya berdasarkan Peraturan Presiden baru ditetapkan kemudian, maka pengajuan permintaan tunJangan jabatan fungsionalnya harus rnelarnpir- ken:
a.Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
b.Surat keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional;
c.Surat pemyataan melaksanakan tugas (SPMT).
1. 7.Tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dibayarkan terhitung mulai tanggal bertakunya pemberian tunjangan jabatan fungsional tersebut.
2. 7.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang merangkap jabatan struktural dl lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang perancangan, hanya berhak atas 1 (satu) tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menguntungkan baqinya. 14
3. 2.Khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dan 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan jabatan fungsionalnya dapat dibayarkan kembali setelah diangkat III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
4. 1.Pembayaran tunJangan jabatan fungsional dihentlkan terhitung mula: bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
a.dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
b.menjalani cuti besar:
c.diberhentikan dari jabatan fungsional;
d.berhenti/dlberhentlkan sebagai Pegawai Negerl Sipil;
e.diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya. Contoh: Seorang PNS bernama H. Siamet, S.Ag diangkat dalam [abatan fungsional Penghulu TMT 1 Nopember 2006. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional Penghulu baru ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 tangga! 28 Juni 2007 yang mula; berlaku 1 Januari 2007. Dalam hal demikian, pemberian tunjangan jabatan fungsional Penghulu bagi Sdr. H. Siamet, S.Ag dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2007.
1. 8.Untuk kelancaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan (SPMJ) bag; Pegawai Negeri Slpil di lingkungannya. dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. 9.Untuk kelancaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat SPMT dan SPMJ sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 8.
3. 10.Asf SPMT dan SPMJ sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 8 disarnpal- kan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
a.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
b.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
c.Pegawa; Negeri Sipi! yang bersangkutan;
d.Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
e.Pejabat lain yang dipandang perlu. 15 dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Contoh: Seorang pejabat fungsional ditugaskan mengikuti lugas belajar mulai tanggal 1 Nopember 2008 sampai dengan 30 April 2010. Pejabat fungsional tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung rnulai tanggal 10 Juli 2010. Dalam hal yang demikian:
a.Tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan April 2009 tetap dibayarkan;
b.Tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai Juli 2010.
c.Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan kembali mulai bulan Agustus 2010 dan seterusnya. apabila keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraiKepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
1. 3.Tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara. Khusus bagi Pegawai Neqeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persallnan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (liga) butan, maka selama menjalani cut] di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan). GaJi dan tunjangan jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak. Contoh: Seorang pejabat fungsional menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2008 sampai dengan 25 Januari 2009. Setelah selesai menjalani cuti dl luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 26 Januari 2009. Dalam hal yang demikian :
a.Dihentikan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Desember 2008 dan Januari 2009.
b.Diberikan kemball gaji dan tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Pebruari 2009 dan seterusnya. Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka tunjangan dibayarkan setelah diangkatfdiaktifkan kembali sebagai Pegawai Nageri Sipil dan 16 diangkat dalam tunjangan jabatan fungsional serta dinyatakan melaksanakan tugas.
1. 4.PegawaiNegeri Sipil yang dijatuhi hukumandisiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian sedang mengajukan keberatan/banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), tunjangan jabatan fungsionalnya tetap dihentikan.
2. 5.Tunjangan jabatan fungsional yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Sapek yang meringankan hukuman disiplin tersebut serta diangkat kemball dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. Contoh: Seorang pejabat fungsional yang telah dijatuhi hukuman disiptin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendlri dan benaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2009. Dalam batas teng9ang waktu yang ditentukan setelah diterimanya keputusan, yang bersangkutan mengajukan keberatan/banding administratif ke Sapek. Setelah melalui proses, akhimya Bapek pada tanggal 25 April 2009 memutuskan bahwa hukuman disiplinnya diubah menjadi hukuman disipfin sedang. Setelah setesal menjalani hukuman dislplln tersebut, yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan fungsional disertai Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas Kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalsm hal demikian tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan temitung rnulal bulan Pebruari 2009 sampai dengan 5elesa; menjalani hukuman disiplin sedang dan diangkat kembali dalam jabatan fungsional. Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepaia Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerlntah Daerah yang bersangkutan.
3. 6.Surat keputusan penghentian tunjangan jabatan fungsional dibuat menurut conloh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. 7.Pejabat yang berwenang menetapkan/mengeluarkan surat keputusan pember- hentian/pembebasan sementara dari jabatan fungsional dan pemberian cutl di iuar tanggungan negara/cuti besar, serta tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan tersebut kepada Pegawai Negerl Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
a.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputl Bidang Informasl Kepegawaian; 11 V. KETENTUAN PERALIHAN Permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara inl, dinyatakan tetap bertaku.
1. 1.Apabila terjadl perubahan atau kenaikan tunjangan [abatan fungsional, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penyesuaian tunjangan jabatan fungsional, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak lampiran - 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. 2.Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara inl, dlnyatakan tetap berlaku.
3. 3.Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas tenaga kesehatan sebagai Dokter. Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi. Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam· Medis, dan Teknisl Elektremedis sebelum berlakunya Kepufusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan telah rnenertrna Tunjangan Tenaga Kesehatan tetapi tidak atau belum dlangkat dalam jabatan fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap rnenerima tunjangan tenaga kesehatan sebesar yang dlterima sebelumnya.
b.Apabila tunjangan tenaga kesehatan sebagaimana tersebut dalam huru! a lebih keeil dari tunjangan umum berdasarkan Peraturan Presiden Nemor 12 Tahun 2006, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan urnurn.
1. 4.Dalam hal terdapat tenaga kesehatan selain sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas yang telah menerima tunjangan tenaga kesehatan tetapi tidak atau belum diangkat dalam jabatan fungsional, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 3 huruf a dan huruf b.
b.Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
c.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersanqkutan; d, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepara Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
e.Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
f.Pejabat lain yang dlpandang perlu. 18 EDY TOPO ASHARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
1. 1.Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. 2.Demikian unluk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. VI. PENUTUP 19 dalam jabatan 3) dengan angka kredit sebesar .. (..." ) 14). NIP PangkatiGol. Ruang TMT Una kerja 8) 9) 12) 13} Nama : Terhitung mulai tan9gal " 11) mengangkatfmengangkat kemball ") pegawai Nager! Sipil : MEMUTUSKAN :
3. 9., " " _0) : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. 2.Peraluran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
5. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
6. 4.Peraturan Pamerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. 5.Kepulusan Preslden Nomor 67 Tahun 1999;
8. 6.Peraturan Preslden Nomor ........ " ." );
9. 7.KeputusanfPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ...... " ..... );
10. 8.Peraturen Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007: : a. bahwa sebagai pelaksanaan dan Pasal 4) dan Pasal 5) KeputusanlPeraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor " " 6) tentang Jabatan Fungsional " ,,7). dipandang perlu l.mtuk mengangkatlmengangkat kemball *) Nama " 8) NIP ." .."". 9) dalam Jabatan 3);
b.bahwa " 10); MENTERI/KEPALAIGUBERNURlBUPATIIWALIKOTA .." 1) KEPUTUSAN MENTERI/KEPALAlGUBERNURIBUPATIIWALIKOTA .." 1) NOMOR: " 2) TENTANG PENGANGKATANfPENGANGKATAN KEMBALI *) DALAM JABATAN FUNGSIONAL " .." 3) ANAK LAMPIRAN -1 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR :39TAHUN2007 TANGGAL: 22 NO PEMBER 2007 PERTAMA Menetapkan Mengingat Menimbang •) Core! yang tidak periu: •• ) Tull8lallleanlumkan nomor Paraturan Presiden betkenaan dengan tunjangan jabaLlln fU"9Sional dlmak6ud; "") Tulislalllcantumksn KaputulinIPeralul'8l1 Menter! PBndayagunaan Aparalur NegaJil tenLBng jabalan fungslonal dlmak8ud . .... ) TulielahlCaMumkan KepulusanlPeraturan yang dlpandang perlu.. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. 1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:
2. 2.Menteri/KepalaiGubemur/BupaliIWalikota .... 1)
3. 3.Kepala Badan Kepegawalan Negara Up. Deputi Sidang Infonnas; Kepegawalan;
4. 4.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara dl 20);
5. 5.Kepala Kantor Pelayanan Peroendaharaan Negara/Kepala Blro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan 21);
6. 6.Pejabat Pembuat Daftar GaJI yang bersangkutan:
7. 7.Pejabat lain yang dipandang perlu . ............................ 19) NIP 19) MENTERI/KEPALN GUBERNURJBUPATI/wAUKOTA .... 1) Dltetapkan di 17) padatanggal 18) KETIGA : Kepada Pegawai Nagari Sipll sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA diberikan tunjangan jabatan fungsional 3} sebesar Rp . ( ) 15) setiap bulan terhitung mulai tang gal 16) : Apabila dikemudian han temyata terdapat kekeliruan dalarn Keputusan inl, akan dladakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana rnesunya, Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipll yang bersangkutan untuk dlketahul dan diindahkan sebaqaimana mesUnya. KEDUA 21 NO NOMOR URAIAN KODE 1 1) Tullslah nama labatan dari pelabat yang menetapkan pemberian runjangan jabatan Fungsional. 2 2} Tullslah nomor keputusan pejabat yang menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungslonal. 3 3) TuUslah nama dan jenjang Jabatan Fungslonal pegawai Nager! Slpll yang bersangkutan 4 4} Tullslah Pasa! dar! Keputusan/Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur impaslng angka kredit jabatan fungsional dlmaksud. 5 5) Tullslah Pasal dar! KeputusanlPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ten18ng jabatan fungslonal dan angka kredltnya. 6 6) Tulislah nomor Keputusan/Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan fungslonal dimaksud dang an angka kreditnya. 7 7) Tulislah nama Jabatan fungslonal yang bersangkutan 8 B) Tullslah Nama Pegawai Nageri Sipil yang diangkatldiangkat kembali dalam [abatan fungsional dimaksud. 9 9) Tulislah NIP dart Pegawal Negeri Sipil sebegaimana tersebut pada angka 8. 10 10) Tullslah yang rnenjadl dasar menimbang apabila diperlukan 11 11) Tulisfah (erhilung mulal tangga' pengangkatanlpengangkatan kembali pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan 12 12) Tulislah pangkat. golongan ruang, dan TMT Pegawai Nageri Sipil yang dimaksud pada angka 8 13 13) Tulislah satuan organisasilunit tempat bekerja P8gawai Nageri Sipil tersebut pade angke 8 14 14) Tullslah dalam angka dan hurut jumlah angka kredit yang dimiliki oleh pejabal fungsional dimaksud 15 15) Tullslah dalam angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional yang menjadl hak Pegawai Negerl Slpll. 16 16) TUlislah tanggal mulal Pegawal Nagerl Slpll tersebut berhak menerima tunjangan Jabatan Fungslonal. 17 17) Tulislah tempat dltetapkannya keputusan pemberisn tunjangan jabatan tersebut. 18 16) Tulislah tanggal ditetapkannya keputus8n tersebut. 19 19) Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatanganl keputusan. Tullslah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 20 20) yang meliputl wilayah kerja Pegawai Nager! Sipil tersebut melaksanakan tugas. Tullslah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan NagaralKepala 21 21) BlrolKepala Bagian Keuangan Pemerlntah Daerah dlmana Pegawai Negerl Sipillersebut diangkat mendudukl jabatan fungsional. PETUNJUK PENGISJAN ANAK LAMPJRAN • 1 22 ............. 3) kepada : ................................... " 5) ...................................... S) ..................................... 7) ...................................... 8) ...................................... ".3) ............... , 9) ................ ,', , " 10) : Memberikan lunjangan jabatan Nama NIP Tempatltanggal Lahir PangkallGolongan ruang Jabatan Satuan Oganlsasl/Unit Karja Instansi Menetapkan PERTAMA MEMUTUSKAN : 9 ) Mengingal : 1. Undang·Undang Nomor B Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor43 Tahun 1999;
8. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah NomOI"9 Tahun 2007;
9. 3.Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
10. 4.Peraturan Pemerintah Nomar 9 Tahun 2003;
11. 5.Keputusan Presiden Nomar 87 Tahun 1999;
12. 6.Peraturan Presiden Nomar ).:
13. 7.KeputusanlPeraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ):
14. 8.Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Nagara Namor 39 Tahun 2007;
b.bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negerl Sipil yang dlangkat dan dltugaskan secara penuh sebagal pejabat 3) dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan rungsional 3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden , Nomar ); Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan 1) Nomor Tanggal 4), Sdr 5) telah diangkal dalam jabatan 3) MENTERIIKE PALNGUBERNURIBUPATIIW ALiKOT A ....... ,1) KEPUTUSAN MENTERl/KEPALAIGUBERNURIBUPATliWALIKOTA 1) NOMOR 2) TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN 3) ANAK LAMPIRAN· 2 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL: 22 NOPEMBER 2007 23 'J lulislahicanlum\tan nomor Peraturan Prssiden be~enean dengen lunjangan jabatan lungsioool dimaksud; -') Tulislahlcantumkan KeputusanlPeraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsionElI dlmaksud. --) TulislahlcantumkanKepulusanlPeraturan yang dlpandang psrfu.. Tembusan, Ylh:
1. 1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. 2.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputl Bidang Informasl Kepegawalan;
3. 3.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 16);
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Blro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan ...,....... 17);
5. 5.Pajabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. 6.Pejabat lain yang dlpandang perlu. ( 15) ) NIP 15) MENTERJ/KEPALNGUBERNURfBUPATII WALIKOTA ,1) Ditetapkan dl 13) pada langgal 14) AsH Keputusan ini disampalkan kepada Pegawal Negeri Slpll yang bersangkutan untuk dlpergunakan sebagalmana mestinya. ; Tunjangan jabatan 3) sebagal tersebut pada diktum PERTAMA diberikan sebesar Rp 11) {. } sebulan terhitung mulai tanggal 12) : Apabila dlkemudlan hart temyata terdapal kekellruan dalam keputusan ini, akan diadaKan pertlaikan dan perf1ltungan kembali sabagaimana rnastinya. KETIGA KEDUA 24 NO NOMOR URAIAN KODE 1 2 3 , 1) Tullslah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan pemberian l1Jnjangan jabatan Fungsional. 2 2) Tulislah nomor keputusan pejabat yang menetapkan pemberlan TunJangan Jabatan Fungslonal. 3 3) Tulislah nama dan jenjang Jabatan Fungslonal PNS yang bersangkutan 4 4) Tulislah nomor dan tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam [abatan fungsional. 5 5) Tullslah nama Pegawal Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan Fungsional. 6 6) Tulislah NIP dan Pegawai Nagar! Sipll sebagaimana tersebut pada angks 5. 7 7) Tullslah tempat dan tanggal'ahir Pegawai Nagerl Slpll yang bersangkutan 8 8) Tullslah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimakSIJd pada angka 5. 9 9) Tulislah satuan organisasi/unit ternpat bekerta Pegawai Negeri Sipll tersebut pada angka 5. 10 10) Tulislah Instansl tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5. 11 11) Tulislah dalam angka dan huruf besamya TUlljangan Jabatan Fungsional yang menjadl hak Pegawai Nagerl Sipil. 12 12) Tulislah tanggal mulai Pegawal Neger! Slpll tersebut berhak menerima tunJangan Jabaten Fungsional. 13) Tullslah ternpat ditetapkannya keputusan pemberian tunjangan [abatan 13 Fungsional tersebut. 14 14) Tulislah tanggal dltetapkannya keputusan lersebut. 15 15) Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan tersebut. Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Sadan Kepegawalan Negara 16 16) yang meliputi wilayah keTja Pegawai Nageri Sipil tersebut melaksanakan tugas. Tulisiah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala 17 17) Biro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Oaerah dlmana Pegawai Negeri Sipll tersebut dlangkat mendudukl jabatan fungsional. PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPI RAN - 2 25 Tembusan yth:
7. 1.Kepala Badan Kepegawalan Negare. Up. Oeputi Bidang lnforrnast Kepegawaian; 2, Kepala Kantor Regional Badsn Kepegawalan Negara di 21):
8. 3.Pejabat Pembuat Daftar Gajl yang bersangkutan:
9. 4.Pegawal Negeri SipiJyang bersangkutan;
10. 5.Pejsbat lain yang dlpandang per1u. (. 2) ) NIP 3) Pejabat yang membuat pernyataan. ........... , 20) Asli sural pamyataan Ini disampaikan kepada Kepala Kantor perayanan Perbendaharaan NegaralKepala BiroJKepaia Bag ian Keuangan Pemerintah Dae rah ,, 19) -Demikian surat pemyataan Ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan' .Pegawai Negeri Sipi!. Apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian tarhadap nagara, maka says bersedla menanggung kerugianlersebut. berc:lasarkan Sural Keputussn MenterllKepalalGubernur/BupatiIWarlkota ........ 12) Nomor langgal ............... 13) telah nyala melaksanakan tugas tersebut terhitung mulal langgal 14). dan berdasarkan Peraturan Preslden Nomor Tahun ........ 15), yang bersangkutan dlberl tunjangan jabatan .......... 16) sebesar Rp 17) ( ) sebulan temltung mulal langgal... ,' 1B} ................................. ,.,., ., 7) ..................................................... , 8) ......... " , 9) ................................................." ,'0) ....................................................... 11) Nama NIP Pangkatlgolongan Nang Jabatan Unit organisasi dengan Inl menyatakan dengan sesungguhnya. bahwa : .............. " ,', 2) ......... , '''''''', ' 3) ................. , , , ,", 4) ........................... ,", , 5) ,.. , , , ,"", ,"', 6) Yang bertanda tangan dl bawah Ini : Nama NIP PangkaUgolongan Nang Jabatan Unit Organlsasi SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: ,1) TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 : 39 TAHUN 2007NOMOR ANAK LAMPI RAN - 3 PERA TURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 26 NOMOR URAIANNO KODE 1 2 3 1 1) lulislah nomor surat pejabal yang membuat pemyataan melaksanakan tugas sebagal pejabat tungslonal. 2 2) lullslah nama pejabat yang membuat pernyataan. 3 3) lullstah NIP dan pejabat yang membuat pemyataan. 4) Tullslah pangkat dan golongan ruang dan pejabat yang membual 4 pernyataan. 5 5) Tullslah nama jabatan dari pejabat yang membuat pemyalaan. 6 6) TuUslah unit organlsasl pejabat yang membuat pernyataari: 7 7) Tullslah nama Pegawal Negeri Sipil yang berhak menerlma tunjangan jabatan fungslonal. 8 6) Tulislah NIP dan PNS tersebut yang dlmaksud dalam angka 7 di atas. 9 Q) Tulislah pang kat dan golon9an ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7. 10 10) Tulislah nama dan jenjang jabalan fungsional PNS yang bersangkutan. 11 11) lulislah unit organisasi pegawai Negerl Sipil yang bersangkutan bekerja 12 12) lullslah nama jabatan darl pejabat yang menetapkan Surat Kepulusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam jabalan fungslonal. 13 13) Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam [abatan fungsional. 14 14) lulislah t8n9gal, bulan, dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas secara nvata mulai melaksanakan tugas. 15 15) Tulislah Nomor dan Tahun Peraturan Preslden yang mengatur tunjangan jabatan fungslonal dimaksud 16 16) Tullslah nama jabatan tungslonal dlrnaksud. 17 17) Tullslah dengan angka dan huruf besamya tunjangan jabatan fungslonal 18 18) lullslah terhltung mulai tanggal PNS terse but menerima tunjangan jabatan fungsional Tullsfah nama tempat Kantor Perayanan Perbendaharaan NagaraJ Kepala 19 19) Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pagawai Nageri Slpll tersebut melaksanakan tugas. 20 20) Tullslah tempat dan langgal dltetapkannya surat pernyataan. 21 21) Tullslah nama tempat Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara yang meliputi wilayah ke~a pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tug as. PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN - 3 27 Tembusan yth :
11. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputl Bldang Informasl Kepegawaian; 2, KepalaKantor Regional Badan Kepegawalan Negara dl 19)
12. 3.Pejabat Pembuat Daftar Ga;i yang bersangkulan;
13. 4.Pegawai Negert Sipil yang bersangkutan;
14. 5.Pejabat lain yang dlpandang perlu. ( " 2) ) NIP 3) Pejabat yang membuat pernyataan, ................... , 18) Demikian sural pernyataan ini saya buat dangan sesungguhnya dengsn mengingat sumpah jabalanlPegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi sural pemyataan ini lemyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka says bersedla menanggung keruglan tersebut. Asil sural pemyataan Ini disampaikan kspada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Blro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah 17) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor " " , Sdr 7) berhak menerima lunjangan jabalan 10) sebesar Rp 15} ( ) sebulan, terhltung mulal langgal " 16). berdasart<an Surat Keputusan ...... 12) Nomor ....... tanggal ...... 13) Sdr ........ 7) diangkat dalam jabalan ...... 10) dan pada lan99al1 Januarl ...... 14) masih menduduki jabatan lersebut. NIP Pangkatlgolongan ruang Jabatan Unit organisas! ... ,"" ," " .. ,' ,,7) ..... "" "",, 8) ........ , ,., , 9) ......... ,"', 10) ................. , 11) Nama dengan Ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : ........................... , 2) " , 3) ...... " " 4) ............... " " 5) .................... " 6) Yang bertanda tangan dl bawah Ini: Nama NIP Pangkatlgolongan ruang Jabatan Unit Organlsasl SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN NOMOR: "." , ,., 1) ANAK LAMPIRAN - 4 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 211 NO NOM OR URAIAN KODE 1 2 3 1 1) Tulislah nomor surat pernyataan masih menduduki jabatan fungslonal. 2 2) Tulislah nama pejabat yang membual pernyataan. 3 3) Tulislah NIP dar! pejabat yang membuat pemyalaan. 4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang mambuat pernyataan. 5 5) Tulis/ah nama labetan dari peJabat yang membuat pemyataan. 6 6} Tulislah unit organisasi pejabat yang membuat pemyataan. 7 7) Tullslah nama PNS yang berhak mensnrna tunjangan jabatan fungsional. 8 B) TUIlslah NIP dart PNS yang dimaksud dalam angka 7. 9 9) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dimeksud daiam angka 7. 10 10) Tulislah nama dan jenjang jabalan fungsional PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 7. 11 11) Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja. Tulislah nama [abatan darl pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang 12 12) pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 7 dalsm jabatan fungsional terse but. 13 13) Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan deism [abatan fungsional. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagai tersebut dalam angka 7 14 14) secara nvata masih mendudukl jabatan. 15 15) Tullslah dengan angka dan huruf besamya tunjangan yang dimaksud dalam angka 10. 16 16) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS tersebut masih berhak menerima lunJangan dlmaksud. -~. - -_.- .... I~ Tulislah nama atau tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraJKepala 17 17) Blro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas. 18 1 B) Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya sural pemyataan dimaksud. 19 19) Tulislah nama tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayeh kerja PNS terse but melaksanakan tugas. PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN - 4 Tembusan Yth:
15. 1.Kepala Badan Kepegewaian Negara Up. Deputi Bidang Informasl Kepegawaian;
16. 2.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara di " 17)
17. 3.Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
18. 4.pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
19. 5.Pejabat lain yang dipandang pertu, ( 2) ) NIP 3) Pejabat yang membuat pernyataan, ............... , 16) telah nyala melaksanakan tugas kambafl dalam Jabatan fungsionai tersebut terhitung mulai langgal ... 12) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor , Sdr 7) berhak menerima tunjangan jabatan fungsional 10) sebesar Rp 13) sebulan, terhilung mulai tanggal 14). Demikian surat pemyataan Ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingal sumpah JabatanlPegawai Nageri Sipil. Apabila dikemudlan hari isi surat pernyataan Inllamyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya barsedla menanggung keruglan tersebut. Asli surat pemyalaan ini dlsampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Blro(Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah 15) ............................ 7) ................... " ...... 8) .................................9) ........ , ,.. , 10) ........................... 11) Nama NIP PangkatJgolongan ruang Jabatan Unit organisasi dengan in; menyatakan dengan sesungquhnya, bahwa : ........................... 2) ........................... 3) ........................... 4) ........................... 5) .......................... 6) Nama NIP Pangkatlgolongan ruang Jaoatan UnIt Organisasi Yang bertanda tangan di bawah inl : SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI NOMOR: 1) ANAK LAMPIRAN - 5 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL : 22 NQPEMBER 2007 30 NO NOMOR URAIAN KODe 1 2 3 1 1) Tutislah nornor surat pemyataan melaksanakan tugas kembatl 2 2) Tullstah nama pejabat yang membuat surat pernyataan. 3 3} Tulislah NIP dari pejabat yang membuat surat pemyataan. 4 4} Tullslah pangkat dan golon9an ruang dan pejabat yang membuat surat pemyataan. 5 5) Tulislah nama jsbatan dad peJsbat yang membuat surat pemyataan. 6 6) Tullslah unit organisasi dart PeJabat yang mambuat pernyataan 7 7) Tulistah nama PNS yang melaksanakan tugas kembali B 8) Tullslah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas. 9 9) Tullslah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dlmaksud deism angka 7. 10 10) Tulfslah nama dan jenjang Jabatan Fungsional PNS dimaksud dalam angka 7. 11 11) Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja. 12 12) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pejabat sebagal tersebut dalam angka 7 secara nyata telah melaksanakan tugas kembali. 13 13) Tulislah dengan angka dan huruf besamya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10. 14 14) Tulislah tan9gal, bulan, dan tahun mulai PNS berhak menerima tunjangan dlmaksud. Tulislah nama tempal Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraiKepala 15 15) Blro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawat Nager! Sipil tersebut melaksanakan tug as. 16 16) Tulislah ternpat dan langgal dltetapkannya surat pemyataan. 17 17) Tulislah Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dimana PNS tersebut melaksanakan tugas. PETUNJUK PENGIStAN ANAK LAMPIRAN - 5 31 Penghentlan tunjangan jabalan ... 3) pada diktum PERTAMA adalah terhitung mulai .............................. 16) ......... 3) Saudara : ......................... 4) ......................... 5) ......................... 14) ........................ 15) Menghentikan lunjangan jabatan Nama NIP Jabatan Saluan Organisasi/Unit Kerja MEMUTUSKAN :
20. 1.Undeng-Undang Nomor a Tahun 1974 [o. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
21. 2.Peraturan Pemerlntah Nomor 32 Tahun 1979; ~)
22. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; .)
23. 4.Peraturen Pemerintah Nomer 9 Tahun 2003;
24. 5.Peraturan Preslden Nomor "):
25. 6.Keputusan/Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor );
26. 6.Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 39 Tahun 2007); : a. bahwa Sdr .4) NIP 5) berdasarkan Kepulusan MenterilKepalaJGubemurlBupaliIWaliketa 6) Nemer tanggal 7) yang bersangkutan dttugaskan sebagal.. dan diberlkan tunjangan sebesar Rp . ......... 8) ( ) sebulan terhltung mulai tanggal 9);
b.bahwa berdasarkan Keputusan .. " 10) Nomor tanggal 11) Sdr . .. .4) lersebut dimulaslldipindahkan/ 12) terhitung mulai tanggai 13);
c.bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian tunjangan jabatan fungsronal. ..... 3); MENTERilKEPALAlGUBERNURl8UPATIIWALIKOTA ,1), KEOUA Menetapkan PERTAMA Mengingat Menimbang KEPUTUSAN MENTERr/KEPALAIGUBERNURlBUPATrIWALIKOTA 1) NOMOR 2) TENTANG PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 3) ANAK LAMPI RAN - 6 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 32 •) Tulislah/!;arrtumkalldasar hukum yang menyebabkan tunJanganlabatan yang bersangkutan dlhentikan. .. ) Tulislah/canlumkan nomor PeralUranPr&6lden berkenaan dllngan tunjangan jabatan rungsional dlmakaud; ... ) Tullslahlcantumkan KeputussrVPeraluran Menler! Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan rungsional dlmBksud. Tembusan Yth :
1. 1.Kepala Badan Kepegawalan Negara Up. Depull Bldang Informasi Kepegawalan;
2. 2.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara dl 20);
3. 3.Pejabat Pembuat Daftar Gajl yang bersangkulan;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Blro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah 21);
5. 5.Pejabat lain yang dipandang perlu . ( ".19) NIP 19) ME NTERIIKE PALAIGU BERNURIBUPA Til WALIKOTA 1) Ditetapkan di 17) pada tanggal 18) ASLI Keputusan Ini dlsampalkan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dlketahul dan dipergunakan sebagalmana mestinya. Apabila dikemudlan hari terdapat kekellruan dalam keputusan inl akan dladakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestlnya. KETIGA 3J NO NOMOR URAIAN KODE 1 1) Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentianl penghentian sementara tunJangan jabatan. 2 2) Tullslah nomor Keputusan yang dlmaksud dalam angka 1. 3 3) Tullslah nama tunjangan [abatan fungsional PNS tersebut, 4 4) Tulislah nama PNS yang dikenakan penghentian/penghentian sementara dari jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 3. 5 5) Tullslah NIP dan PNS yang dtmaksud dalam angka 4. 6 6) Tulislah nama jabalan yang mengangkat PNS tersebut pada angka 4 ke dalam jabatan fungslonal. 7 7) Tullslah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalarn jabatan fungslonal. 6 8) Tulislah dengan angka dan huruf besamya tunjangan jabatan yang berhak diterima PNS tersebut pada angks 4. 9 9) Tulislah tan9gal, bulan, dan tahun mulai berlakunya SUrat Keputusan pemberian tunjangan jabatan. 10 10) Tulislah nama jabatan yang menetapkan mutasl kepegawalan bagt PNS yeng mendudukljabatan fungslonal. 11 11) Tullstah nomor dan tanggel surat keputusan tersebut pada angka 10. 12 12) Tullslah mutasl kepegawalan yang dialaml PNS tersebut atau alasan lain sehingga PNS tidak berhak memperoleh tunjangan jabatan. 13 13) Tullslah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Keputusan tersebu! pada angka 10, 14 14) Tulislah nama dan jenjang jabatan yang akan dihentikan tunjangannya. 15 15) Tullslah satuan organlsaslfunlt kerja darl PNS yang mendudukl jabatan fungsional. 16 16) Tullslah tanggal, bulan, dan tahun mulal berlakunya penghenlianl penghentian sementara tunJangan Jabatan tersebut di atas. 17 17) Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan. 18 18) Tullslah tangg31, bulan, dan tahun ditelapkannya Keputusan. 19 19) Tullslah nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka 1. 20 20) Tullslah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wllayah kerla PNS tersebut melaksanak.an tugas, Tullslah nama dan tempat Kantor Pelayanan Perbendaheraan 21 21) NegaralKepala Biro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Oaerah di mana PNS tersebut melaksanakan lugas. PETUNJUK PENGrSIAN ANAK LAMPIRAN - 6 34 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalarn Peraturan ini akan diadakan parbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana meslinya. KEDUA ......................... 6) ......................... 7) ......... " 8) .......................... 9) ........................... 3) Rp 10) Rp 11} Nama NIP Tanggal Lahir PangkatlGoiongan Ruang Jabatan Tunjangan Jabatan Fungsional Lama Tunjangan Jabatan Fungsional Baru Terhltung mulal tang981 5) menyesuaikan tunJangan jabatan fungsional yang namanya terse but dlbawah Inl sebagal berikut : Menetapkan PERTAMA MEMUTUSKAN :
6. 1.Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
7. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
8. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
9. 4.Peraturan Pemerlntah Nomor 9 Tahun 2003;
10. 5.Peraturan Presiden Nomor ..." ..... );
11. 6.Keputusan/Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor );
12. 7.Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 39 Tahun 2007): Mengingat bahwa dipandang penu dengan 5egera menyesualkan tunjangan jabatan fungsional menurut Peraturen Preslden Nomor ..... Tahun ..... 4) kedalam Peraturan Presiden Nomor .... Tahun ..... 4); Menimbang MENTERI/KEPALAlGUBERNURIBUPATINVALlKOTA ,1), KEPUTUSAN MENTERI/KEPALAlGUBERNURlBUPATINVALIKOTA 1) NOMOR .2) TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ... ,,, ....... 3) ANAK LAMPI RAN -7 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 T AHUN 2007 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 lS OJ Tullslahlcantumkan nornorPeraturan Preslden berllanaan dengan tunjangan[abatan fungelonal dlmaksud; .. ) Tulislahicantumkan KeputuaanlPeratullln Menta" Pendayallunllan ,Aparatur Negara tentang jabatan fungaiooal dimaksud. Tembusan Yth :
13. 1.Kepala Badan Kepegawalan Negara Up. Deputl Bidang Informasi Kepegawaian;
14. 2.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dl 15);
15. 3.PejabatPembuatDafter Gajiyang bersangkutan;
16. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah 16};
17. 5.Pejabat lain yang dipandang perlu. ( 14) NIP 14) MENTERI/KEPALNGUBERNUR/BUPA Til WAL1KOTA 1) Ditetapkan dl 12) pada tang gal 13) ASU Keputusan ini disampaikan kspada pegawai yang berkepentlngan untuk diketahul dan dipergunakan sebagaimana meslinya. 36 NO NOMOR URAIAN KODE 1 2 3 1 1) Tulislah nama Jabatan yang membual kepulusan. 2 2) Tullslah nornor keputusan. 3 3) Tulislah nama dan Jenjang jabatan fungsional yang dlmaksud. Tullslah Nomor dan Tahun Peraturan Preslden yang lama dengan Nomor 4 4) dan Tahun Peraturan Presiden yang baru yang menjadi dasar penyesualan tunjangan [abatan fungslonal 5 5) Tullslah terhltung mulai tanggal berlakunya penyesuaian tunjangan jabatan fungsional 6 6) Tulislah nama pegawai Negar! Sipil pejabat fungslonal 7 7) Tullslah NIP Pegawal Negen Sipil pejabat fungsional 8 8) Tulislah tanggallahlr Pegawai Negeri Sipll pejabat fungsional 9 9) Tulislah pangl<at dan golongan ruang Pegawal Nageri Sipil dart pejabat fungslonal 10 10) Tullslah dengan angka dan huruf besamya tunJangan jabatan fungsional yang lama 11 11} Tulislah dengan angka dan huruf besamya tunJangan jabalan fungsional yang baru 12 12) Tulislah tempat dltetapkal'l"ya Keputusan penyesualan tunjangan. 13 13) Tulislah tanggal ditetapkannya keputusan penyesuaian tunjangan. 14 14) Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatanganl keputusan 15 15) Tulislah nama tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Nagara yang meUputi wllayah kerja Pegawal Negeri Siptl lersebut rnelaksanakan tug as. Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negaral Kepafa 16 16) BlroJKepala Begian Keuangan Pemerinlah Daerah dlmana Pegawal Nageri Slpll tersebut metaksanakan tugas. PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN - 7 37

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL. MEMUTUSKAN :

50.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungslonal Teknisi Penerbangan;
51.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera;
52.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bum!;
53.Peraturan Preslden Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu;
54.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya;
55.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; s Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini rnulai berlaku, maka :
1.Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Dosen;
2.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagallstrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
3.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pennintaan, Pemberian, dan Penghengtian Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Peneritian dan Perekayasaan;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedlk Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan;
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
8.Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungslonal Pengendali Dampak Lingkungan;
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nemer 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentlan Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemataan;

Pasal 36

10.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
11.Peraturan Kepala Baden Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
12.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi;
13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan .Penghentian TunJangan Jabatan Fungslonal Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Marak;
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial;
15.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberlan, dan Penghentian TunJangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan;
16.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;
17.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
18.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan;
19.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Agen;
20.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
21.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; 7
22.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
23.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian. dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
24.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentlan TunJangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penila; Pajak Bum; dan Bangunan;
25.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentlan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nukllr;
26.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentlan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika;
27.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan_Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
28.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;
29.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara; 30, Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
31.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
32.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
33.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
34.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentian TunJangan Jabatan Fungsional Peneliti;
35.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomof' Sot TMwl 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian. dan Penghentian Tunjangan Jabatan FungsionalTeknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tala Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatanUngkungan;
36.PeraturanKepalaBadanKepegawatanNegara Nomor55 Tahun 2006 tentang Tata cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
37.PeraturanKepala BadanKepegawaianNegara Nomor56 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentlan TunjanganJabatan FungsionalAuditor;
38.PeraturanKepala BadanKepegawaianNegara Nomor57 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalPengamatGunungapi;
39.PeraturanKepala BadanKepegawaianNegara Nomor58 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentlan Tunjangan Jabatan FungsionalTeknisi Siaran, Andalan Slaran, dan Adikara Siaran;
40.PeraturanKepala BadanKepegawaianNegara Nomor59 Tahun2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalTeknisi Penerbangan;
41.Peraturan KepalaBadanKepegawaianNegara Nomor60 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permlntaan, Pemberian, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalPenguji Mutu Barang dan Penera;
42.PeraturanKepalaBadan KepegawaianNegara Nomor64 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalDokter, Dokter Gigi, Apoteker,Asisten Apoteker, Pranata LaboratoriumKesehatan, EpidemlologKesehatan, EntomologKesehatan,Sanitarian,AdministratorKesehatan,Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrislonls, Bldan, Perawat, Radiografer,PerekamMedis,dan Teknisi Elektromedis;
43.Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
44.PeraturenKepala BadanKepegawaianNegara Nomor20 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberlan, dan Penghentian TunjanganJabatan FungsionalPenguji KendaraanBermotor; dicabutdan dinyatakantidak berlaku. EDYTapa ASHARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2007 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 4

ti)

1.Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat. memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: B. TUJUAN Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional.
1.Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional telah diatur kembali pemberian tunjangan jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan.
2.Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsionaL I. PENDAHULUAN A. UMUM TATA CARA PERM/NTAAN, PEMBER/AN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 11
1.Setiap pemberian tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipll yang tunjangan jabatan fungsionalnya telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden, harus dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Pemberlan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan sekaligus dalarn setiap keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional, dibuat menurul contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan harus disebutkan :

a.Jenjang jabatan fungsional yang diduduki;
b.Besarnya tunjangan jabatan fungsional yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
1. 2.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berlaku juga apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tingg;, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungslonal.
2. 3.Pemberian turijangan jabatan fungsional tidak dapat berlaku surut dari tanggat penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
3. 4.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional tetapi tunjangan jabatan fungsionalnya berdasarkan Peraturan Presiden baru ditetapkan kemudian, maka pemberian tunjangan jabatan fungsionalnya ditetapkan tersendiri dengan keputusan pejabat yang berwenang, dfbuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 2. Contoh: Seorang PNS bernama H. Muchdir, S.Ag diangkat dalam jabatan fungsional Penghulu TMT 1 Nopember 2006. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional Penghulu baru ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 tang9al 28 Juni 2007 yang mulai berlaku 1 Januari 2007. Dalam hal demikian, pemberian tunjangan jabatan fungslonal Penghulu bag! Sdr. H. Muchdir, S.Ag ditetapkan tersendiri.
4. 5.Asli keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada:
a.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
b.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Oeputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta; A. PENETAPAN PEMBER1AN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 12
1. 1.Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tunjangan jabalan fungsionaladalah PegawaiNegeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional dengan keputusan pejabat yang berwenangberdasarkanperaturanperundang-undangan.
2. 2.Besarnyatunjanganjabatan fungsionaladalah sebagaimanatersebutdalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional dimaksud.
3. 3.Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberl lugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, PembantuRektor, Dekan,PembantuDekan, Ketua SekolahTinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan yang besarannya sesuai dengan PeraturanPresidenyang mengaturtentang tunjanganDosen.
4. 4.8agl Pegawal Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat merangkap jabatan struktural,hanyadiberikan 1 (satu)tunjanganjabatan yang menguntungkan. Padasaat Ini PegawaiNegeriSipilyang mendudukijabatan fungsionalyang dapat merangkapjabatan strukturaladalah Jaksa, Peneliti, dan Perancang PeraturanPerundang-undangan.
5. 5.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Jaksa yang merangkapjabatan strukturaldi lingkunganinstansi pemerintahyang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan,hanya berhak atas 1 (satu) tunjanganjabatan strukturalatau tunjangan[abatan fungsionatJaksa yang menguntungkanbaginya.
6. 6.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Peneliti yang merangkapjabatan strukturaldi Ungkunganinstansl pemerintahyang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian, hanya berhak atas 1 (satu) tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional Penelitiyang menguntungkanbaginYii B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN JABATAN FUNGS10NAL
c.KepalaKantor RegionalBadanKepegawaianNegarayang bersangkutan;
d.Kepala Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara/KepalaBirol KepalaBagianKeuanganPemerfntahDaerahyang bersangkutan;
e.PejabatPembuatDaftarGaji yang bersangkutan;
f.Pejabatlain yang dipandangperlu. 13 C. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN
1. 1.Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan jabatan fungsional bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. 2.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat sebagai pejabat fungsional, pengajuan permintaan tunjangan jabetan fungsional harus melampirkan :
a.Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
b.Surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
1. 3.Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai terse but dalam Anak Lampiran - 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. 4.Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan Itu juga.
3. 5.Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila bertepatan dengan han libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibeyarkan mulai bulan itu juga.
4. 6.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional tetapi tunjangan jabatan fungsionalnya berdasarkan Peraturan Presiden baru ditetapkan kemudian, maka pengajuan permintaan tunJangan jabatan fungsionalnya harus rnelarnpir- ken:
a.Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
b.Surat keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional;
c.Surat pemyataan melaksanakan tugas (SPMT).
1. 7.Tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dibayarkan terhitung mulai tanggal bertakunya pemberian tunjangan jabatan fungsional tersebut.
2. 7.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang merangkap jabatan struktural dl lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang perancangan, hanya berhak atas 1 (satu) tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menguntungkan baqinya. 14
3. 2.Khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dan 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan jabatan fungsionalnya dapat dibayarkan kembali setelah diangkat III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
4. 1.Pembayaran tunJangan jabatan fungsional dihentlkan terhitung mula: bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
a.dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
b.menjalani cuti besar:
c.diberhentikan dari jabatan fungsional;
d.berhenti/dlberhentlkan sebagai Pegawai Negerl Sipil;
e.diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya. Contoh: Seorang PNS bernama H. Siamet, S.Ag diangkat dalam [abatan fungsional Penghulu TMT 1 Nopember 2006. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional Penghulu baru ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 tangga! 28 Juni 2007 yang mula; berlaku 1 Januari 2007. Dalam hal demikian, pemberian tunjangan jabatan fungsional Penghulu bagi Sdr. H. Siamet, S.Ag dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2007.
1. 8.Untuk kelancaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan (SPMJ) bag; Pegawai Negeri Slpil di lingkungannya. dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. 9.Untuk kelancaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat SPMT dan SPMJ sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 8.
3. 10.Asf SPMT dan SPMJ sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 8 disarnpal- kan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
a.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
b.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
c.Pegawa; Negeri Sipi! yang bersangkutan;
d.Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
e.Pejabat lain yang dipandang perlu. 15 dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Contoh: Seorang pejabat fungsional ditugaskan mengikuti lugas belajar mulai tanggal 1 Nopember 2008 sampai dengan 30 April 2010. Pejabat fungsional tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung rnulai tanggal 10 Juli 2010. Dalam hal yang demikian:
a.Tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan April 2009 tetap dibayarkan;
b.Tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai Juli 2010.
c.Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan kembali mulai bulan Agustus 2010 dan seterusnya. apabila keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraiKepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
1. 3.Tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara. Khusus bagi Pegawai Neqeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persallnan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (liga) butan, maka selama menjalani cut] di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan). GaJi dan tunjangan jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak. Contoh: Seorang pejabat fungsional menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2008 sampai dengan 25 Januari 2009. Setelah selesai menjalani cuti dl luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 26 Januari 2009. Dalam hal yang demikian :
a.Dihentikan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Desember 2008 dan Januari 2009.
b.Diberikan kemball gaji dan tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Pebruari 2009 dan seterusnya. Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka tunjangan dibayarkan setelah diangkatfdiaktifkan kembali sebagai Pegawai Nageri Sipil dan 16 diangkat dalam tunjangan jabatan fungsional serta dinyatakan melaksanakan tugas.
1. 4.PegawaiNegeri Sipil yang dijatuhi hukumandisiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian sedang mengajukan keberatan/banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), tunjangan jabatan fungsionalnya tetap dihentikan.
2. 5.Tunjangan jabatan fungsional yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Sapek yang meringankan hukuman disiplin tersebut serta diangkat kemball dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. Contoh: Seorang pejabat fungsional yang telah dijatuhi hukuman disiptin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendlri dan benaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2009. Dalam batas teng9ang waktu yang ditentukan setelah diterimanya keputusan, yang bersangkutan mengajukan keberatan/banding administratif ke Sapek. Setelah melalui proses, akhimya Bapek pada tanggal 25 April 2009 memutuskan bahwa hukuman disiplinnya diubah menjadi hukuman disipfin sedang. Setelah setesal menjalani hukuman dislplln tersebut, yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan fungsional disertai Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas Kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalsm hal demikian tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan temitung rnulal bulan Pebruari 2009 sampai dengan 5elesa; menjalani hukuman disiplin sedang dan diangkat kembali dalam jabatan fungsional. Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepaia Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerlntah Daerah yang bersangkutan.
3. 6.Surat keputusan penghentian tunjangan jabatan fungsional dibuat menurut conloh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran - 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. 7.Pejabat yang berwenang menetapkan/mengeluarkan surat keputusan pember- hentian/pembebasan sementara dari jabatan fungsional dan pemberian cutl di iuar tanggungan negara/cuti besar, serta tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan tersebut kepada Pegawai Negerl Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
a.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputl Bidang Informasl Kepegawaian; 11 V. KETENTUAN PERALIHAN Permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara inl, dinyatakan tetap bertaku.
1. 1.Apabila terjadl perubahan atau kenaikan tunjangan [abatan fungsional, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penyesuaian tunjangan jabatan fungsional, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak lampiran - 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. 2.Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara inl, dlnyatakan tetap berlaku.
3. 3.Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas tenaga kesehatan sebagai Dokter. Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi. Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam· Medis, dan Teknisl Elektremedis sebelum berlakunya Kepufusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan telah rnenertrna Tunjangan Tenaga Kesehatan tetapi tidak atau belum dlangkat dalam jabatan fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap rnenerima tunjangan tenaga kesehatan sebesar yang dlterima sebelumnya.
b.Apabila tunjangan tenaga kesehatan sebagaimana tersebut dalam huru! a lebih keeil dari tunjangan umum berdasarkan Peraturan Presiden Nemor 12 Tahun 2006, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan urnurn.
1. 4.Dalam hal terdapat tenaga kesehatan selain sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas yang telah menerima tunjangan tenaga kesehatan tetapi tidak atau belum diangkat dalam jabatan fungsional, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 3 huruf a dan huruf b.
b.Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
c.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersanqkutan; d, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepara Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
e.Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
f.Pejabat lain yang dlpandang perlu. 18 EDY TOPO ASHARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
1. 1.Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. 2.Demikian unluk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. VI. PENUTUP 19 dalam jabatan 3) dengan angka kredit sebesar .. (..." ) 14). NIP PangkatiGol. Ruang TMT Una kerja 8) 9) 12) 13} Nama : Terhitung mulai tan9gal " 11) mengangkatfmengangkat kemball ") pegawai Nager! Sipil : MEMUTUSKAN :
3. 9., " " _0) : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. 2.Peraluran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
5. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
6. 4.Peraturan Pamerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. 5.Kepulusan Preslden Nomor 67 Tahun 1999;
8. 6.Peraturan Preslden Nomor ........ " ." );
9. 7.KeputusanfPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ...... " ..... );
10. 8.Peraturen Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007: : a. bahwa sebagai pelaksanaan dan Pasal 4) dan Pasal 5) KeputusanlPeraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor " " 6) tentang Jabatan Fungsional " ,,7). dipandang perlu l.mtuk mengangkatlmengangkat kemball *) Nama " 8) NIP ." .."". 9) dalam Jabatan 3);
b.bahwa " 10); MENTERI/KEPALAIGUBERNURlBUPATIIWALIKOTA .." 1) KEPUTUSAN MENTERI/KEPALAlGUBERNURIBUPATIIWALIKOTA .." 1) NOMOR: " 2) TENTANG PENGANGKATANfPENGANGKATAN KEMBALI *) DALAM JABATAN FUNGSIONAL " .." 3) ANAK LAMPIRAN -1 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR :39TAHUN2007 TANGGAL: 22 NO PEMBER 2007 PERTAMA Menetapkan Mengingat Menimbang •) Core! yang tidak periu: •• ) Tull8lallleanlumkan nomor Paraturan Presiden betkenaan dengan tunjangan jabaLlln fU"9Sional dlmak6ud; "") Tulislalllcantumksn KaputulinIPeralul'8l1 Menter! PBndayagunaan Aparalur NegaJil tenLBng jabalan fungslonal dlmak8ud . .... ) TulielahlCaMumkan KepulusanlPeraturan yang dlpandang perlu.. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. 1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:
2. 2.Menteri/KepalaiGubemur/BupaliIWalikota .... 1)
3. 3.Kepala Badan Kepegawalan Negara Up. Deputi Sidang Infonnas; Kepegawalan;
4. 4.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara dl 20);
5. 5.Kepala Kantor Pelayanan Peroendaharaan Negara/Kepala Blro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan 21);
6. 6.Pejabat Pembuat Daftar GaJI yang bersangkutan:
7. 7.Pejabat lain yang dipandang perlu . ............................ 19) NIP 19) MENTERI/KEPALN GUBERNURJBUPATI/wAUKOTA .... 1) Dltetapkan di 17) padatanggal 18) KETIGA : Kepada Pegawai Nagari Sipll sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA diberikan tunjangan jabatan fungsional 3} sebesar Rp . ( ) 15) setiap bulan terhitung mulai tang gal 16) : Apabila dikemudian han temyata terdapat kekeliruan dalarn Keputusan inl, akan dladakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana rnesunya, Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipll yang bersangkutan untuk dlketahul dan diindahkan sebaqaimana mesUnya. KEDUA 21 NO NOMOR URAIAN KODE 1 1) Tullslah nama labatan dari pelabat yang menetapkan pemberian runjangan jabatan Fungsional. 2 2} Tullslah nomor keputusan pejabat yang menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungslonal. 3 3) TuUslah nama dan jenjang Jabatan Fungslonal pegawai Nager! Slpll yang bersangkutan 4 4} Tullslah Pasa! dar! Keputusan/Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur impaslng angka kredit jabatan fungsional dlmaksud. 5 5) Tullslah Pasal dar! KeputusanlPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ten18ng jabatan fungslonal dan angka kredltnya. 6 6) Tulislah nomor Keputusan/Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan fungslonal dimaksud dang an angka kreditnya. 7 7) Tulislah nama Jabatan fungslonal yang bersangkutan 8 B) Tullslah Nama Pegawai Nageri Sipil yang diangkatldiangkat kembali dalam [abatan fungsional dimaksud. 9 9) Tulislah NIP dart Pegawal Negeri Sipil sebegaimana tersebut pada angka 8. 10 10) Tullslah yang rnenjadl dasar menimbang apabila diperlukan 11 11) Tulisfah (erhilung mulal tangga' pengangkatanlpengangkatan kembali pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan 12 12) Tulislah pangkat. golongan ruang, dan TMT Pegawai Nageri Sipil yang dimaksud pada angka 8 13 13) Tulislah satuan organisasilunit tempat bekerja P8gawai Nageri Sipil tersebut pade angke 8 14 14) Tullslah dalam angka dan hurut jumlah angka kredit yang dimiliki oleh pejabal fungsional dimaksud 15 15) Tullslah dalam angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional yang menjadl hak Pegawai Negerl Slpll. 16 16) TUlislah tanggal mulal Pegawal Nagerl Slpll tersebut berhak menerima tunjangan Jabatan Fungslonal. 17 17) Tulislah tempat dltetapkannya keputusan pemberisn tunjangan jabatan tersebut. 18 16) Tulislah tanggal ditetapkannya keputus8n tersebut. 19 19) Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatanganl keputusan. Tullslah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 20 20) yang meliputl wilayah kerja Pegawai Nager! Sipil tersebut melaksanakan tugas. Tullslah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan NagaralKepala 21 21) BlrolKepala Bagian Keuangan Pemerlntah Daerah dlmana Pegawai Negerl Sipillersebut diangkat mendudukl jabatan fungsional. PETUNJUK PENGISJAN ANAK LAMPJRAN • 1 22 ............. 3) kepada : ................................... " 5) ...................................... S) ..................................... 7) ...................................... 8) ...................................... ".3) ............... , 9) ................ ,', , " 10) : Memberikan lunjangan jabatan Nama NIP Tempatltanggal Lahir PangkallGolongan ruang Jabatan Satuan Oganlsasl/Unit Karja Instansi Menetapkan PERTAMA MEMUTUSKAN : 9 ) Mengingal : 1. Undang·Undang Nomor B Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor43 Tahun 1999;
8. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah NomOI"9 Tahun 2007;
9. 3.Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
10. 4.Peraturan Pemerintah Nomar 9 Tahun 2003;
11. 5.Keputusan Presiden Nomar 87 Tahun 1999;
12. 6.Peraturan Presiden Nomar ).:
13. 7.KeputusanlPeraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ):
14. 8.Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Nagara Namor 39 Tahun 2007;
b.bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negerl Sipil yang dlangkat dan dltugaskan secara penuh sebagal pejabat 3) dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan rungsional 3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden , Nomar ); Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan 1) Nomor Tanggal 4), Sdr 5) telah diangkal dalam jabatan 3) MENTERIIKE PALNGUBERNURIBUPATIIW ALiKOT A ....... ,1) KEPUTUSAN MENTERl/KEPALAIGUBERNURIBUPATliWALIKOTA 1) NOMOR 2) TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN 3) ANAK LAMPIRAN· 2 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL: 22 NOPEMBER 2007 23 'J lulislahicanlum\tan nomor Peraturan Prssiden be~enean dengen lunjangan jabatan lungsioool dimaksud; -') Tulislahlcantumkan KeputusanlPeraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsionElI dlmaksud. --) TulislahlcantumkanKepulusanlPeraturan yang dlpandang psrfu.. Tembusan, Ylh:
1. 1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. 2.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputl Bidang Informasl Kepegawalan;
3. 3.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 16);
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Blro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan ...,....... 17);
5. 5.Pajabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. 6.Pejabat lain yang dlpandang perlu. ( 15) ) NIP 15) MENTERJ/KEPALNGUBERNURfBUPATII WALIKOTA ,1) Ditetapkan dl 13) pada langgal 14) AsH Keputusan ini disampalkan kepada Pegawal Negeri Slpll yang bersangkutan untuk dlpergunakan sebagalmana mestinya. ; Tunjangan jabatan 3) sebagal tersebut pada diktum PERTAMA diberikan sebesar Rp 11) {. } sebulan terhitung mulai tanggal 12) : Apabila dlkemudlan hart temyata terdapal kekellruan dalam keputusan ini, akan diadaKan pertlaikan dan perf1ltungan kembali sabagaimana rnastinya. KETIGA KEDUA 24 NO NOMOR URAIAN KODE 1 2 3 , 1) Tullslah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan pemberian l1Jnjangan jabatan Fungsional. 2 2) Tulislah nomor keputusan pejabat yang menetapkan pemberlan TunJangan Jabatan Fungslonal. 3 3) Tulislah nama dan jenjang Jabatan Fungslonal PNS yang bersangkutan 4 4) Tulislah nomor dan tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam [abatan fungsional. 5 5) Tullslah nama Pegawal Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan Fungsional. 6 6) Tulislah NIP dan Pegawai Nagar! Sipll sebagaimana tersebut pada angks 5. 7 7) Tullslah tempat dan tanggal'ahir Pegawai Nagerl Slpll yang bersangkutan 8 8) Tullslah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimakSIJd pada angka 5. 9 9) Tulislah satuan organisasi/unit ternpat bekerta Pegawai Negeri Sipll tersebut pada angka 5. 10 10) Tulislah Instansl tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5. 11 11) Tulislah dalam angka dan huruf besamya TUlljangan Jabatan Fungsional yang menjadl hak Pegawai Nagerl Sipil. 12 12) Tulislah tanggal mulai Pegawal Neger! Slpll tersebut berhak menerima tunJangan Jabaten Fungsional. 13) Tullslah ternpat ditetapkannya keputusan pemberian tunjangan [abatan 13 Fungsional tersebut. 14 14) Tulislah tanggal dltetapkannya keputusan lersebut. 15 15) Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan tersebut. Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Sadan Kepegawalan Negara 16 16) yang meliputi wilayah keTja Pegawai Nageri Sipil tersebut melaksanakan tugas. Tulisiah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala 17 17) Biro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Oaerah dlmana Pegawai Negeri Sipll tersebut dlangkat mendudukl jabatan fungsional. PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPI RAN - 2 25 Tembusan yth:
7. 1.Kepala Badan Kepegawalan Negare. Up. Oeputi Bidang lnforrnast Kepegawaian; 2, Kepala Kantor Regional Badsn Kepegawalan Negara di 21):
8. 3.Pejabat Pembuat Daftar Gajl yang bersangkutan:
9. 4.Pegawal Negeri SipiJyang bersangkutan;
10. 5.Pejsbat lain yang dlpandang per1u. (. 2) ) NIP 3) Pejabat yang membuat pernyataan. ........... , 20) Asli sural pamyataan Ini disampaikan kepada Kepala Kantor perayanan Perbendaharaan NegaralKepala BiroJKepaia Bag ian Keuangan Pemerintah Dae rah ,, 19) -Demikian surat pemyataan Ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan' .Pegawai Negeri Sipi!. Apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian tarhadap nagara, maka says bersedla menanggung kerugianlersebut. berc:lasarkan Sural Keputussn MenterllKepalalGubernur/BupatiIWarlkota ........ 12) Nomor langgal ............... 13) telah nyala melaksanakan tugas tersebut terhitung mulal langgal 14). dan berdasarkan Peraturan Preslden Nomor Tahun ........ 15), yang bersangkutan dlberl tunjangan jabatan .......... 16) sebesar Rp 17) ( ) sebulan temltung mulal langgal... ,' 1B} ................................. ,.,., ., 7) ..................................................... , 8) ......... " , 9) ................................................." ,'0) ....................................................... 11) Nama NIP Pangkatlgolongan Nang Jabatan Unit organisasi dengan Inl menyatakan dengan sesungguhnya. bahwa : .............. " ,', 2) ......... , '''''''', ' 3) ................. , , , ,", 4) ........................... ,", , 5) ,.. , , , ,"", ,"', 6) Yang bertanda tangan dl bawah Ini : Nama NIP PangkaUgolongan Nang Jabatan Unit Organlsasi SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: ,1) TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 : 39 TAHUN 2007NOMOR ANAK LAMPI RAN - 3 PERA TURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 26 NOMOR URAIANNO KODE 1 2 3 1 1) lulislah nomor surat pejabal yang membuat pemyataan melaksanakan tugas sebagal pejabat tungslonal. 2 2) lullslah nama pejabat yang membuat pernyataan. 3 3) lullstah NIP dan pejabat yang membuat pemyataan. 4) Tullslah pangkat dan golongan ruang dan pejabat yang membual 4 pernyataan. 5 5) Tullslah nama jabatan dari pejabat yang membuat pemyalaan. 6 6) TuUslah unit organlsasl pejabat yang membuat pernyataari: 7 7) Tullslah nama Pegawal Negeri Sipil yang berhak menerlma tunjangan jabatan fungslonal. 8 6) Tulislah NIP dan PNS tersebut yang dlmaksud dalam angka 7 di atas. 9 Q) Tulislah pang kat dan golon9an ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7. 10 10) Tulislah nama dan jenjang jabalan fungsional PNS yang bersangkutan. 11 11) lulislah unit organisasi pegawai Negerl Sipil yang bersangkutan bekerja 12 12) lullslah nama jabatan darl pejabat yang menetapkan Surat Kepulusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam jabalan fungslonal. 13 13) Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam [abatan fungsional. 14 14) lulislah t8n9gal, bulan, dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas secara nvata mulai melaksanakan tugas. 15 15) Tulislah Nomor dan Tahun Peraturan Preslden yang mengatur tunjangan jabatan fungslonal dimaksud 16 16) Tullslah nama jabatan tungslonal dlrnaksud. 17 17) Tullslah dengan angka dan huruf besamya tunjangan jabatan fungslonal 18 18) lullslah terhltung mulai tanggal PNS terse but menerima tunjangan jabatan fungsional Tullsfah nama tempat Kantor Perayanan Perbendaharaan NagaraJ Kepala 19 19) Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pagawai Nageri Slpll tersebut melaksanakan tugas. 20 20) Tullslah tempat dan langgal dltetapkannya surat pernyataan. 21 21) Tullslah nama tempat Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara yang meliputi wilayah ke~a pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tug as. PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN - 3 27 Tembusan yth :
11. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputl Bldang Informasl Kepegawaian; 2, KepalaKantor Regional Badan Kepegawalan Negara dl 19)
12. 3.Pejabat Pembuat Daftar Ga;i yang bersangkulan;
13. 4.Pegawai Negert Sipil yang bersangkutan;
14. 5.Pejabat lain yang dlpandang perlu. ( " 2) ) NIP 3) Pejabat yang membuat pernyataan, ................... , 18) Demikian sural pernyataan ini saya buat dangan sesungguhnya dengsn mengingat sumpah jabalanlPegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi sural pemyataan ini lemyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka says bersedla menanggung keruglan tersebut. Asil sural pemyataan Ini disampaikan kspada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Blro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah 17) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor " " , Sdr 7) berhak menerima lunjangan jabalan 10) sebesar Rp 15} ( ) sebulan, terhltung mulal langgal " 16). berdasart<an Surat Keputusan ...... 12) Nomor ....... tanggal ...... 13) Sdr ........ 7) diangkat dalam jabalan ...... 10) dan pada lan99al1 Januarl ...... 14) masih menduduki jabatan lersebut. NIP Pangkatlgolongan ruang Jabatan Unit organisas! ... ,"" ," " .. ,' ,,7) ..... "" "",, 8) ........ , ,., , 9) ......... ,"', 10) ................. , 11) Nama dengan Ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : ........................... , 2) " , 3) ...... " " 4) ............... " " 5) .................... " 6) Yang bertanda tangan dl bawah Ini: Nama NIP Pangkatlgolongan ruang Jabatan Unit Organlsasl SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN NOMOR: "." , ,., 1) ANAK LAMPIRAN - 4 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 211 NO NOM OR URAIAN KODE 1 2 3 1 1) Tulislah nomor surat pernyataan masih menduduki jabatan fungslonal. 2 2) Tulislah nama pejabat yang membual pernyataan. 3 3) Tulislah NIP dar! pejabat yang membuat pemyalaan. 4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang mambuat pernyataan. 5 5) Tulis/ah nama labetan dari peJabat yang membuat pemyataan. 6 6} Tulislah unit organisasi pejabat yang membuat pemyataan. 7 7) Tullslah nama PNS yang berhak mensnrna tunjangan jabatan fungsional. 8 B) TUIlslah NIP dart PNS yang dimaksud dalam angka 7. 9 9) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dimeksud daiam angka 7. 10 10) Tulislah nama dan jenjang jabalan fungsional PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 7. 11 11) Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja. Tulislah nama [abatan darl pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang 12 12) pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 7 dalsm jabatan fungsional terse but. 13 13) Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan deism [abatan fungsional. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagai tersebut dalam angka 7 14 14) secara nvata masih mendudukl jabatan. 15 15) Tullslah dengan angka dan huruf besamya tunjangan yang dimaksud dalam angka 10. 16 16) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS tersebut masih berhak menerima lunJangan dlmaksud. -~. - -_.- .... I~ Tulislah nama atau tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraJKepala 17 17) Blro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas. 18 1 B) Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya sural pemyataan dimaksud. 19 19) Tulislah nama tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayeh kerja PNS terse but melaksanakan tugas. PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN - 4 Tembusan Yth:
15. 1.Kepala Badan Kepegewaian Negara Up. Deputi Bidang Informasl Kepegawaian;
16. 2.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara di " 17)
17. 3.Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
18. 4.pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
19. 5.Pejabat lain yang dipandang pertu, ( 2) ) NIP 3) Pejabat yang membuat pernyataan, ............... , 16) telah nyala melaksanakan tugas kambafl dalam Jabatan fungsionai tersebut terhitung mulai langgal ... 12) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor , Sdr 7) berhak menerima tunjangan jabatan fungsional 10) sebesar Rp 13) sebulan, terhilung mulai tanggal 14). Demikian surat pemyataan Ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingal sumpah JabatanlPegawai Nageri Sipil. Apabila dikemudlan hari isi surat pernyataan Inllamyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya barsedla menanggung keruglan tersebut. Asli surat pemyalaan ini dlsampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Blro(Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah 15) ............................ 7) ................... " ...... 8) .................................9) ........ , ,.. , 10) ........................... 11) Nama NIP PangkatJgolongan ruang Jabatan Unit organisasi dengan in; menyatakan dengan sesungquhnya, bahwa : ........................... 2) ........................... 3) ........................... 4) ........................... 5) .......................... 6) Nama NIP Pangkatlgolongan ruang Jaoatan UnIt Organisasi Yang bertanda tangan di bawah inl : SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI NOMOR: 1) ANAK LAMPIRAN - 5 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL : 22 NQPEMBER 2007 30 NO NOMOR URAIAN KODe 1 2 3 1 1) Tutislah nornor surat pemyataan melaksanakan tugas kembatl 2 2) Tullstah nama pejabat yang membuat surat pernyataan. 3 3} Tulislah NIP dari pejabat yang membuat surat pemyataan. 4 4} Tullslah pangkat dan golon9an ruang dan pejabat yang membuat surat pemyataan. 5 5) Tulislah nama jsbatan dad peJsbat yang membuat surat pemyataan. 6 6) Tullslah unit organisasi dart PeJabat yang mambuat pernyataan 7 7) Tulistah nama PNS yang melaksanakan tugas kembali B 8) Tullslah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas. 9 9) Tullslah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dlmaksud deism angka 7. 10 10) Tulfslah nama dan jenjang Jabatan Fungsional PNS dimaksud dalam angka 7. 11 11) Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja. 12 12) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pejabat sebagal tersebut dalam angka 7 secara nyata telah melaksanakan tugas kembali. 13 13) Tulislah dengan angka dan huruf besamya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10. 14 14) Tulislah tan9gal, bulan, dan tahun mulai PNS berhak menerima tunjangan dlmaksud. Tulislah nama tempal Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraiKepala 15 15) Blro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawat Nager! Sipil tersebut melaksanakan tug as. 16 16) Tulislah ternpat dan langgal dltetapkannya surat pemyataan. 17 17) Tulislah Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dimana PNS tersebut melaksanakan tugas. PETUNJUK PENGIStAN ANAK LAMPIRAN - 5 31 Penghentlan tunjangan jabalan ... 3) pada diktum PERTAMA adalah terhitung mulai .............................. 16) ......... 3) Saudara : ......................... 4) ......................... 5) ......................... 14) ........................ 15) Menghentikan lunjangan jabatan Nama NIP Jabatan Saluan Organisasi/Unit Kerja MEMUTUSKAN :
20. 1.Undeng-Undang Nomor a Tahun 1974 [o. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
21. 2.Peraturan Pemerlntah Nomor 32 Tahun 1979; ~)
22. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; .)
23. 4.Peraturen Pemerintah Nomer 9 Tahun 2003;
24. 5.Peraturan Preslden Nomor "):
25. 6.Keputusan/Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor );
26. 6.Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 39 Tahun 2007); : a. bahwa Sdr .4) NIP 5) berdasarkan Kepulusan MenterilKepalaJGubemurlBupaliIWaliketa 6) Nemer tanggal 7) yang bersangkutan dttugaskan sebagal.. dan diberlkan tunjangan sebesar Rp . ......... 8) ( ) sebulan terhltung mulai tanggal 9);
b.bahwa berdasarkan Keputusan .. " 10) Nomor tanggal 11) Sdr . .. .4) lersebut dimulaslldipindahkan/ 12) terhitung mulai tanggai 13);
c.bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian tunjangan jabatan fungsronal. ..... 3); MENTERilKEPALAlGUBERNURl8UPATIIWALIKOTA ,1), KEOUA Menetapkan PERTAMA Mengingat Menimbang KEPUTUSAN MENTERr/KEPALAIGUBERNURlBUPATrIWALIKOTA 1) NOMOR 2) TENTANG PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 3) ANAK LAMPI RAN - 6 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2007 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 32 •) Tulislah/!;arrtumkalldasar hukum yang menyebabkan tunJanganlabatan yang bersangkutan dlhentikan. .. ) Tulislah/canlumkan nomor PeralUranPr&6lden berkenaan dllngan tunjangan jabatan rungsional dlmakaud; ... ) Tullslahlcantumkan KeputussrVPeraluran Menler! Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan rungsional dlmBksud. Tembusan Yth :
1. 1.Kepala Badan Kepegawalan Negara Up. Depull Bldang Informasi Kepegawalan;
2. 2.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara dl 20);
3. 3.Pejabat Pembuat Daftar Gajl yang bersangkulan;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Blro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Daerah 21);
5. 5.Pejabat lain yang dipandang perlu . ( ".19) NIP 19) ME NTERIIKE PALAIGU BERNURIBUPA Til WALIKOTA 1) Ditetapkan di 17) pada tanggal 18) ASLI Keputusan Ini dlsampalkan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dlketahul dan dipergunakan sebagalmana mestinya. Apabila dikemudlan hari terdapat kekellruan dalam keputusan inl akan dladakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestlnya. KETIGA 3J NO NOMOR URAIAN KODE 1 1) Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentianl penghentian sementara tunJangan jabatan. 2 2) Tullslah nomor Keputusan yang dlmaksud dalam angka 1. 3 3) Tullslah nama tunjangan [abatan fungsional PNS tersebut, 4 4) Tulislah nama PNS yang dikenakan penghentian/penghentian sementara dari jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 3. 5 5) Tullslah NIP dan PNS yang dtmaksud dalam angka 4. 6 6) Tulislah nama jabalan yang mengangkat PNS tersebut pada angka 4 ke dalam jabatan fungslonal. 7 7) Tullslah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalarn jabatan fungslonal. 6 8) Tulislah dengan angka dan huruf besamya tunjangan jabatan yang berhak diterima PNS tersebut pada angks 4. 9 9) Tulislah tan9gal, bulan, dan tahun mulai berlakunya SUrat Keputusan pemberian tunjangan jabatan. 10 10) Tulislah nama jabatan yang menetapkan mutasl kepegawalan bagt PNS yeng mendudukljabatan fungslonal. 11 11) Tullstah nomor dan tanggel surat keputusan tersebut pada angka 10. 12 12) Tullslah mutasl kepegawalan yang dialaml PNS tersebut atau alasan lain sehingga PNS tidak berhak memperoleh tunjangan jabatan. 13 13) Tullslah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Keputusan tersebu! pada angka 10, 14 14) Tulislah nama dan jenjang jabatan yang akan dihentikan tunjangannya. 15 15) Tullslah satuan organlsaslfunlt kerja darl PNS yang mendudukl jabatan fungsional. 16 16) Tullslah tanggal, bulan, dan tahun mulal berlakunya penghenlianl penghentian sementara tunJangan Jabatan tersebut di atas. 17 17) Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan. 18 18) Tullslah tangg31, bulan, dan tahun ditelapkannya Keputusan. 19 19) Tullslah nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka 1. 20 20) Tullslah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wllayah kerla PNS tersebut melaksanak.an tugas, Tullslah nama dan tempat Kantor Pelayanan Perbendaheraan 21 21) NegaralKepala Biro/Kepala Baglan Keuangan Pemerintah Oaerah di mana PNS tersebut melaksanakan lugas. PETUNJUK PENGrSIAN ANAK LAMPIRAN - 6 34 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalarn Peraturan ini akan diadakan parbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana meslinya. KEDUA ......................... 6) ......................... 7) ......... " 8) .......................... 9) ........................... 3) Rp 10) Rp 11} Nama NIP Tanggal Lahir PangkatlGoiongan Ruang Jabatan Tunjangan Jabatan Fungsional Lama Tunjangan Jabatan Fungsional Baru Terhltung mulal tang981 5) menyesuaikan tunJangan jabatan fungsional yang namanya terse but dlbawah Inl sebagal berikut : Menetapkan PERTAMA MEMUTUSKAN :
6. 1.Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
7. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
8. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
9. 4.Peraturan Pemerlntah Nomor 9 Tahun 2003;
10. 5.Peraturan Presiden Nomor ..." ..... );
11. 6.Keputusan/Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor );
12. 7.Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 39 Tahun 2007): Mengingat bahwa dipandang penu dengan 5egera menyesualkan tunjangan jabatan fungsional menurut Peraturen Preslden Nomor ..... Tahun ..... 4) kedalam Peraturan Presiden Nomor .... Tahun ..... 4); Menimbang MENTERI/KEPALAlGUBERNURIBUPATINVALlKOTA ,1), KEPUTUSAN MENTERI/KEPALAlGUBERNURlBUPATINVALIKOTA 1) NOMOR .2) TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ... ,,, ....... 3) ANAK LAMPI RAN -7 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 39 T AHUN 2007 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2007 lS OJ Tullslahlcantumkan nornorPeraturan Preslden berllanaan dengan tunjangan[abatan fungelonal dlmaksud; .. ) Tulislahicantumkan KeputuaanlPeratullln Menta" Pendayallunllan ,Aparatur Negara tentang jabatan fungaiooal dimaksud. Tembusan Yth :
13. 1.Kepala Badan Kepegawalan Negara Up. Deputl Bidang Informasi Kepegawaian;
14. 2.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dl 15);
15. 3.PejabatPembuatDafter Gajiyang bersangkutan;
16. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah 16};
17. 5.Pejabat lain yang dipandang perlu. ( 14) NIP 14) MENTERI/KEPALNGUBERNUR/BUPA Til WAL1KOTA 1) Ditetapkan dl 12) pada tang gal 13) ASU Keputusan ini disampaikan kspada pegawai yang berkepentlngan untuk diketahul dan dipergunakan sebagaimana meslinya. 36 NO NOMOR URAIAN KODE 1 2 3 1 1) Tulislah nama Jabatan yang membual kepulusan. 2 2) Tullslah nornor keputusan. 3 3) Tulislah nama dan Jenjang jabatan fungsional yang dlmaksud. Tullslah Nomor dan Tahun Peraturan Preslden yang lama dengan Nomor 4 4) dan Tahun Peraturan Presiden yang baru yang menjadi dasar penyesualan tunjangan [abatan fungslonal 5 5) Tullslah terhltung mulai tanggal berlakunya penyesuaian tunjangan jabatan fungsional 6 6) Tulislah nama pegawai Negar! Sipil pejabat fungslonal 7 7) Tullslah NIP Pegawal Negen Sipil pejabat fungsional 8 8) Tulislah tanggallahlr Pegawai Negeri Sipll pejabat fungsional 9 9) Tulislah pangl<at dan golongan ruang Pegawal Nageri Sipil dart pejabat fungslonal 10 10) Tullslah dengan angka dan huruf besamya tunJangan jabatan fungsional yang lama 11 11} Tulislah dengan angka dan huruf besamya tunJangan jabalan fungsional yang baru 12 12) Tulislah tempat dltetapkal'l"ya Keputusan penyesualan tunjangan. 13 13) Tulislah tanggal ditetapkannya keputusan penyesuaian tunjangan. 14 14) Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatanganl keputusan 15 15) Tulislah nama tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Nagara yang meUputi wllayah kerja Pegawal Negeri Siptl lersebut rnelaksanakan tug as. Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negaral Kepafa 16 16) BlroJKepala Begian Keuangan Pemerinlah Daerah dlmana Pegawal Nageri Slpll tersebut metaksanakan tugas. PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN - 7 37

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 36

Pasal 4

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 3 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 36

Pasal 4

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 3 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2019