DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2017

Nomor: 29
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, tugas dan susunan organisasi, sekretariat, kelompok kerja, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapakan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 5680);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 5680);
7.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09); 8., Peraturan Gubemur Provinsi Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Pangan (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 74);

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANANPANGANDAERAH. BABI MEMUTUSKAN Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo
3.BupatijWalikota adalah BupatijWalikota di wilayah Provinsi Gorontalo.
4.Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
5.Dewan Ketahanan Pangan KabupatenjKota adalah Dewan Ketahanan Pangan KabupatenjKota.
6.Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah. BABII PEMBENTUKAN,TUGASDANSUSUNANORGANISASI

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini di bentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
(2)Dewan Ketahanan Daerah merupakan Lembaga Non Struktural.

Pasal 3

(1)Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubemur dalam hal:
1. a.merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di provinsi Gorontalo dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
2. b.merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelengarakan Ketahanan Pangan;
3. c.melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo.
(2)Tugas Dewan Ketahananan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang: dan Daerah
1. a.penyediaan;
2. b.distribusi pangan;
3. c.cadangan pangan;
4. d.penganekaragaman pangan;
5. e.keamanan pangan;
6. f.pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
(1)Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari:
1. a.Ketua : Gubernur Gorontalo
2. b.Wakil Ketua : Wakil Gubernur Gorontalo
3. c.Ketua Harian : Sekretaris Daerah Gorontalo
4. d.Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Provinsi Gorontalo
5. e.Sekretaris
6. f.Anggota : Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
  1. 2.Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
  2. 3.Kepala Kesatuan Polisi pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.
  3. 4.Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  4. 5.Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo.
  5. 6.Kepala Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo.
  6. 7.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.
  7. 8.Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
  8. 9.Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
  9. 10.Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
  10. 11.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
  11. 12.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
  12. 13.Kepala Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
  13. 14.Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
  14. 15.Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
  15. 16.Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
  16. 17.Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Provinsi Gorontalo.
  17. 18.Kepala Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Gorontalo.
  18. 19.Kepala Sub Drive Perum Bulog Provinsi Gorontalo.
  19. 20.Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo.
  20. 21.Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo
  21. 22.Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
  22. 23.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
(2)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, dapat mengundang BupatijWalikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di provinsi Gorontalo. BABIII SEKRETARIAT Pasal 5 Sekretarlat Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah. BABIV KELOMPOKKERJA Pasal 6
(1)Apabila di pandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Ketua Harian dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas ahli dari un sur pejabat pemenntah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penye1engaraan Ketahanan Pangan di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata keIja ke1ompok keIja ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. BABV TATAKERJA

Pasal 7

(1)Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua untuk menentukan kebijakan pangan di Provinsi dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara berkala sekurang- kurangnya 2 (Dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu- waktu sesuai keperluan.
(2)Untuk ke1ancaran pe1aksanaan tugas dewan, Ketua Hanan mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat konsultasi dan/ atau kordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Pasall0 Dewan Ketahanan Pangan Daerah menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayah kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan. BABVI PEMBIAYAAN Pasa111 Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BABVII KETENTUANPERALIHAN Pasa112 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Gubemur Gorontalo Nomor 43/VI/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . . BAB VIII PENUTUP Pasa113 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memeritakan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Diundangkan di Gorontalo pad a tanggal 7 Agustus 2017 NSI GORONTALO,

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020