DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 33 Tahun 2014

Nomor: 33
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Mei 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Forum West Java Investment Partnership (WJIP), dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Forum; 4. Tugas Pokok dan Fungsi; 5. Organisasi; 6. Keanggotaan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan penanaman modal melalui sinergitas antar pemangku amanah, pemangku kepentingan dan masyarakat, perlu dibentuk Forum West Java Investment Partnership (WJIP);
b.bahwa pembentukan Forum West Java Investment Partnership (WJIP) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 O);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanq Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMpR 33 TAHUN 2014 TENT ANG FORUM WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, 1 Mengingat Menimbang BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi Jawa Sarat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Sadan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Sadan adalah Sadan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6.Forum West Java Investment Partnership (WJIP) yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu wadah dalam rangka membantu tugas dan fungsi Sadan dalam rangka peningkatan kinerja penanaman modal.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8.Pembina adalah Pembina Forum West Java Investment Partnership (WJIP).
9.Pengarah adalah Pengarah Forum West Java Investment Partnership (WJIP).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP).

6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861 );
7.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Sidang Usaha Tertutup dan Daftar Sidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sidang Penanaman Modal;
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Sarat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Sarat Nomor 46);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Sarat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Sarat Nomor 47j;
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Sarat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 2 Menetapkan BABV ORGANISASI

(1)Susunan organisasi Forum, terdiri atas :
1. a.Pembina;
2. b.Pengarah;
3. c.Ketua;

BAB II

PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Forum West Java Investment Partnership (WJIP).

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forum West Java Investment Partnership (WJIP) dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABVI KEANGGOT AAN

Pasal 11

(1)Keanggotaan Forum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usuI Kepala Badan.
(2)Dalam hal tertentu, keanggotaan Forum dilakukan melalui seleksi oleh konsultan independen.

Pasal 10

(1)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas Forum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan kajian teknis dalam rangka peningkatan penanaman modal;
2. b.peningkatan peran Forum dalam rangka fasilitasi bagi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal di Jawa Barat; dan
3. c.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal kesekretariatan dan pelaksanaan tugas-tugas harian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan bahan-bahan dalam rangka koordinasi;
2. b.pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
3. c.penyiapan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan Forum; dan
4. d.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 5 SERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMORf!SERI E ~.Nrhina Utama ~~~612241982031 012 Diundangkan di 8andurig pada tanggal 2' Mai .._2014 Ditetapkan di Bandung pada tangga! 23 Mei 2014 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. 6 \ KELOMPOK KERJA I I SEKRETARIS KETUAPENGARAH PEMBINA STRUKTUR. ORGANISASI 33' Tahun 2014 23 Mei 2014 FORUM WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP) TANGGAL TENT ANG LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 7

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (9)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (9)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007