DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2015

Nomor: 53
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daeah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umum, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu, Pembinaan Posyandu, Pendampingan Revitalisasi Posyandu, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pos pelayanan terpadu sebagai wadah pelayanan yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak;
b.bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan peran pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, diperlukan revitalisasi pos pelayanan terpadu yang memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Bauten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMP.HA ESA Mengingat Menimbang REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH PROVINS! JAV./A BARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 5,- TAHUr 2015
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun :2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nornor 5657);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noruor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pernbentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; 2

h.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
1. 1.Badan adalah Badan Pem berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat. J. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
k.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerin tahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala ben tuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi Jawa Barat. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
b.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
c.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
d.Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi .Jawa Barat.
e.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
f.Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
g.Desa/ Kelurahan adalah Desa/ Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49); 3 Menetapkan

a.meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu;
1. 1.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berada pada komunitas masyarakat berskala rukun warga, yang menjalankan kegiatan pelayanan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu dan anak.
m.Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
n.Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
o.Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sarna dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah 1.ertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.
p.Revitalisasi Posyandu adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak.
q.Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.
r.Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan posyandu dan menjalankan tugas dan perannya se bagai kader. 4

Pasal 6

(1)Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengoptimalisasikan jumlah kader Posyandu aktif serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu.
(2)Jumlah kader Posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Posyandu menjadi berjumlah paling kurang 5 (lima) orang.
(3)Peningkatar:. pengetahuan dan keterarnpilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan cleh:
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi;

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat, khususnya ibu dan dan anak.
(2)Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mcialui kegiatan:
1. a.peningkatan kapasitas kader Posyandu;
2. b.peningkatan sarana dan prasarana Posyandu; dan
3. c.peningkatan pendanaan Posyandu.
(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi:
(2)Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu;
2. b.pembinaan Posyandu; dan
3. c.pendampingan revitalisasi Posyandu.
4. b.rneningkatkan kapasitas kelembagaan Posyandu, melalui: 1) peningkatan kapasitas kader Posyandu; 2) peningkatan sarana dan prasarana Posyandu; dan 3) optimalisasi pendanaan Posyandu. 5

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Provinsi melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana Posyandu melalui Hibah atau Bantuan Sosial.
(2)Sarana dan prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, meliputi bangunan Posyandu dan alat kelengkapan Posyandu.
(3)Bangunan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.bangunan yang secara khusus dibangun untuk kegiatan Posyandu; dan/ atau
2. b.bangunan lain yang secara permanen dapat digunakan untuk kegiatan Posyandu.
(4)Alat kelengkapan Posyandu sebagai.mana dimaksud pada ayat (2), meliputi keseluruhan alat kelengkapan yang diperlukan di bidang kesehatan , bidang pendidikan, dan bidang ekonomi yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu dan kader Posyandu Lanjutan melalui kegiatan:
1. a.pelatihan calon pelatih di Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
2. b.pelatihan kader Posyandu dan kader Posyandu Lanjutan;
3. c.pelatihan teknis substantif di Posyandu;
4. d.studi lapang kader Posyandu berprestasi;
5. e.lomba kader Posyandu tingkat Daerah Provinsi; dan
6. f.pembentukan karakter kader Posyandu.
(2)Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.teknis substantif pelayanan Posyandu di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; dan
3. c.administrasi dan sistem informasi Posyandu.
(3)Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Daerah Provinsi.
1. b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. c.Kecamatan;
3. d.Desa/Kelurahan; dan/ atau
4. e.masyarakat. 6
5. f.peningkatan kapasitas pembina Posyandu Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Keiurahan;
6. g.peningkatan kapasitas pendamping kader Posyandu;
7. h.peningkatan kapasitas kader Posyandu; dan
  1. 1.kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu di Daerah Provinsi.
(2)Pembinaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan dan dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Daerah Provinsi.
(3)Pokjanal Posyandu Daerah Provinsi sebagaimana diniaksud pada ayat (3), melakukan kegiatan:
1. a.menyusun bahan penetapan target dan sasaran revitalisasi Posyandu: dan DaerahdiPosyandud. supervisi pengembangan Kabupaten/Kota;
2. e.monitoring dan evaluasi pengembangan Posyandu di Daerah Provinsi;

BAB III

PEMBINAAN POSYANDU

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pembinaan Posyandu, meliputi kegiatan:
1. a.penetapan pedoman pengembangan kinerja Posyandu;
2. b.penetapan target dan sasaran revitaiisasi Posyandu di Daerah Provinsi;
3. c.pengernbangan model Posyandu multifungsi di setiap wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi;

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Provinsi melakukan fasilitasi terhadap pendanaan Posyandu melalui Hibah dan Bantuan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan untuk pendanaan:
1. a.operasional kegiatan Posyandu; dan
2. b.operasional kader Posyandu.
(3)Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui Pokjanal Posyandu Daerah Kabupaten/Kota.
(5)Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa uang atau barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 14

(1)Pemilihan pendamping kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pendamping kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.paling kurang berpendidikan Sekolah Menengah Atas; dan
2. b.berdomisili di Kecamatan yang menjadi wilayah pendampingan.
(3)Pendamping kader Posyandu ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENDAMPINGAN REVITALISASI POSYANDU

Pasal 13

Pemerintah Daerah Provinsi menunjuk penda.mping kader Posyandu yang terdiri dari pendamping kader Posyandu Daerah Kabupaten/Kota dan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan sebagai mitra dalam penyelenggaraan revitalisasi Posyandu.

Pasal 12

Kepala Badan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Posyandu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011