1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Bauten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMP.HA ESA Mengingat Menimbang REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH PROVINS! JAV./A BARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 5,- TAHUr 2015
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun :2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nornor 5657);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noruor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pernbentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
2
h.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
1.Badan adalah Badan Pem berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
J. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
k.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerin tahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala ben tuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi Jawa Barat.
Bagian Kesatu Perigertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
b.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
c.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
d.Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi .Jawa Barat.
e.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
f.Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
g.Desa/ Kelurahan adalah Desa/ Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH PROVINS! JAWABARAT.