DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015

Nomor: 72
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Ruang Lingkup,Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,Kerjasama,Urusan Pemerintah Sisa,Tugas Pembantuan,Penyerahan Urusan Dan Pengembalian Urusan,Pembinaan Dan Pengawasan,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan sinkronisasi pelaksanaan bidang urusan pemerintahan sebagai akibat adanya perubahan kewenangan urusan pemerintahan;
c.bahwa dalam pelaksanaan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu adanya penyiapan pendanaan dan serah terima personil, sarana dan prasarana, serta dokumen;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); SALINAN 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49); 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
b.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
e.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
f.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Barat.
g.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
h.Desa adalah Desa di Provinsi Jawa Barat.
i.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
j.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
k.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
l.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
m.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 4
n.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
o.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
p.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah Provinsi.
q.Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
r.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
s.Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan Perangka Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
t.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah Provinsi untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi.
u.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
v.Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah Provinsi. 5

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.mengatur rincian penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah Provinsi;
b.mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi; dan
c.menetapkan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini merupakan:

a.kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah provinsi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi mengenai urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
b.pedoman pelaksanaan tugas pembantuan bagi Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa yang diberikan tugas pembantuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi ini meliputi:

a.penjabaran urusan pemerintahan Daerah Provinsi;
b.penyelenggaraan kerjasama antardaerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi;
c.penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa;
d.penyelenggaraan tugas pembantuan;
e.penyerahan dan pengembalian urusan pemerintahan Daerah Provinsi; dan
f.penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. 6

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.pekerjaan umum;
5. e.penataan ruang;
6. f.perencanaan pembangunan;
7. g.perumahan;
8. h.kepemudaan dan olahraga;
9. i.penanaman modal;
10. j.koperasi, usaha kecil dan menengah;
11. k.kependudukan dan catatan sipil;
12. l.ketenagakerjaan;
13. m.ketahanan pangan;
14. n.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. o.keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. p.perhubungan;
17. q.komunikasi dan informatika;
18. r.pertanahan;
19. s.kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. t.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. u.pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. v.sosial;
23. w.kebudayaan;
24. x.statistik;
25. y.kearsipan; dan
26. z.perpustakaan
(3)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.kehutanan; 7
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.pariwisata;
6. f.industri;
7. g.perdagangan; dan
8. h.ketransmigrasian.
(4)Penjabaran rincian pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelaksanaan perizinan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh BPMPT.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan Daerah Provinsi;
2. b.penarikan retribusi daerah dan tarif terkait penyelenggaraan perizinan; dan
3. c.pembiayaan, pendayagunaan sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi.

Pasal 9

Penyelenggaraan kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008