DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2015

Nomor: 97
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas, yang meliputi Ketentuan Umum, Aksesbilitas, Pesyaratan dan Penerapan Aksesbilitas, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013, penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, per1u ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pernbentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702); Mengingat GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS TFNTANG PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 97 TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA BARAT SALIN AN --------·-·-·-·--·----------
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 ---- ---,------·--·-··---·--··-·-·--··· ..···-·-·----------· PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/Kpts/ 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 142);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nornor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 148); 3 ,..__.... _._ ..__....... ,_, ~--·--·-----------

Pasal 2

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

a.mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
b.membantu terwujudnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas; dan
c.mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mobilitasnya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Penyadang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri atas penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.
7.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan, dan transportasi umum.
8.Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
9.Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan.
10.Lingkungan adalah arena sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. 4 -------·-------,--~--~--·-··---···---·-··

Pasal 5

(1)Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, meliputi:
1. a.bangunan;
2. b.sarana peribadatan;
3. c.jalan umum;
4. d.pertamanan;
5. e.obyek wisata; dan
6. f.pemakaman umum.
(2)Penyediaan akssibilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a, meliputi:
1. a.persyaratan teknis kendaraan umum; dan
2. b.tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas rungu.

BAB II

AKSESIBILITAS

Pasal 4

( 1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan, sarana angkutan umum, sarana lalu lintas, bangunan gedung, pelayanan informasi, dan pelayanan khusus.

(2)Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
1. a.fisik; dan
2. b.non fisik.
3. d.sanksi administrasi; dan
4. e.pendanaan. Ruang lingkup meliputi:
5. a.aksesibilitas;
6. b.pesyaratan dan penerapan aksesibiltas;
7. c.pembinaan dan pengawasan; penyandang disabilitas,

Pasal 3

aksesibilitas bagi 5 ,...._. . ·------~~--· .... --·-·~---------··-··--·--.-.-····-···-·--,. .. -......,,.,. .., 1"A ...... ---·-·----

Pasal 7

( 1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

(2)Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam membangun sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
(3)Perusahaan swasta dan pengusaha dalam membangun sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
(4)Persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.ukuran dasar ruang;
2. b.jalur pedestrian;
3. c.jalur pemandu;
4. d.area parkir;

Pasal 6

(1)Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pelayanan informasi; dan
2. b.pelayanan khusus.
(2)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan.
(3)Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui: a penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat-tempat prasarana pembangunan atau fasilitas umum; dan b Penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar penyandang disabilitas.
(4)Pelayanan khusus juga dilakukan melalui kemudahan pada. saat:
1. a.melakukan pembayaran pada loket/kasir;
2. b.melakukan an trian;
3. c.mengisi formulir;
4. d.melakukan transaksi jual beli;
5. e.menyeberang jalan;
6. f.naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
7. g.keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus. 6 --·-----·-·-·--·-···-·..,- ...-- ..~------·-· ..·-·--------------·-

Pasal 9

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas angkutan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.menyediakan tangga naik/turun dilengkapi dengan pegangan yang kuat;
b.menyediakan tempat duduk khusus yang aman dan nyaman; dan
c.menyediakan tanda-tanda atau sinyal.

(1)Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan um um.
(2)Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus memperhatikan keselamatan clan kenyamanan penyandang disabilitas.
(3)Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum.
(5)Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada basil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional, dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
1. n.perabot;
2. o.rambu;
3. p.penyeberangan pejalan kaki;
4. q.jembatan penyeberangan; dan
5. r.tempat pemberhentian. 7
6. e.pin tu;
7. f.ramp;
8. g.tangga;
9. h.lift;
  1. 1.kamar kecil; J. pancuran;
10. k.wastafel;
  1. 1.telepon;
11. m.perlengkapan; -------·--- -.--........-·--v,.,.__,_...,,_,...,...... --,.,. .. _ ·-----,------------

Pasal 12

Aksesibilitas pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, harus memperhatikan ukuran dasar ruang, pintu, ramp, tangga, lift, lift tangga, toilet, pancuran, wastafel, telepon, perabot, perlengkapan dan peralatan kontrol, serta rambu dan marka.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013