DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 99 Tahun 2016

Nomor: 99
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK Riil, penebusan dan mekanisme pendistribusian pupuk, pengendalian serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka rnewujudkan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi komoditas sektor pertanian, melalui ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani, dan penerapan pupuk yang berirnbang perlu dilakukan, untuk itu perlu diatur tertib penataan pendistribueiannya;
b.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Larnpung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, produsen wajib rnenjarnin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 (enarn) tepat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur Larnpung tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung;

Mengingat

1.Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Larnpung dengan rnengubah Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan rnenjadi Undang-Undang;
2.Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2006 tentang Sistern Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 3, Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4.Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2C13 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang' Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; -2 , .
7.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012;
8.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003· tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan' Penggunaan Pupuk An-Organik;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140!8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik; .
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SRI40/l0/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor SO/ Perrnentarr/ OT.140/8/2012tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
12.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor i 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pernbinaan Kelompok Tsani dan Gabungan Kelompok tani; ;
14.Peraturan Menteri Perdagangan 'Nomor 15/M iDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; . ,
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tjentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; :
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomJr 17 Tahun 2013 tentang Perlindunl!'ll1' Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornpr 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Larnpung, Memperhatikan 1. Instruksi Gubernur Lampung Nemer 3 Tah~n 2014 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sek~or Pertanian Di Provinsi Lampung dan Pembentukan Kornisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kecamatan;
2.Laporan hasil Pelaksanaan Uji Coba Pol~ Billing System Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016. . ,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA DI$TRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG. - 3 DAB I KETENTUAN UMUM Pasal! Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2.Gubernur adalah Gubemur Lampung.
3.KabupatenjKota adalah KabupatenjKota di wilayah Provinsi Lampung
4.Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Petemakan dan Kesehatan Hewan , serta Kelautan dan Perikanan lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.
5.Dinas Kabupateri/Kota adalah Dinas yang membidangi Pertanian Tanarnan Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Petemakan dan Kesehatan Hewan , serta Kelautan dan Perikanan lingkup Pemerintah Kabupaterr/Kota se Provinsi Lampung.
6.Dinas teknis terkait adalah Dinas diluar Dinas Provinsi dan Dinas Kabupateri/ Kota yang terkait langsung dengan Distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung.
7.Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan adalahunit penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sebagai sarana kegiatan penyuluhan. 8.· Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unitpelaksana teknis daerah yang menangani bidang pertanian ditingkat kecarnatan yang ditetapkanlsemerintah Kabupaterr/Kota.
9.Bank Pelaksana adalah Bank yang ditunjuk oleh Gubemur untuk memberikan pelayanan penebusan pupuk bersubsidi secara online dengan pihak produsen, distributor, pengecer, KPPP Provinsi dan Kabupaterr/Kota.
10.Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan .. penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan poktan danj'atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, Pupuk Organik dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
11.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alarn hayati dengan bantuan teknologi modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanarnan pangan, . hortikultura, perkebunan, petemakan dan atau perikanan.
12.Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. .
13.Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubemur atau Dinas yang mem bidangi sektor pertanian di provinsi. .
14.Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
15.Harga Ec. .ran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di lokasi penyalur yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/ atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI. -4
16.Pengadaan adalah prosespenyecliaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dan Produsen dan/atau Impor.
17.Distribusi adalah penyaluran pupuk bersubsidi dan PT. Pupuk Indonesia (Perseroan) sampai dengan Kelompok Tani dari/atau petani sebagai konsumen akhir.
18.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan bahan pupuk organik dan pupuk an organik serta pestisida agar terjarnin mutu dan efektivitasnya, serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan keiestarian fungsi lingkungan.
19.Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim verifikasi.
20.Validasi adalah suatu proses pengesahan oleh Kepala Dinas Pertanian terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
21.Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Petrokimia Gresik, dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palernbang
22.Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pernbelian, penyirnpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya. ,
23.Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan danl atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokokme1akukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya.
24.Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasarna yang mengikat antara Produsen. dengan Distributor atau antara distributor dengan pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelornpok Tani dari/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan,
25.Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi, dibentuk oleh Bupati/ Walikota u.ituk Kabupaterr/Kota, dan dibentuk oleh Camat :untuk Kecamatan.
26.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) riil Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK riil adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang telah di verifikasi dan validasi sesuai dengan alokasi Peraturan Gubernur /Bupati/Walikota,
27.Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan 'skala usaha yang tidak mencapai skala. tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya i.kan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan danl atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha,
28.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut dengan Poktan adalah kumpuian petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan : kesamaan kondisi lingkungan so sial, ekonomi dan sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. ·5- .
29.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut dengan Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
30.Koperasi Tani adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. BABII , MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 Pengaturan pola distribusipupuk 'bersubsldi sektor pertaniandi Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam rangka pengendalian pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian kepada Gapoktan/Poktan danl atau petani dengan memenuhi prinsip 6 (enam) tepat. Pasa13 Pengaturan pola penebusan danpendistribusianpupuk bersubsidi sektor pertanian bertujuan: .

a.menyederhanakan prosedur penebusan dan distribusipupuk bersubsidi;
b.mengendalikandistribusipupuk bersubsidi;
c.menjamin 1. .itersediaan pupuk dan penerapan pemupukan berimbang;
d.meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
e.melindungi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan petani;
f.mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP Pasa14 Ruang lingkup pola pendistribusian pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung meliputi:

Pasal 5

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi adalah sebagaiberikut:

a.Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Tahun on) yang diterima (Tahun n-l)' yang terkait dengan alokasi pupuk bersubsidi Tahun (n) harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubemur atau Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang dirinci menurut Kabupatenj Kota, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan; . , . ·6·
b.Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi tentang alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat ditetapkan pada tanggal20 Desember (Tahun n-1);
c.Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b hams ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaterr/Kota yang dirinci menurut keeamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan; dan
d.Peraturan Bupati/Walikota atauSurat Keputusan Kepala Dinas Kabupaterr/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat ditetapkan pada tanggal 30 Desember (Tahun n-1);

(1)Verifikasi dan Validasi RDKK riil dilakukan terhadap RDKK usulan dengan memperhatikan alokasi kuota pupuk bersubsidi dengan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupateri/Kota yang di inputsebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
(2)Bank pelaksana menerima dokumen RDKK riil pupuk bersubsidi dari Dinas Provinsi seeara online, yang sudah terinci menurut:
1. a.Nama (Identitas Poktan);
2. b.Kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis untuk setiap poktan; dan
3. c..Jadwal kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis per poktan dengan penjelasanwaktu per MT 1/ll/III dan dirinci per bulannya
(3)RDKK riil pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnerupakan aeuan bagi semua lintas pemangku kepentingan untuk:
1. a.Input data ke sistem perb!U1kan(banking system);
2. b.Penebusan Pupuk bersubsidi oleh kelompok tani;
3. c.Distribusi pupuk bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer; . '
4. d.Pengendalian KPPP Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Keeamatan. BABV PENEBUSAN DAN MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
(1)Poktan rnembuka rekening di Bank Pelaksana pada wilayah masing-masing untuk mendapatkan user id dan password.
(2)Poktan melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada Bank Pelaksana sesuai dengan RDKK rill untuk selanjutnya mendapatkan kode penebusan yang langsung terhubung seeara sistem dengan produsen, distributor dan pengeeer.
(3)Pengecer menerima bukti penebusan pupuk bersubsidi dari poktan, selanjutnya pengecer memberikan bukti penebusan pupuk bersubsidi kepada distributor. -7
(4)Distributor melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada masing - masing Produsen [Pl', Petrokimia Gresik dan Fl', Pupuk Sriwijaya) sesuai dengan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh kelompok tani.
(5)Pengecer wajib memiliki ketersediaan stok pupuk bersubsidi minimal untuk kebutuhan 1 (satu) minggu kedepan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan volumenya sesuai dengan RDKK riil.
(6)Penebusan pupuk bersubsidi oleh Poktan merupakan kelipatan per zak sesuai jenis pupuk. Bagiaa Kedua Mekanisme Dlstribusi Pupuk Bersubsidi Pasal 8
(1)Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan Poktanberpedoman pada RDKK riil.
(2)Produsen mengirimkan pupuk bersubsidi ke gudang di Kabupaten/Kota sebe1um atau maksimal 5 (lima) hari setelah poktan menebus pupuk melalui billing system. ~
(3)Penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang di Kabupaten/Kota dilakukan oleh distributor langsung dikirimkan kepada pengecer sebelum atau sesudah 5 (lima) hari setelah poktan menebus pupuk melalui billing system.
(4)Poktan mengambil pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan di tingkat pengecer paling lambat 5 (lima) hari setelah poktan menebus pupuk melalui billing system
(5)Poktan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani masing masing.

Pasal 9

Mekanisme distribusipupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam bagan alur sebagaimana Lampiran V Peraturan Gubernur ini BABVI PENGENDALIAN DlSTRIBUSIPUPUK BERSUBSIDI

(1)Penetapan Tim verifikasi dan validasi distribusi pupuk bersubsidi ke poktan melalui tingkatan sebagai berikut:
1. a.tim verifikasi dan validasi tingkat Kecamatan dan Kabupaterr/Kota ditetapkan oleh Ketua KPPP Kabupaterr/Kota; dan
2. b.tim verifikasi dan validasi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP Provinsi.
(2)Tim yang te1ah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (tahun n) secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaterr/Kota dan Provinsi; yang mekanisme pelaksanaannyadiatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(1)Pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubemur Lampung untukmelaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan aplikasi Billing System.
(2)Sosialisasi kepada seluruh lintas pemangku kepentingan dilaksanakan di tingkat Provinsi, KabupatenjKota, Kecamatan dan tingkat GapoktanjPoktan.
(3)Pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui Billing System difokuskan pada:
1. a.Pemberdayaan 8DM (GapoktanjPoktan) dan Petugas Lapang (KeD j KUPTI PPL)
2. b.Penyiapan data base dan input RDKK riil pupuk bersubsidi
3. c.Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi
4. d.Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 tepat (waktu, jenis, jumlah, tempat, mutu dan harga).
5. e.Kelengkapan dokumen dan pelaporan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubeidi melaluiBilling System.
(1)Monitoring dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekeliruan pada awal pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui pola billing system.
(2)Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan tetap melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, dan kepentingan petani.
(3)Pengawasa.. pupuk bersubsidi sektor pertanian pada tingkat pengadaan dan penyaluran dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang ditetapkan oleh GubemurjBupatijWalikota sesuai dengan kewenangan masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pengawasan atas pengadaan dan penyaluran pupukbersubsidi sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara' terpadu dan terkoordinasi, meliputi : jenis, jurnlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
(5)Evaluasi dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi rnelalui pola billing system.
(1)Distributor wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaterr/Kota, Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi dan Kabupatenj Kota serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsidan KabupatenjKota.
(2)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubemur ini. ·9· BAH VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan dilaksanakan secara bertahap pada wilayah Kabupatenj Kota se Provinsi Lampung yang dimulai pada tahun 2017.

BAB VII

PEMBIAYAAN Pasal 14 Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenjKota serta surnber sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nemer 32 Tahun 2015 tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasa117 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 30 - 12 - 2016 GUBERNUR LAMPUNG. ttd M. RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 30 - 12 - 2016. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG. ttd Ir. SUTONO, M.M. SaUnan s suai aslinya Pembina Utama Madya KEPALA 0 HUKUM. NIP. 19580728198602'1002 ZULFI ! SH, MH. Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 33 ---------------- LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG HOMOR : 99 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 - 12 - 2016 ( ....... . .. . .. . ... . .. .. ., . Ketua Kelompoktani ( ) Kelompoktani Gapoktan ='-----c- Desa/pekon/Tiuh /Kampung Kecamatan Subsektor Komoditas "+ . i I . I ' , I I i : ITanarnan Pangan/Hortikultura/Perl<ebunan/Petemakan/Petambak*) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg) Nol Na~ Petanl was Tanam I urea (Hal I • _., I • _ ... -,-j ........ I .. ~I'-"O_.. I ._ ... I I .. _. I MTI Organik MTII TOTAL OJ Coret yang tidak perlu Disetujui: Penyuluh Pendamping ( ) . Salinan setuai aslinya GUBERNUR LAMPUNG, KEPALABI ttd J 17' M. RIDHO FICARDO ZULFIKAR, SH, MH. Pembina Utama Muda ( NIP. 19680428 199203 1003 LAMPIRAN II : PERATURAN NOMOR : TANGGAL : GUBERNUR LAMPUNG 99 TAHUN 2016 30 - 12 - 2016 FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI ---- --- ----~-' ---- -,--_. _. I TINGKAT GAPOKTAN/DESA - , I i FORM2 Gapoktan : ---l I Desa/Pekon/Tiuh/ I II IKampung : , Kecamatan : I Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Pert<ebunan/Petemakan/Petambak*) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg) Luas Urea SP-36 NPK ZA OrganikNama No Tanam Poktan (Hal MTI MIll MTJII MTI MT II MTIII MTI. "'IT II MT III MTI MT II MTIII MTI MT II MTIII Rh llh Rli llh 11ft "" fob M. ... Mo "'" ...... ... "" I... ...' J. ... .... ... Mo N' .... '" ... "" 1 ... "" ... Mw ... Me ... .., .... ... Db N~ ... ... ... M• ... Mo N' ..... ... ",,'No Ds "" fob I I'<>' Mo No .... ... "" •• ... , - . TOTAL ( ") Caret yang tidak periu. Diketahui: Disetujui: Kepala Desa/ Lurah Penyuluh Pendamping ( ) ( ) Salinan sdsuai aslinya UKUM, J ZULFlKAl7.'SH, MH. Pembina Utama Muda \ NIP. 19680428 199203 1003 ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 0 ..... eO' ••••••••• Ketua Gapoktan ( ) GUBERNUR LAMPUNG, ttd M. RIDHO FICARDO I LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG HOMOR : 99 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 - 12 - 2016 FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI, - TINGKAT KECAMATAN I FORM 3 Kecamatan : i SUbsektor : Tana rna n Panllan!Hortikultura!Perkebunan!Peternakan!Peta mba k*) I " I I I I I Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (KJ!) [u.s Urea SP-36 NPK ZA QlI!ariikNama No Tanam G.poktan (Ha) MTI MTII MT III MTI MT II .. MT III Jlh MTI MT.II MTIII Jlh MTI MT 1/ MTIII Jlh WI MTIr Will JlhJlh '" ... ... "'" Me "'. ... ." "" "" ... ... J~ ... 1... ... ... ...JuI", """" I,." ... ,. ... .." "'" ... .. .. ... ""<lit No> ... '" ... ... "'" Me ... Jut ... "" ... I... ... '" ... I... ... ... .. ... ... ... "" I... ... .' -, I . TOTAL OJ Corel: yang tidak perlu ••••••••••••••••••••••• , 0.0 . Diketahui: Camat Disetujui: Kepala Balai Penyuluh Kecamatan/BP3K Kepala UPI'D . (••.•........................•.••••J ( j ( j Salinan setuai aslinya GUBERNUR LAMPUNG, \ KEPALA BIr~UKUM, oJ ZULFIKAl'(, SH. MH. Pembina Utama Muda NIP. 19680428199203 1 003 ttd M. RIDHO FICARDO --------- LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR. LAMPUNG NOMOR : 99 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 - 12 • 2016 FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR/PENGECER Kepada yth di........•......••..•.••.•.••• Laporan Bulanan Distrlbutor/Pengecer PERIODE BULAN•••••••••••••••••• TAHUJ( . JEJIIS PUPUK PERSEDlAAN AWAL PENEBUSAB PEKYALURAIf PERSEDlAAN AKBIR 1 2 3 4 5 UREA SP-36 ZA KPK . ORGAHIK JUMLAH , DISTRIBUTOR/PElftlECER ( - ,Te_

l.Kepala DImla hrclagllDpIl Pn>vIDaI J,a,nP""C 'I'aDgpI 'J'ahmL .
1. 2.Kepala IHJlaa hrtaDIaD TanamaD PangllD dllD Hortikultana PI'ovlDal LampllDg hDya}ur
2. 3.It....... IHJlaa hrclagangan Kabvllllten/KDta
3. 4.Kepala DImls hrtllDlaD TanamaD Psngan daD Hortikultana Kabnpaten/Kota
4. 5.Komls\ hncaw Pllpuk daD PestlsIda Provlns\ Lamp ( · 1
5. 6.Komls\ hncawssan PIIpuk daD P"stlalda KabDpat'D/Kota GUBERNUR LAlrIPUNG Salinan KEPALA BIRO)iUK~, ttd .J M. RIDHO FICARDO ZULFIKA'ftSH. MH. Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1003 I, ---- -- -- -- -. ..... PDlWIUM ....... .... J I:E......QIll. "f:FI'IFIKASI I DATA DMrA __ T'DD> S. ,,_ ..~ .. ".~...........,--_. .....-.......,....... ... L,_ ..7. T'*UII" .. M ........ T--.. .. ,..,.....,.~ ......-) J."'. ' fIQ a ......._"' aa.UP_'" .............. 1._1_ ~(~) 0.. ..1 ..... _ Df_ _ 1£"') L._.. kl~ Ket:erllnpn : ....... AltAr Info""••' -- Alur D.". ..... AI.....a.r.n. LAIIPJRAN V : PERATURAlI GUBBRlroR LAJlPUNG NOIIOR: TABUK 2016 TAlIGGAL : 2016 MEICANISME DIS_IBUSI PUPUK BEASUBSIDI SEICTOR PERTANIAN • .~:C.i.i,t;~ :::> . .• -. '{i~ , -'.-.. ICn·we· .. ......-c..M~~N I .....-- .,...t,.. ~*· ... DIInN-.ncJlII. ................ ....-.10.P.... WClRD ~--"""~""""CIIJIl, CII...-N-.nca M1II.AIIlUIlAN OI'lc.l'l .......... UNI'UIl ........CIII'I -- ~~_..... ~AN""''''''~T-.aI'I~ _~-........._J...I" l.ft'K -,-IEA ~ .,............ \I'n( NON ......... CINaIIIi QNUfl.-: - ,..".,._... ~NIC\lIIIH -.aa.J IIlICotiftA --OTOIt4o'TI_1Drll'IllI ..tePID or...... M"IlIN".·NP~_U .. .-w~aI'IftaMI C/flIlIIU Mk. ~""'dM".'. TI'Wlo~..acrAN.~ra. ca:, .................. ~1CCII:IiII DU>arc.. ........ DlI'N ..AIiIloII; .._..,...".. ~AN M W .. -...cu T......,.....,.,.~ _ ~ ....... ~ yAAIIN .. _ ...............WflIIIUIlH ,...".."..,..... PUP'UIC UHf'" I"CICrAN .. i P'ClI(I''-'' ............-.WA ... UNI'UlIt , .'11' ....IL P'UllUIC DI •• rrn ....M.......-nutH ot~...~ ...... ~yAlUllN .........y ....... ~SAHIIlN -.......~..-.wuKUNI'..... ""'"'"'*_....... DS'I1IIU......C11 ~~ .,..".......__.... I • Salinan sesu KEPAIA ..) ZULJ'IKAR. SR, MH. Pembina Utama Muds NIP. 19680428 199203 1 003 P~M"""MWAHPU",,* ~DI _.."DIlll DlS'n-..n'Olll D1...MftC* ..................... .....ute--.-1Dl1Cll ~~ ......... CW'ITAIi' POK'I'..... 'Y....... .....N ~lC .-aM A£.AT OL..-H ...-coR -......~~"-""UtI ___.-IDI ..-....~ DeMAN 111"'-' OUM ~ClCI'AH. ...............N ......IfOLaH PCICT ~~UIaiCIIt.H QlIlRI ..... .,,,,,. DlC'C I:QilMlloN~DAPT"" DMlI DlI~.".OIl J GUBBRNUR LAllIPURG, ttd II. RlDBO FICARDO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 16

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.07/2011

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/OT.160/2/2012

Peraturan Gubernur Larnpung Nomor 32 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 16

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.07/2011

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/OT.160/2/2012

Peraturan Gubernur Larnpung Nomor 32 Tahun 2015