DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: ketentuan umum; tugas rumah sakit rujukan regional; kriteria rumah sakit rujukan regional; rumah sakit rujukan regional dan wilayah cakupan; rujukan khusus; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) dan (3) Oanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan:
c.bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Aceh dengan Peraturan Gubernur, Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821): 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431): 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456): 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663): 6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 12 7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372): 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintak: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 26:24 xomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589

Mengingat

9.Peraturan /2 Parorsi PERATURAN//APRIL/RUMAH SAKIT RUJUKAN 5 -2.-
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Pencrima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372),
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29),
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional! 'Szrita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400):
12.Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Norsor 15 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembarar Desrah Provinsi Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2001):
13.Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tarur 2003 tentang Penyelenggaraan dan Pembiayaan Upaya Kesehatan:
14.Oanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Keschatan (Lerraran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor O1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30):

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : l.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masvarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Ncgara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-L adang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diziapim oleh seorang Gubernur.

2.Dinas Kesehatan Aceh adalah unsur Pelaksana Pemeriniah Aceh di bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur. 3.Rumah Sakit Rujukan Regional adalah Rumah Saxi: yang mengampu rujukan pasien dari Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam cakupan wilayah regional tertentu.
4.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab aras masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit vang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahii, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium (Permenkes 922, 2208).
9.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan vaang sersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, serswatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnva. Peran S/PERATURAN:' /APRIL/RUMAH SAKIT RUJUKAN 3
6.Fasilitas Kesehatan Tin',. Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pe 'ay :r n kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik untuk :enerluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 7.Jenjang rujukan dalah tingkatan fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan p: “?y inan medis, keperawatan dan penunjang.
8.Rujukan berjenjang dal pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan secara tun balik baik secara vertikal maupun horizontal yang clilaksanakan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas ke Yatan tingkat lanjutan.

Pasal 4

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan rujukan eschatan dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat .c : k seografis, keterbatasan sarana, tenaga, penguasaan ilmu pcng "huan dan teknologi serta operasional pelayanan kesehatan ya dilaksanakan oleh penyelenggara upaya pelayanan kesehatai secara berjenjang melalui rumah sakit rujukan regional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peraturan Gubernur ni bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayan . sehatan rujukan melalui rumah sakit rujukan regional. 3AB II TUGAS RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL

Pasal 3

Rumah Sakit Rujukan Regional bertugas :

a.sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit Kabupaten/ Kota
b.melakukan rujukan balik sesuai indikasi medis: c. mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit,
d.menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan Sistem rujukan yang merupakan kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota.

BAB III

KRITERIA RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL

Pasal 4

Rumah sakit rujukan regional harus memenuhi paling sedikit 5 (lima) dari kriteria sebagai berikut :

a.dapat mengampu pasien paling kurang dari 3 (tiga) Kabupaten/ Kota,
b.standar rumah sakit kelas B dan/atau Rumah Sakit Pendidikan, Cc. akreditasi rumah sakit standar nasional lulus akreditasi tingkat utama,
d.memiliki..../4 Wr/2015PERATURAN Aren RUMAH SAKIT RUJUKAN 4
d.memiliki akses jilur transportasi yang dapat dijangkau melalui udara. 1a 3t d' » air ke atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kabupate /i »ta'
e.memiliki layana! 1 'inggulan spesialistik: f(. menjadi ruma sakit rujukan regional pengampu rumah sakit Kabupatei 'Kota diwilayahnya:
g.menjalin kerja ma sister hospital dengan rumah sakit rujukan region. ate : rumah sakit tersier lainnya yang berstatus akredit : asional dan internasional di dalam negeri.

(1)Wilayah cakupan Ir ah Sakit Rujukan Regional ditentukan berdasarkan geografis ,um ah penduduk, jarak dan waktu tempuh serta keberadaan dokter sp ssialis.
(2)Wilayah cakupan ru nah kit regional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) nPa 4 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Rumah Sakit Ikan Regional Timur adalah Rumah Sakit Umum Daerah lin 418 mengampu, 4
  1. 1.Kota Langsa:
  2. 2.Kabupater cel Tim ir, dan
  3. 3.Kabupaten. seh r tang.
2. b.Rumah Sakit Rujukat, Regional Utara adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fa'' iah Kabupaten Bireuen yang mengampu:
3. l.Kabupaten Bir "usu,
  1. 2.Kabupaten Pid Jaya:
  2. 3.Kabupaten Ace ara: dan
  3. 4.Kota Lhokseura.
4. c.Rumah Sakit PiyjLkan xzegional Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah: Jat 1 Poru Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang mengampu :
  1. 1.Kabupaten Aceh Tengah:
  2. 2.Kabupaten Bener Meriah:
  3. 3.Kabupaten Gay» Lues: dan
  4. 4.Kabupaten Acel Tenggara. 1d. Rumah Sakit Ruju..an Regional Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabusaren Aceh Barat yang mengampu: l. Kabupaten Aceh Barat,
  5. 2.Kabupaten Aceh Jaya: 3. Kabupaten Napan Raya: dan 4. Kabupaten Aceh Barat Daya. ce. Rumah Sakit Rujukan Regional Selatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang mengampu: |. Kabupaten Aceh Selatan 2. Kabupaten Simeulue:
  6. 3.Kabusaren..../5 pa2015/PERATURAN: /APRIL/RUMAH SAKIT RUJUKAN
  7. 3.Kabupaten Subulussalam, dan
  8. 4.Kabupaten Aceh Singkil.
(3)Rumah Sakit Rujukan Regional menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan tingkat pertama secara berjenjang sesuai dengan regionalnya.
(4)Rumah Sakit yang tidak termasuk dalam wilayah regional dapat merujuk ke rumah sakit terdekat dengan jenjang kelas setingkat lebih tinggi.

BAB IV

RUMAH SAKIT RU.'L.. NF EGIONAL DAN WILAYAH CAKUPAN Pa al£

Pasal 6

Rumah Sakit Kabupaten/Kota dapat menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dari luar wilayah dergan mempertimbangkan letak geografis, ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas Medis.

BAB V

RUJUKAN KHUSUS

Pasal 7

(1)Rumah Sakit Jiwa Aceh menerima rujukan psikiatri langsung dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
(2)Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh menerima rujukan ibu dan anak dari rumah sakit rujukan regional.

Pasal 8

(1)Rumah Sakit lainnya seperti Rumah Sakit Swasta, Rursah Sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rumah Sakit Tentars Nasional Indonesia (TNI), Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonssis Polri) merujuk ke rumah sakit terdekat dengan jenjang kelas sein zkat lebih tinggi dan/atau merujuk langsung ke rumah sak rujukan Provinsi.
(2)Rumah Sakit lainnya sebagaimana dimaksud pada saver 'li Sepat menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan pertimbangan letak geografis, transportasi, ketersediaan spesialis dan fasilitas medis yang dimiliki.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang berkaitan dengan penetapan dan pelaxsanaan rumah sakit rujukan regional di Aceh dapat dibebankan paca : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (AP2RK' san Sumber Pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. a. b. d. BABNT /6 Koro S/PERATURAN//APRIL/RUMAN SAKIT RUJUKAN

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan rujukan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh, dan Kementerian Kesehatan Republik indonesia.
(2)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). (35 Rumah Sakit rujukan regional yang belum memenuhi kriteria, akan menjadi prioritas untuk dilakukan pembimbingan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Aceh dan Kementerian kesenatan Republik Indonesia untuk dipenuhi kriteria, standar, serta pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Pemerintan dan Pemerintah Aceh.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014