DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja balai perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan provinsi papua barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Perkebunan Provinsi Papua Barat, maka perlu Mengingat : 1. membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Papua Barat; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Jaya tengeh, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabpaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3694) sebagaimanaa telah diubah dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Jaya tengeh, Provinsi Irian Jaya Baarat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabpaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan lembaran neara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003; 2.Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4.Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas—Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat;
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Papua Barat.
9.Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan selanjutnya disingkat dengan BPPTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/kota.
10.Kepala BPPTP adalah Kepala Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Papua Barat.
11.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BPPTP Provinsi Papua Barat.
12.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada BPPTP Provinsi Papua Barat.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada BPPTP Provinsi Papua Barat.
14.Organisme Pengganggu Tanaman selanjutnya disingkat OPT adalah hama/penyakit yang menggangu pada tanaman perkebunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPTP Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

(1)BPPTP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.
(2)BPPTP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.
(3)BPPTP Provinsi Papua Barat berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

BPPTP Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok :

1.Melaksanakan urusan teknis operasional perbenihan tanaman perkebunan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2.Melaksanakan pengamatan, peramalan, penerapan teknik pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan serta pengawasan pestisida serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, BPPTP Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

1.Penyusunan rencana dan program kerja.
2.Memproduksi benih/bibit tanaman perkebunan.
3.Pembinaan teknis penangkar benih/bibit perkebunan.
4.Pengamatan dan penerapan teknologi di bidang perbenihan tanaman perkebunan.
5.Pelayanan informasi perbenihan perkebunan. N 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pelayanan pemurnian klon unggulan. Pelayanan pengujian mutu benih. Pelayanan pelatihan, penelitian, pertemuan penyuluhan petani, kontak tani, penangkar/waralaba. Pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi OPT. Peramalan OPT Perkebunan secara lokal spesifik. Pengembangan teknik pengendalian OPT Perkebunan secara lokal spesifik. Penetapan rekomendasi pengendalian OPT Perkebunan. Pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida. Pembinaan terhadap adanya gangguan usaha perkebunan. Urusan ketatausahaan, pembiayaan dan perlengkapan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi BPPTP Provinsi Papua Barat, terdiri dari:
1. a.Kepala Balai.
2. b.Sub Bagian Tata Usaha.
3. c.Seksi Perbenihan.
4. d.Seksi Proteksi.
  1. 9.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi BPPTP Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Kepala BPPTP Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok menyusun program kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana dan program Balai atas dasar keterpaduan/kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas teknis yang berada di dalam ruang lingkup kerja Balai dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 8 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan penyusunan program serta pelaporan. SEKSI PERBENIHAN

Pasal 9

Kepala Seksi Perbenihan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program kerja, menyusun petunjuk teknis, menyiapkan sarana perbenihan, produksi benih, pemurnian klon unggulan dan pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan serta pengawasan benih serta pengembangan informasi teknologi perbenihan. SEKSI PROTEKSI

Pasal 10

Kepala Seksi Proteksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan dan inventarisasi sarana pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT; mengumpulkan data/informasi hasil pengamatan; menyusun, mengolah, menganalisa dan menyebarluaskan data/informasi keadaan OPT; menyebarluaskan teknik pengendalian OPT; pemeliharaan data/informasi dan dokumentasi; pemberian rekomendasi pengendalian OPT; serta pengembangan informasi proteksi tanaman perkebunan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012