Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai standar biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas darat dan konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat Dan Konsumsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; Undang—undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); .Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Peraturan Gubernur Papua Barat 317 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 0 18 /PUU—I /2003; . Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ; ' .Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Peraturan Gubernur Papua Barat 318 10. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); .Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); .Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Gubernur Papua Barat 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693h Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737k Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Gubernur Papua Barat 320 15. 16. 17. 18. 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Selcreraiat Peraturan Gubernur Papua Barat 321 19. 20. Daerah Provinsi Papua Barat (lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65); Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66); Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja lInspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danLembagaTeknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lemabaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Papua Barat Nomor 77); Peraturan Gubernur Papua Barat 322 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.
Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, TambahanPenghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, TambahanPenghasilan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut :
(l) Indeks perjalanan dinas menggunakan trasportasi udara dan laut diberikan sistem at cost pergipulang (PP) ditambah airport tax. fe… (& Peraturan Gubernur Papua Barat 323
Ketentuan transportasi darat (taksi) diberikan sistim lumpsum dengan rincian :
Lama perjalanan dinas daerah maupun luar daerah ditetapkan 5 (lima) hari. Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Dalam hal terjadi hambatan / kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas Peraturan Gubernur Papua Barat 324 melebihi waktu 5 (lima) hari dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Gubernur Papua Barat 325
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai bulan Januari 2016. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 September 2015 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM o. ATURURI Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 September 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTB NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinnya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAFIK WURYANTOSH Nip Pembina Tk.I Nip.1970830 198203 1005 Peraturan Gubernur Papua Barat 326 Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 28 September 2015 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT I. UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 1 Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan secara lumpsum. Besarnya uang harian dan penginapan diatur sebagai berikut: 1) Lumpsum Uang Harian Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Manokwari: Tenaga Honor Lepas (TI-IL) Rp. 200.000,00 Pegawai Golongan I]“ Rp. 250.000,00 Pegawai Golongan III Rp. 300.000,00 Pegawai Golongan IV Rp. 350.000,00 Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 350.000,00 Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 400.000,00 Pegawai Golongan III Eselon lII,Komisioner Rp. 400.000,00 Pegawai Golongan IV Eselon III Rp. 450.000,00 Eselon 11 Golongan III Rp. 450.000,00 Eselon II GolongnIV/AngnaDPRPB/MRPB Rp. 500.000,00 Eselon l/lepinan DPRDPB/PimpinanMRPB Rp. 600.000,00 Wakil Gubernur Rp. 900.000,00 Gubernur Rp. 1.000.000,00 Peraturan Gubernur Papua Barat 327 2) Lumpsum Uang Harian dan Penginapan Perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: 0 Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 700.000,00 0 Pegawai Golongan I/II Rp. 800.000,00 . Pegawai Golongan III Rp. 1.000.000,00 . Pegawai Golongan IV Rp. 1.200.000,00 . Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 1.200.000,00 . Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 1.350.000,00 . PagawaiGolonganIIIEsebnlII,Komis'oner Rp. 1.350.000,00 . Pegawai Golongan IV Eselon III Rp. l.450.000,00 . Eselon 11 Golongan III Rp. 1.500.000,00 . EsethIGdowaV/AngnaDHQIB/MRPB Rp. 1.600.000,00 . Eseka/HmrinanDHQPB/Pimp'nanMRPB Rp. 1.700.000,00 . Wakil Gubernur Rp. 6.000.000,00 . Gubernur Rp. 7.500.000,00 3) Lumpsum Uang Harian dan Penginapan Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: 0 Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 900.000,00 ' Pegawai Golongan l/II Rp. l.100.000,00 . Pegawai Golongan III Rp. 1.500.000,00 . Pegawai Golongan IV Rp. 1.700.000,00 . Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. l.700.000,00 . Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 1.800.000,00 . Pegawai Golongan [II Eselon III, Komisioner Rp. 2.000.000,00 ' Pegawai Golongan IV Eselon III Rp. 2.200.000,00 . Eselon II Golongan III Rp. 2.350.000,00 . EselonIIGolongn IV/AngotaDFRPB/WPB Rp. 2.500.000,00 . Eselon I/Pim_pinan DPRPB/PimpinanMRPB Rp. 2.750.000,00 0 Wakil Gubernur Rp. 9.000.000,00 . Gubernur Rp.10.000.000,00 Peraturan Gubernur Papua Barat 328 II. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS/TAHUN : Kendaraan Roda 4 . Te1m_ieuuk ti “bill: 1 untuk Gubernur dan 42.ooo.ooo,oo ”“"“ ' ga“ “ k Wakil Gubernur BBM .. (“…“ kewajiban perpajakan) Kendaraan Roda 4 Ternaasuk . .biaya 11 untuk Pimpinan 4o.ooo.ooo,oo Zia/f“ 831138011 dan] Dewan dan Eselon! .. . . kewagiban perpajakan) Kendaraan Roda 4 22:33“ka dimilis lll untuk Pejabat Eselon 39.000.000,00 ' g " BBM (termasuk kewajiban perpajakan) Kendaraan Roda 4 Tennasuk . _biaya lV untuk Pejabat Eselon 34.ooo.ooo,oo Ezze“ gangguagzg … dan Komisioner .. ( n_n kewajiban perpajakan) Kendaraan Roda 2 Termasuk biaya (Sepeda Motor) service, ganti oli dan V untuk Pejabat Eselon S'OOO'OOO'OO BBM (termasuk _ [V dan Operasional kewajiban perpajakan) Kendaraan Roda 2 :::???“ka diuji: v1 (Sepeda Motor) 2.ooo.ooo,oo B wie ' S R Untuk Staf B .. “e".na“ kewajiban perpajakan) . ' Termasuk biaya (Bus biaya: service, ganti oli dan l Vll : - Service dan 36.000.000,00 BBM non Ban ! » Repair (termasuk kewajiban perpajakan) ________ Truck biaya: 0 Non Ban VllI - Service dan 37.000.000,00 . Termasuk PPn - Repair - Non BBM Catatan : Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan ke pihak ketiga yang ditunjuk sebagai bengkel resmi oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan uang bensin (BBM) diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam bentuk kupon. Peraturan Gubernur Papua Barat 329 lll.TAMBAl—IAN PENGHASILAN PNS 1) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja - Eselon I Rp. 5.000.000,-/ bulan - Eselon Ila Rp. 4.500.000,-/bulan - Eselon Ilb Rp. 4.000.000,-/ bulan - Eselon lll Rp. 3.000.000,-/ bulan - Eselon IV Rp. 1.500.000,—/ bulan - Non Eselon Rp. 750.000,-/ bulan 2) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja - Golongan I Rp. 400.000,-/ bulan - Golongan II Rp. 500.000,- / bulan - Golongan lll Rp. 600.000,—/bulan — Golongan lV Rp. 700.000,-/ bulan 3) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya/Tunjangan Uang Makan dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 hari. - Golongan I &. II Rp. 30.000,—/ hari - Golongan lll Rp. 32.000,— / hari - Golongan IV Rp. 35.000,—/ hari IV.TENAGA HONORER - Sl Rp. 1.800.000,-/bu1an - D3/sederajat Rp. 1.700.000,—/bulan - SMA/sederajat Rp. 1.550.000,—/ bulan - SMP/sederajat Rp. 1.400.000,—/bulan V. LUMPSUM TAKSI DAN TRANSPORTASI DARAT
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)