DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2011

Nomor: 7
Tahun: 2011
Ditetapkan: 22 Juli 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor www.djpp.depkumham.go.id 2 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4019); Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah tiga Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat II oleh Lembaga Administrasi Negara dan/atau Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 6 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan ini dan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaran Diklatpim Tingkat II sudah selesai selambat- lambatnya satu tahun sejak peraturan ini ditetapkan. www.djpp.depkumham.go.id 3

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan secara efektif sejak tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu tiga belas (1Januari 2013).

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2011 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ASMAWI REWANSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 456 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1972

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1972

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005