DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Nomor: 22/Permentan/HK.140/4/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas dan fungsi penanganan pascapanen berada di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pascapanen berjalan dengan baik dan lancar, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 perlu ditinjau kembali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 44/PERMENTAN/OT.140/10/2009 TENTANG PEDOMAN PENANGANGAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (GOOD HANDLING PRACTICES). Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/Ot.140/10/2009 tentang Pedoman Penangangan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan mengenai penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman secara karakteristik jenis tanaman lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal pembina teknis atas nama Menteri Pertanian. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2015 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 596

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010