Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 05/Permentan/OT.140/2/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3547), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
235);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN.
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 2015 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Pebruari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 307 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/Permentan/OT.140/2/2015 TANGGAL : 16 Pebruari 2015 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Era globalisasi ekonomi menuntut pembangunan pertanian yang lebih antisipatif dan akomodatif terhadap dinamika perekonomian baik tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan pertanian selalu dihadapkan pada tantangan penyediaan pangan dalam rangka stabilisasi nasional. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, diperlukan langkah peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, penguatan kelembagaan petani, dan penggunaan teknologi terapan. Kebijakan pembangunan pertanian dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya mengutamakan peningkatan produksi tapi juga peningkatan daya saing produk. Selaras dengan kebijakan ini, peningkatan akses pasar menjadi faktor penting dalam mendukung program peningkatan produksi. Faktor penting lain dalam memfasilitasi akses pasar adalah penyediaan informasi pasar. Informasi yang disediakan pada sistem pelayanan informasi pasar antara lain harga produk, ketersediaan/penawaran, biaya usaha tani dan biaya pemasaran yang terkini/mutakhir, berkesinambungan, akurat dan dapat dipercaya. Informasi pasar telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak diantaranya para pelaku pasar, pengambil kebijakan dalam rangka pengendalian harga produk-produk pangan pokok. Media penyebarluasan informasi pasar telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu melalui media cetak (buletin, majalah, surat kabar) dan media elektronik (televisi, radio, sms 2 (dua) arah, website). Dalam penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Informasi Pasar diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan kredibel dengan tugas pokok pengumpulan, pengolahan, analisis data serta pengkajian kebijakan pemasaran baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang terwadahi dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP). Melalui profesionalisme APHP ini, data informasi pasar dari seluruh Indonesia dapat tersedia secara terkini, akurat dan berkelanjutan. B. MAKSUD DAN TUJUAN
5
C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:
D. PENGERTIAN Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, PERSYARATAN, INDIKATOR DAN TUGAS APHP, SERTA TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI APHP A. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. B. PERSYARATAN
1) jabatan APHP yang belum terisi; 2) pejabat APHP yang mutasi/berhenti/meninggal dunia/pensiun; 3) peningkatan volume beban kerja; dan 7 4) pembentukan unit kerja baru.
C. INDIKATOR DAN TUGAS APHP
1) Jumlah komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan; 2) Jumlah produk segar dan produk olahan dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
1) Menyusun rencana kerja organisasi; 2) Menyiapkan format, metode kerja serta pengorganisasian pengumpulan dan pengolahan data; 3) Mengumpulkan informasi kualitatif sebagai pendukung bahan pendukung analisis; 4) Melakukan analisis dibidang pemasaran hasil pertanian secara komprehensif; 5) Melakukan pengkajian dan menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pemasaran hasil pertanian; 6) Melakukan evaluasi serta pengembangan pelayanan informasi pemasaran; dan 7) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang pemasaran hasil pertanian.
1) Menyusun rencana kerja organisasi; 2) Menyiapkan format pengumpulan/pengolahan data; 3) Menyusun format/rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar; 4) Mengumpulkan dan mengolah informasi kualitatif sebagai bahan pendukung analisis; 5) Melakukan analisis perkembangan data harga (sesuai level dilokasi/antar daerah/pulau, ekspor/impor); 6) Melakukan analisis data biaya usaha tani; 7) Melakukan analisis variasi harga antar lokasi/waktu; 8) Melakukan analisis data pemasaran secara komprehensif (analisis supply- demand); 9) Melakukan strategi pangsa pasar melalui metoda linier regresi; 8 10) Melakukan pengkajian kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian tentang stabilisasi harga dan harga pokok pembelian dibidang pertanian; 11) Menyusun prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan; 12) Melakukan evaluasi pelayanan informasi pemasaran;
1) Jumlah wilayah administrasi kabupaten/kota; 2) Keragaman/jumlah komoditas yang ditangani; 3) Potensi komoditas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
1) Melakukan pengumpulan dan pengiriman data harga komoditi pertanian ditingkat grosir dan eceran serta harga saprodi di tingkat grosir; 2) Melakukan pengumpulan dan pengiriman data supply (volume produksi, tonase di pasar, stok, ekspor dan impor) dan demand; 3) Pengumpulan data dan informasi mengenai struktur pasar, perilaku pasar, sarana dan kelembagaan pasar, rantai tata niaga dan informasi lainnya terkait pemasaran hasil pertanian; 4) Melakukan pengolahan data dibidang pemasaran hasil pertanian; 5) Melakukan analisis data pemasaran (harga, biaya usaha tani, biaya pemasaran, supply dan demand) secara sederhana dan komprehensif; 6) Melakukan penyusunan dan penyebarluasan informasi pemasaran melalui berbagai media; 7) Melakukan pengkajian kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian, evaluasi, serta pengembangan pelayanan informasi pemasaran; dan 8) Melakukan pembinaan teknis dibidang analisis pemasaran hasil pertanian.
1) daerah sentra produksi (berdasarkan volume produk pertanian yang dihasilkan); 2) potensi hasil pertanian persub sektor; dan 3) luas wilayah penghasil komoditas (contoh: setiap 100 ha (seratus hektare) yang diusahakan, bisa diangkat 1 (satu) orang APHP).
1) Melakukan pengumpulan dan pengiriman data harga komoditi pertanian ditingkat produsen dan eceran serta harga saprodi di tingkat eceran; 2) Melakukan pengumpulan dan pengiriman data supply (volume produksi, tonase di pasar, dan stok) dan demand; 9 3) Pengumpulan data dan informasi mengenai biaya usaha tani, biaya pemasaran, sarana dan kelembagaan pasar, rantai tata niaga dan informasi lainnya terkait pemasaran hasil pertanian; 4) Melakukan pengolahan data dibidang pemasaran hasil pertanian; 5) Melakukan analisis data pemasaran (harga, biaya usaha tani, biaya pemasaran, supply dan demand) secara sederhana; 6) Melakukan penyusunan dan penyebarluasan informasi pemasaran melalui berbagai media; dan 7) Melakukan evaluasi pelayanan informasi dalam hal perbaikan pola pengumpulan data dan penyebarluasan informasi pemasaran. D. TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI APHP
(4 x 1250) = 0,020;
Keterangan: TF = w JKE x orang 10 TF adalah total formasi APHP dalam jenjang tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di bidang pemasaran hasil pertanian pada unit pemasaran hasil pertanian dalam tahun yang akan dihitung. w adalah jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan yang diperlukan selama tahun yang dihitung, sesuai dengan jenjang jabatan tertentu (hasil perhitungan butir 6). JKE adalah jam kerja efektif yang harus digunakan oleh seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya dalam satu tahun (1250 jam).
LF = TF – (JF + JM – JN – JB) Keterangan: LF adalah jumlah lowongan formasi APHP dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang akan dihitung. TF adalah total formasi APHP dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang akan dihitung. JF adalah jumlah APHP yang ada saat ini. JM adalah perkiraan jumlah APHP yang masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu. JN adalah perkiraan jumlah APHP yang naik pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. JB adalah perkiraan jumlah APHP yang mutasi/berhenti/meninggal dunia/pensiun pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung. Cara penghitungan dapat dilihat pada contoh 1 dan contoh 2. BAB III PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI A. FORMASI APHP DI PUSAT
B. FORMASI APHP DI PROVINSI
11
C. FORMASI APHP DI KABUPATEN/KOTA
BAB IV PENUTUP Peraturan Menteri ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dibidang analisis pasar hasil pertanian dalam menyusun, mengusulkan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional APHP. Formasi Jabatan Fungsional APHP pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen