DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Nomor: 71/M-DAG/PER/9/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 ten tang Ketentuan Imper Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan impor produk hortikultura;
a.bahwa untuk meningkatkan daya samg industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor produk hortikul tura;
b.bahwa ketentuan impor produk hortikultura sebagaimana Menimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan lmpor Produk Hortikultura; Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan NomorPerdaganganMenteri25. Peraturan 88/Permentan/PP.340/ 12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; NomorPertanianMenteri24. Peraturan 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kade Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik; NomorPerindustrianMenteri23. Peraturan 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor; NomorPertanianMenteri20. Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
16.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
17.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
19.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang TENTANGPERATURAN MENTER! PERDAGANGAN KETENTUANIMPORPRODUKHORTIKULTURA. MEMUTUSKAN: Perdagangan; Bidang UmumKetentuan Teknis di 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Verifikasi atau Penelusuran Perdagangan;
29.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu NomorPerdaganganMenteri Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
28.Peraturan ten tang43/Permentan/OT.140/6/2012 Nomor Tindakan PertanianMenteri27. Peraturan 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara NomorPertanianMenteri26. Peraturan 27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012; Menetapkan telah diolah.
3.Produk Hortikultura Segar adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri, dan atau produk yang mengalami proses secara minimal.
4.Produk Hortikultura Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
6.Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-Uadalah tanda pengenal sebagai lmportir Umum.
7.Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-Padalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
8.Persetujuan Impor adalah izin impor Produk Hortikultura.
9.Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang, khususnya menyalurkan barang dari importir ke pengecer ( retailen.
10.Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Hortikultura yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
11.Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.

Pasal 2

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

22.Koordinator Pelaksana UPTP I adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTP I. Jenderal21. Direktur J enderal adalah Direktur
12.Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
13.Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus Produk Hortikultura, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
14.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan yang akan melakukan impor Produk Hortikultura.
15.Harga Referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura.
16.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
17.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
18.Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
19.Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian koordinator yang menyelenggarakan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 5

(1)Persetujuan lmpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibedakan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Segar;
2. b.Persetujuan lmpor untuk Produk Hortikultura Segar khusus cabe (buah dari genus Capsicum) dengan Pos TariffHS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00; dan
3. c.Persetujuan lmpor untuk Produk Hortikultura Olahan.
(2)Setiap perusahaan dapat memperoleh lebih dari 1 (satu) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U atau perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
(2)Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 3

Penetapan jumlah alokasi impor Produk Hortikultura setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam Rapat Koordinasi. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. impornya

(1)Impor Produk Hortikultura dibatasi.
(2)Produk Hortikultura yang dibatasi

Pasal 8

(1)Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri

Pasal 7

Untuk memperoleh Persetujuan lmpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTPI, dengan melampirkan:

a.API-P;
b.bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
c.bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya; dan
d.RIPH.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTPI, dengan melampirkan:
1. a.API-U;
2. b.bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
3. c.bukti kepemililkan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
4. d.bukti kontrak kerjasama penjualan Produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun;
5. e.bukti pengalaman sebagai distributor Produk Hortikultura selama 1 (satu) tahun; dan
6. f.RIPH.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura.

Pasal 11

Waktu pengajuan permohonan Persetujuan Impor bagi yang mengakibatkan sistem elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual. melaluielektronikdilayani dengan sistem http:/ I inatrade.kemendag.go.id.

(2)Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure)

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 ten tang Ketentuan Imper Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan impor produk hortikultura;
a.bahwa untuk meningkatkan daya samg industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor produk hortikul tura;
b.bahwa ketentuan impor produk hortikultura sebagaimana Menimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan lmpor Produk Hortikultura; Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan NomorPerdaganganMenteri25. Peraturan 88/Permentan/PP.340/ 12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; NomorPertanianMenteri24. Peraturan 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kade Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik; NomorPerindustrianMenteri23. Peraturan 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor; NomorPertanianMenteri20. Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
16.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
17.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
19.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang TENTANGPERATURAN MENTER! PERDAGANGAN KETENTUANIMPORPRODUKHORTIKULTURA. MEMUTUSKAN: Perdagangan; Bidang UmumKetentuan Teknis di 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Verifikasi atau Penelusuran Perdagangan;
29.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu NomorPerdaganganMenteri Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
28.Peraturan ten tang43/Permentan/OT.140/6/2012 Nomor Tindakan PertanianMenteri27. Peraturan 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara NomorPertanianMenteri26. Peraturan 27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012; Menetapkan telah diolah.
3.Produk Hortikultura Segar adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri, dan atau produk yang mengalami proses secara minimal.
4.Produk Hortikultura Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
6.Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-Uadalah tanda pengenal sebagai lmportir Umum.
7.Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-Padalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
8.Persetujuan Impor adalah izin impor Produk Hortikultura.
9.Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang, khususnya menyalurkan barang dari importir ke pengecer ( retailen.
10.Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Hortikultura yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
11.Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.

Pasal 2

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

22.Koordinator Pelaksana UPTP I adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTP I. Jenderal21. Direktur J enderal adalah Direktur
12.Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
13.Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus Produk Hortikultura, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
14.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan yang akan melakukan impor Produk Hortikultura.
15.Harga Referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura.
16.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
17.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
18.Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
19.Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian koordinator yang menyelenggarakan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 5

(1)Persetujuan lmpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibedakan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Segar;
2. b.Persetujuan lmpor untuk Produk Hortikultura Segar khusus cabe (buah dari genus Capsicum) dengan Pos TariffHS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00; dan
3. c.Persetujuan lmpor untuk Produk Hortikultura Olahan.
(2)Setiap perusahaan dapat memperoleh lebih dari 1 (satu) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U atau perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
(2)Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 3

(1)Impor Produk Hortikultura dibatasi.
(2)Produk Hortikultura yang dibatasi

Pasal 8

(1)Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri

Pasal 7

a.API-P;
b.bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
c.bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya; dan
d.RIPH.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTPI, dengan melampirkan:
1. a.API-U;
2. b.bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
3. c.bukti kepemililkan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
4. d.bukti kontrak kerjasama penjualan Produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun;
5. e.bukti pengalaman sebagai distributor Produk Hortikultura selama 1 (satu) tahun; dan
6. f.RIPH.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura.

Pasal 11

(2)Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure)

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008