DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Tindakan Penertiban, Partisipasi Masyarakat, Tindakan Penertiban, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama dan Koordinasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, maka untuk niewujudkan Kabupaten Dairi yang tertib, tenteram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
1. 1.Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 1 \ i
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repllblik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik _Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten tang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 . ' Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah. beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas T~pi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16.Peraturan Pemerintah Nomor .79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3 .
17.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 ten tang Pekerja Kefannasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran· Negara Republik Indonesia Nomor 5094):
19.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 ~ Nomor 190);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI dan BUPATI DAIR!

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM. 4 J

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 11

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.
(2)Setiap orang dan/ atau badan dilarang menutup saluran air pembuangan/ drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara dan/ atau pengecoran permanen, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap orang dan I atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/ atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

a.mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi pada radius yang tidak sesuai . dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13 ..
b.mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali l,lntuk kepentingan dinas;
c.mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, . tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
d.mendirikan bangunan reklame dan/ atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
e.mendirikan bangunan menara/ tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
f.mendirikan bangunan pada, trotoar, drainase I saluran tersier / sekunder, sempadan sungai, sempadan situ, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
g.mendirikan warung/toko/kios di trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan; atau
h.mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan/atau sejenisnya pad a trotoar,. drainase/saluran tersierlsekunder, sempadan sungai, sempadan situ, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang. Pasa114

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan atau menguasai tanah , dan bangunan milik Pemerintah Daerah, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(2)Setiap orang dan I atau badan dilarang melakukan perubahan bangunan peruntukap. rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin . Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang dan I atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.
(4)Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun pagar halaman ramah secara tertutup dengan ketinggian lebih dati 1,5 (satu koma lima) meter . 14 • a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
1. b.membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan laban yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. c.membuang bagian dari pohon, dan I atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
3. d.memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

(1)Pengelola tempat usaha pariwisata, wajib:
1. a.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk· tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotika serta -untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana- lainnya;
2. h.melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas pegawai negeri sipil, tentara, atau polisi, kecuali untuk kepentingan dinas I sekolah; dan
3. c.menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan·· usahanya. 15
(2)Pengelola jasa penyediaan akomodasi, wajib:
1. a.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
2. b.memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan I
3. c.menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(3)Pengelola daya tarik wisata danjasa makanan dan minuman, wajib:
1. a.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
2. b.menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(4)Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
(5)Setiap orang dan I atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(1)Setiap orang dan I atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan . lingkungan serta keindahan di sekitar temp at usaha yang bersangkutan. ··(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ' 16 ..

Pasal 19

$etiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo penjualan karcis angkutan umum, penjualan tiket hiburan, p~ngujian kenderaan bermotor dan pelayanan perizinan danl atau kegiatan sejenis.

Pasal 20

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.
(2)Setiap orang dan I atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pengasuh, tanpa izin pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang dan I atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan us aha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
(4)Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan penumpukan dan I atau 'penimbunan, terhadap produk atau barang pokok yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan produk atau barang pokok.
1. a.menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
2. b.menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
3. c.merokok di dalam kawasan tanpa rokok; 17
4. d.membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan I atau obat palsu; atau
5. e.memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman danl atau makanan yang memabukkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(1)Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat.
(3)Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat dan mengurus adrninistrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desai Lurah melalui Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat secara periodik.
(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan i yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, lembaga pendidikan dan kantor. 18 •
(2)Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
(3)Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.rumah makan;
2. b.terminal;
3. c.stasiun pengisian bahan bakar umum;
4. d.penyelenggaraan pameranJbazar amal;
5. e.tempat hiburanJrekreasi; atau
6. f.hotel.
(4)Setiap orang dilarang:
1. a.melakukan kegiatan sebagai penjaja seks komersial;
2. b.menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan I atau
3. c.memakai jasa penjaja seks komersial. Pasa124 Setiap pimpinan lembaga pendidikan, wajib:
4. a.mengawasi peserta didik agar mematuhi jam belajar;
5. b.mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
6. c.berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan,. penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak .. pidana lainnya.

Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan tawuran dan kebut-kebutan kendaraan bermotor. Pasa126 Setiap orang danJ atau badan dilarang melakukan pengemisan dan pergelandangan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pengemisan dan pergelandangan. 19

(1)
(2)Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul- umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya. Pasa128 Setiap orang dan I atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, tempat ibadah dan lingkungan sekolah.

Pasal 29

'. (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana uml.,lm pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa danl atau pengerahan massa.

(2)Setiap orang danl atau badan dilarang membuang benda-benda danl atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya. 20 Pasa130 Setiap orang danj atau badan pemilik rumah danj atau bangunan gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. .
(1)Setiap orang danjatau badan dilarang menyelenggarakan temp at usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
(2)Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pad!=l ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang ditetapkan.
(3)Setiap orang dan/ atau badan yang meyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial wajib memiliki izin. ; Pasal 32
(1)Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenal Jenis kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa133 Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung danj atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang. 21
(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang menan.gkap, memelihara, mernburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya telah ditetapkan untuk dilindungi oleh undang-undang.
(2)Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga, menyediakan tempat dan menempatkan hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran danl atau mengganggu.
(3)Setiap kegiatan usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di tempat pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di luar tempat pemotongan hewan hanya untuk keperluan keagamaan atau upacara adat setelah mendapat izin dari Bupati atau . pejabat yang berwenang.

Pasal 35

Setiap orang dan I atau badan dilarang merusak hutan lindung dan hutan kota.

Pasal 36

Setiap orang dan I atau badan dilarang:

a.merusak jaringan pipa air;
b.membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, danl atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
c.mengambil air langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas se belum meter air. 22 BAa VI TINDAKAN PENERTIBAN Pasal 37

(1)Untuk mepciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dem/ atau .kebijakan Pemerintah Daerah. (~) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat, pihak lain atau temuan langsung di lapangan.
(3)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa138 Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansifSatuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(1)Masyarakat berpartisipasi, berhak dan bertanggungjawab dalam menciptakan ketertiban umum.
(2)Partisipasi masyarakat berupa tindakan untuk meJaporkan kepada. Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
(3)Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
(4)Terhadap peJapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jarninan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundemg-undangan. 23
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada· anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.
(1)Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati.
(2)Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan:
1. a.sosialisasi produk hukum;
2. b.bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
3. c.bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daetah. Pasa141 Pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh. Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait lainnya. BABIX KERJASAMA DAN KOORDINASI Pasa142
(1)Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau· kerjasama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait dan I atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan I atau lembaga lainnya.
(2)Satpol PP dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan· mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi. 24 BAE3X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 43 (I) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah inL
(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berwenang:
(3)
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.melakukan pengge1edahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
5. e.meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
6. f.menyuruh berhenti, melarang sese orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang danl atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
7. g.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau, peristiwa tersebut" bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal terse but kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/ atau
  1. 1.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang me1akukan penangkapan dan/ atau penahanan. 25
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara dalam melaksanakan setiap tindakan:
1. a.pemeriksaan tersangka;
2. b.pemasukan rumah;
3. c.penyitaan benda;
4. d.pemeriksaan surat;
5. e.pemeriksaan saksi; dan
6. f.pemeriksaan di tempat kejadian perkara. (~) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BABXI KETENTUAN PIDANA Pasal 44
(1)Setiap orang dan/atau hadan yang melanggar ketentuan Pasal 8 samp8.1 dengan Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang. berlaku. 26 KETENTUAN PENUTUP Pasa145 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tang gal 14 September 2016 BUPATI DAIRI, ttd. KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO Diundangkan di Sidikalang pada tanggal14 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd. SEBASTIANUS TINAMBUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (67/2016). 2 7

1.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2016. TENTANG KETERTIBAN UMUM Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal an tara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang- undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir, pengaturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Dairi perlu diatur. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 28 Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk prilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:
1.terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan. Daerah/Peraturan Bupati), an tara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat . pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan ~ perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2.penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3.penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan,pasar, taman, jalur hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan
4.tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya. Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan impelementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapatmelaksanakan. aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit . masyarakat". Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide terse but diformulasikan . dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan p'emanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap. berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkembang sangat dinamis. Berbagai penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan m~syarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan I?aerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya ; penegakan ketertibart umum, pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, muatan materi-materi yang yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan,. pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam, membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. : 29 ; Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi. pedQman yuridis yang memadai bagi aparat Pemerintah Daerah, dinas telmis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum. II. PASAL OEM! PASAL Pasall Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 35

Pasal 36

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 35

Pasal 36

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015