Setiap orang dan I atau badan dilarang:
a.merusak jaringan pipa air;
b.membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, danl atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
c.mengambil air langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas se belum meter air.
22 BAa VI TINDAKAN PENERTIBAN Pasal 37
(1)Untuk mepciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dem/ atau .kebijakan Pemerintah Daerah.
(~) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat, pihak lain atau temuan langsung di lapangan.
(3)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasa138 Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansifSatuan Kerja Perangkat Daerah terkait. BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 39
(1)Masyarakat berpartisipasi, berhak dan bertanggungjawab dalam menciptakan ketertiban umum.
(2)Partisipasi masyarakat berupa tindakan untuk meJaporkan kepada.
Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
(3)Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
(4)Terhadap peJapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jarninan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundemg-undangan.
23
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada· anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa140
(1)Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati.
(2)Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan:
a.sosialisasi produk hukum;
b.bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
c.bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daetah.
Pasa141 Pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh. Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait lainnya. BABIX KERJASAMA DAN KOORDINASI Pasa142
(1)Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau· kerjasama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait dan I atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan I atau lembaga lainnya.
(2)Satpol PP dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan· mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.
24 BAE3X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 43 (I) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah inL
(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berwenang:
(3)
a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
d.melakukan pengge1edahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
e.meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
f.menyuruh berhenti, melarang sese orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang danl atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
g.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau, peristiwa tersebut" bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal terse but kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/ atau
1.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang me1akukan penangkapan dan/ atau penahanan. 25
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara dalam melaksanakan setiap tindakan:
a.pemeriksaan tersangka;
b.pemasukan rumah;
c.penyitaan benda;
d.pemeriksaan surat;
e.pemeriksaan saksi; dan
f.pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
(~) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BABXI KETENTUAN PIDANA Pasal 44
(1)Setiap orang dan/atau hadan yang melanggar ketentuan Pasal 8 samp8.1 dengan Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang.
berlaku. 26 KETENTUAN PENUTUP Pasa145 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tang gal 14 September 2016 BUPATI DAIRI, ttd. KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO Diundangkan di Sidikalang pada tanggal14 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd. SEBASTIANUS TINAMBUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (67/2016). 2 7
1.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2016.
TENTANG KETERTIBAN UMUM Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal an tara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang- undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir, pengaturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Dairi perlu diatur. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 28 Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk prilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:
1.terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan.
Daerah/Peraturan Bupati), an tara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat . pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan ~ perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2.penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3.penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan,pasar, taman, jalur hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan
4.tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya.
Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan impelementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapatmelaksanakan. aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit . masyarakat". Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide terse but diformulasikan . dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan p'emanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap. berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkembang sangat dinamis. Berbagai penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan m~syarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan I?aerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya ; penegakan ketertibart umum, pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, muatan materi-materi yang yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan,. pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam, membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. : 29 ; Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi. pedQman yuridis yang memadai bagi aparat Pemerintah Daerah, dinas telmis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum. II. PASAL OEM! PASAL Pasall Cukup jelas.