DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1976

Nomor: 19
Tahun: 1976
Ditetapkan: 30 Juli 1976
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 dan mengingat hal-hal yang mendesak dan khusus di Timor Timur, maka pengaturan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR DAN KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DI TIMOR TIMUR.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berkedudukan di Dili.

BAB II

SUSUNAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1)Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dibagi dalam Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II.
(2)Tiap wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II masing- masing dibagi dalam beberapa Kecamatan.
(3)Wilayah Kecamatan masing-masing dibagi dalam beberapa Desa atau nama lain yang setingkat dengan Desa.

Pasal 3

(1)Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai berikut:

1.Kabupaten Daerah Tingkat II Dili dengan Ibukota Dili, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Dili Timur; (b) Dili Barat; (c) Atauro … (c) Atauro; (d) Metinaro;
2.Kabupaten Daerah Tingkat II Baucau dengan Ibukota Baucau, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Baucau; (b) Vemasse; (c) Laga; (d) Baguia; (e) Venilale; (f) Quelicai;
3.Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto dengan Ibukota Manatuto, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Manatuto; (b) Laclubar; (c) Barique; (d) Laclo; (e) Laleia;
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Lautem dengan Ibukota Lospalos, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Lospalos; (b) Luro; (c) Iliomar; (d) Lautem; (e) Tutuala;
5.Kabupaten Daerah Tingkat II Viqueque dengan Ibukota Viqueque, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Viqueque; (b) Ossu; (c) Uato-Lari; (d) Lacluta; (e) Uato-Carbau;
6.Kabupaten …
6.Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dengan Ibukota Ainaro, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Ainaro; (b) Maubisse; (c) Hato-Bullico; (d) Hato-Hudo; (e) Mape;
7.Kabupaten Daerah Tingkat II Manufahi dengan Ibukota Same, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Same; (b) Alas; (c) Fato-Berliu; (d) Turiscai.
8.Kabupaten Daerah Tingkat II Cova-Lima dengan Ibukota Suai, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Suai; (b) Tilomar; (c) Fohorem; (d) Fatu-Lulic; (e) Fatu-Mean.
9.Kabupaten Daerah Tingkat II Ambeno dengan Ibukota Pante- Macassar, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Pante-Macassar; (b) Oe-Silo; (c) Nitibe; (d) Passabe;
10.Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro dengan Ibukota Maliana, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Maliana; (b) Bobonaro; (c) Lolotoi; (d) Atabai; (e) Balibo … (e) Balibo; (f) Cailaco;
11.Kabupaten Daerah Tingkat II Liquica dengan Ibukota Liquica, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Liquiga; (b) Bazar-Tete; (c) Maubara;
12.Kabupaten Daerah Tingkat II Ermera dengan Ibukota Ermera, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Ermera; (b) Atsabe; (c) Hatolia; (d) Lete-Foho; (e) Railaco.
13.Kabupaten Daerah Tingkat II Aileu dengan Ibukota Aileu, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Aileu; (b) Remexio; (c) Laulara; (d) Lequidoe.

(2)Batas-batas wilayah Kabupaten dan wilayah Kecamatan tersebut dalam ayat (1) ialah sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Pembagian lebih lanjut wilayah Kecamatan ke dalam Desa, atau nama lain yang setingkat dengan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

…

Pasal 5

Tempat kedudukan masing-masing Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, atau nama lain yang setingkat dengan Desa, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 6

(1)Urusan Rumah tangga Daerah sebagai kewenangan pangkal dari Daerah dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
1. a.Urusan Kesejahteraan Sosial;
2. b.Urusan Pertanian;
3. c.Urusan Kesehatan;
4. d.Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
5. e.Urusan Pekerjaan Umum.
(2)Pelaksanaan urusan rumah tangga dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahi bidang bersangkutan dengan Menteri Dalam Negeri.
(3)Penyerahan urusan lainnya dilaksanakan secara bertahap dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan urusan rumah-tangga Daerah dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Pemerintah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur membentuk dan menyusun Dinas-dinas Daerah yang jumlah pegawai dan peralatannya disesuaikan dengan keperluan.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 dan mengingat hal-hal yang mendesak dan khusus di Timor Timur, maka pengaturan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR DAN KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DI TIMOR TIMUR.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berkedudukan di Dili.

BAB II

SUSUNAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1)Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dibagi dalam Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II.
(2)Tiap wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II masing- masing dibagi dalam beberapa Kecamatan.
(3)Wilayah Kecamatan masing-masing dibagi dalam beberapa Desa atau nama lain yang setingkat dengan Desa.

Pasal 3

(1)Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai berikut:

1.Kabupaten Daerah Tingkat II Dili dengan Ibukota Dili, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Dili Timur; (b) Dili Barat; (c) Atauro … (c) Atauro; (d) Metinaro;
2.Kabupaten Daerah Tingkat II Baucau dengan Ibukota Baucau, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Baucau; (b) Vemasse; (c) Laga; (d) Baguia; (e) Venilale; (f) Quelicai;
3.Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto dengan Ibukota Manatuto, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Manatuto; (b) Laclubar; (c) Barique; (d) Laclo; (e) Laleia;
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Lautem dengan Ibukota Lospalos, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Lospalos; (b) Luro; (c) Iliomar; (d) Lautem; (e) Tutuala;
5.Kabupaten Daerah Tingkat II Viqueque dengan Ibukota Viqueque, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Viqueque; (b) Ossu; (c) Uato-Lari; (d) Lacluta; (e) Uato-Carbau;
6.Kabupaten …
6.Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dengan Ibukota Ainaro, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Ainaro; (b) Maubisse; (c) Hato-Bullico; (d) Hato-Hudo; (e) Mape;
7.Kabupaten Daerah Tingkat II Manufahi dengan Ibukota Same, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Same; (b) Alas; (c) Fato-Berliu; (d) Turiscai.
8.Kabupaten Daerah Tingkat II Cova-Lima dengan Ibukota Suai, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Suai; (b) Tilomar; (c) Fohorem; (d) Fatu-Lulic; (e) Fatu-Mean.
9.Kabupaten Daerah Tingkat II Ambeno dengan Ibukota Pante- Macassar, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Pante-Macassar; (b) Oe-Silo; (c) Nitibe; (d) Passabe;
10.Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro dengan Ibukota Maliana, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Maliana; (b) Bobonaro; (c) Lolotoi; (d) Atabai; (e) Balibo … (e) Balibo; (f) Cailaco;
11.Kabupaten Daerah Tingkat II Liquica dengan Ibukota Liquica, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Liquiga; (b) Bazar-Tete; (c) Maubara;
12.Kabupaten Daerah Tingkat II Ermera dengan Ibukota Ermera, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Ermera; (b) Atsabe; (c) Hatolia; (d) Lete-Foho; (e) Railaco.
13.Kabupaten Daerah Tingkat II Aileu dengan Ibukota Aileu, meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan : (a) Aileu; (b) Remexio; (c) Laulara; (d) Lequidoe.

(2)Batas-batas wilayah Kabupaten dan wilayah Kecamatan tersebut dalam ayat (1) ialah sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Pembagian lebih lanjut wilayah Kecamatan ke dalam Desa, atau nama lain yang setingkat dengan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

…

Pasal 5

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 6

(1)Urusan Rumah tangga Daerah sebagai kewenangan pangkal dari Daerah dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
1. a.Urusan Kesejahteraan Sosial;
2. b.Urusan Pertanian;
3. c.Urusan Kesehatan;
4. d.Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
5. e.Urusan Pekerjaan Umum.
(2)Pelaksanaan urusan rumah tangga dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahi bidang bersangkutan dengan Menteri Dalam Negeri.
(3)Penyerahan urusan lainnya dilaksanakan secara bertahap dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 8

…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1976

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 50 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1976

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 50 Tahun 2002