Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1998
- Nomor
- 27
- Tahun
- 1998
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 76
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Penggabungan dan peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.
…
Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan:
BAB II SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
BAB II
Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.
BAB III … BAB III TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN Bagian Pertama Penggabungan
BAB III
1) neraca … 1) neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yag independen; 2) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri; 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga; 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan; 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan; 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan; 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai; 8) kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan; 9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan; 10)nama anggota Direksi dan Komisaris; dan 11)gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
Dalam hal perseroan yang akan melakukan penggabungan tergabung dalam satu grup atau antar grup, usulan rencana penggabungan memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)