Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1993
- Nomor
- 41
- Tahun
- 1993
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 79
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGKUTAN JALAN. BAB I…
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II… BAB II ANGKUTAN ORANG Bagian Pertama Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
BAB II
Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
Bagian… Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilayani dengan :
Bagian Ketiga Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur
Pasal 7…
1) mempunyai jadwal tetap; 2) melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat massal; 3) dilayani oleh mobil bus umum; 4) pelayanan cepat dan/atau lambat; 5) jarak pendek; 6) melalui tempat-tempat yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
1) mempunyai jadwal tetap; 2) melayani angkutan antar kawasan pendukung, antar kawasan pendukung dan kawasan pemukiman; 3) dilayani... 3) dilayani dengan mobil bus umum; 4) pelayanan cepat dan/atau lambat; 5) jarak pendek; 6) melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
1) melayani angkutan dalam kawasan pemukiman; 2) dilayani dengan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum; 3) pelayanan lambat; 4) jarak pendek; 5) melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
1) mempunyai jadwal tetap; 2) melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung; 3) dilayani oleh mobil bus umum; 4) pelayanan cepat; 5) jarak pendek; 6) melalui tempat-tempat yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
Bagian Keempat Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)