DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. JENIS JALAN DAN NAMA JALAN; 4. TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN; 5. PAPAN NAMA JALAN; 6. PEMBIAYAAN; 7. KETENTUAN PENYIDIKAN; 8. KETENTUAN PIDANA; 9. KETENTUAN PERALIHAN; 10. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi maka dipandang perlu mengatur pemberian nama jalan di Kabupaten Badung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapakan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemidahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6.Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8.Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
9.Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
10.Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistim jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten. 4
11.Jalan kota adalah adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
12.Jalan Desa adalah merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan.
13.Nama Jalan adalah kata yang memberikan informasi/identitas untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
(2)Tujuan Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertujuan untuk :
1. a.memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;
2. b.memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangnnya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
3. c.melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal;dan
4. d.tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah.

BAB III

JENIS JALAN DAN NAMA JALAN

Pasal 3

Jenis-jenis Jalan menurut statusnya terdiri :

a.jalan Nasional;
b.jalan Provinsi;
c.jalan Kabupaten;
d.jalan Kota; dan
e.jalan Desa.

Pasal 4

(1)Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.
(2)Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 5

Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:

a.nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat local serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
b.nama tokoh pewayangan, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah;
c.nama-nama flora, fauna, dan pulau -pulau di Indonesia; dan
d.nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 6

Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :

a.jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;
b.jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi; dan
c.jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

Pasal 7

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan :

a.nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
b.nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
c.nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN

Pasal 8

(1)Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan oleh :
1. a.desa dan/atau desa adat;
2. b.keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa ; dan
3. c.perusahan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
(2)Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan kepada Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 6

BAB V

PAPAN NAMA JALAN

Pasal 9

Papan Nama Jalan berisikan :

a.nama Jalan dengan huruf kapital latin;
b.huruf bali; dan
c.kode pos.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014