Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2015
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2015
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 43
Ringkasan
Pelayanan Penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi ibadah haji di bandar udara Tjilik Riwut Palangka Raya
Pelayanan Penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi ibadah haji di bandar udara Tjilik Riwut Palangka Raya
(3), ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyatakan bahwa pengaturan mengenai biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
Mengingat :
1622); SALINAN
4956);
5216);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN EMBARKASI / DEBARKASI HAJI ANTARA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
BAB II AZAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Azas
BAB II
Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, profesional, akuntabilitas dan prinsip nirlaba. Bagian Kedua Tujuan
Tujuan dari Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap persiapan di daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, Debarkasi, Debarkasi Haji Antara, sampai kembali ke daerah asal, agar diperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan beribadah haji. BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
BAB III
Pemerintah daerah sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, keamanan dan infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV PENGORGANISASIAN
BAB IV
Bagian Kedua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah
Bagian Ketiga Tim Pemandu Haji Daerah
Bagian Keempat Tim Kesehatan Haji Daerah
Bagian Kelima Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen