DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2001

Nomor: 81
Tahun: 2001
Ditetapkan: 7 Desember 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa alat dan mesin budidaya tanaman yang diadakan dan diedarkan harus memenuhi ketentuan mengenai standar dan efektivitas alat dan mesin budidaya tanaman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur alat dan mesin budidaya tanaman dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 );
6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7.Undang- …
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.Alat dan mesin budidaya tanaman yang selanjutnya disebut alat dan atau mesin adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman.
2.Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alat dan atau mesin yang diproduksi di dalam negeri atau alat dan atau mesin yang berasal dari impor.
3.Prototipe …
3.Prototipe adalah model awal atau model asli yang menjadi contoh.
4.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang menyatakan bahwa alat dan atau mesin telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
5.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
6.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
7.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan atau mesin baik berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
8.Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan atau mesin di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
9.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

a.jenis dan standar;
b.pengadaan, pengujian dan sertifikasi;
c.peredaran;
d.penggunaan; dan
e.pengawasan; alat dan atau mesin.

BAB II

JENIS DAN STANDAR

Pasal 3

(1)Jenis alat dan atau mesin yang diproduksi di dalam negeri dan atau impor meliputi alat dan atau mesin yang digunakan mulai dari kegiatan proses produksi sampai dengan pasca panen.
(2)Penggunaan …
(2)Penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada jenis tanaman dan kondisi lokal spesifik.
(3)Alat dan atau mesin yang digunakan untuk proses produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi alat dan atau mesin untuk :
1. a.penyiapan dan pengolahan lahan;
2. b.pembenihan;
3. c.penanaman;
4. d.pemeliharaan;
5. e.perlindungan; dan
6. f.pemanenan.
(4)Alat dan atau mesin yang digunakan untuk pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi alat dan atau mesin untuk :
1. a.perontok;
2. b.pemipil;
3. c.perajang;
4. d.pembersih;
5. e.penyortir;
6. f.pengolahan;
7. g.pelayu;
8. h.pengering;
9. i.penggilingan;
10. j.penyimpanan; dan
11. k.pengemasan/pengepakan.
(5)Selain dari alat dan atau mesin yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat
(4), Menteri dapat menetapkan jenis alat dan atau mesin yang digunakan untuk kegiatan lainnya di bidang produksi dan pasca panen.

Pasal 4

(1). Alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi standar dan terjamin efektivitasnya.
(2). Ketentuan standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang standardisasi nasional.
(3). Penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara wajib atau sukarela diatur oleh Menteri.
(4). Apabila standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimalnya.

BAB III

PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 5

(1). Pengadaan alat dan atau mesin dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau impor.
(2). Pengadaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 6

(1)Perorangan atau badan hukum yang akan mengadakan alat dan atau mesin harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati/Walikota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 7

(1). Alat dan atau mesin produksi dalam negeri harus berasal dari prototipe hasil rekayasa yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(2). Alat dan atau mesin impor harus memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan mencantumkan spesifikasi teknis, komposisi dan kekuatan bahan atau material.

Pasal 8

Perorangan atau badan hukum yang mengadakan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas mutu dan suku cadangnya.

Pasal 9

(1). Terhadap prototipe alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang akan diproduksi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.
(2)Terhadap jenis dan model alat dan atau mesin yang pertama kali diimpor harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, kecuali apabila telah disertai dengan sertifikat dari lembaga penguji negara pengekspor yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
(3)Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standardisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(4)Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas :
1. a.uji verifikasi;
2. b.uji unjuk kerja;
3. c.uji beban berkesinambungan;
4. d.uji pelayanan; dan
5. e.uji kesesuaian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa alat dan mesin budidaya tanaman yang diadakan dan diedarkan harus memenuhi ketentuan mengenai standar dan efektivitas alat dan mesin budidaya tanaman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur alat dan mesin budidaya tanaman dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 );
6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7.Undang- …
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.Alat dan mesin budidaya tanaman yang selanjutnya disebut alat dan atau mesin adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman.
2.Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alat dan atau mesin yang diproduksi di dalam negeri atau alat dan atau mesin yang berasal dari impor.
3.Prototipe …
3.Prototipe adalah model awal atau model asli yang menjadi contoh.
4.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang menyatakan bahwa alat dan atau mesin telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
5.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
6.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
7.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan atau mesin baik berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
8.Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan atau mesin di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
9.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

a.jenis dan standar;
b.pengadaan, pengujian dan sertifikasi;
c.peredaran;
d.penggunaan; dan
e.pengawasan; alat dan atau mesin.

BAB II

JENIS DAN STANDAR

Pasal 3

(1)Jenis alat dan atau mesin yang diproduksi di dalam negeri dan atau impor meliputi alat dan atau mesin yang digunakan mulai dari kegiatan proses produksi sampai dengan pasca panen.
(2)Penggunaan …
(2)Penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada jenis tanaman dan kondisi lokal spesifik.
(3)Alat dan atau mesin yang digunakan untuk proses produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi alat dan atau mesin untuk :
1. a.penyiapan dan pengolahan lahan;
2. b.pembenihan;
3. c.penanaman;
4. d.pemeliharaan;
5. e.perlindungan; dan
6. f.pemanenan.
(4)Alat dan atau mesin yang digunakan untuk pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi alat dan atau mesin untuk :
1. a.perontok;
2. b.pemipil;
3. c.perajang;
4. d.pembersih;
5. e.penyortir;
6. f.pengolahan;
7. g.pelayu;
8. h.pengering;
9. i.penggilingan;
10. j.penyimpanan; dan
11. k.pengemasan/pengepakan.
(5)Selain dari alat dan atau mesin yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat
(4), Menteri dapat menetapkan jenis alat dan atau mesin yang digunakan untuk kegiatan lainnya di bidang produksi dan pasca panen.

Pasal 4

(1). Alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi standar dan terjamin efektivitasnya.
(2). Ketentuan standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang standardisasi nasional.
(3). Penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara wajib atau sukarela diatur oleh Menteri.
(4). Apabila standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimalnya.

BAB III

PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 5

(1). Pengadaan alat dan atau mesin dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau impor.
(2). Pengadaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 6

(1)Perorangan atau badan hukum yang akan mengadakan alat dan atau mesin harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati/Walikota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 7

(1). Alat dan atau mesin produksi dalam negeri harus berasal dari prototipe hasil rekayasa yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(2). Alat dan atau mesin impor harus memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan mencantumkan spesifikasi teknis, komposisi dan kekuatan bahan atau material.

Pasal 8

Perorangan atau badan hukum yang mengadakan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas mutu dan suku cadangnya.

Pasal 9

(1). Terhadap prototipe alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang akan diproduksi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.
(2)Terhadap jenis dan model alat dan atau mesin yang pertama kali diimpor harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, kecuali apabila telah disertai dengan sertifikat dari lembaga penguji negara pengekspor yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
(3)Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standardisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(4)Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas :
1. a.uji verifikasi;
2. b.uji unjuk kerja;
3. c.uji beban berkesinambungan;
4. d.uji pelayanan; dan
5. e.uji kesesuaian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.010/4/2016 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.010/4/2016 Tahun 2016