Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2001
- Nomor
- 81
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 51
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2918);
3193);
3274);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :
alat dan atau mesin. BAB II JENIS DAN STANDAR
BAB II
(4), Menteri dapat menetapkan jenis alat dan atau mesin yang digunakan untuk kegiatan lainnya di bidang produksi dan pasca panen.
(1). Alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi standar dan terjamin efektivitasnya. (2). Ketentuan standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang standardisasi nasional. (3). Penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara wajib atau sukarela diatur oleh Menteri. (4). Apabila standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimalnya. BAB III … BAB III PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Pengadaan
BAB III
(1). Pengadaan alat dan atau mesin dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau impor. (2). Pengadaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
(1). Alat dan atau mesin produksi dalam negeri harus berasal dari prototipe hasil rekayasa yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). (2). Alat dan atau mesin impor harus memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
Perorangan atau badan hukum yang mengadakan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas mutu dan suku cadangnya. Bagian Kedua … Bagian Kedua Pengujian dan Sertifikasi
(1). Terhadap prototipe alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang akan diproduksi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)