DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur mengenai perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dimana perubahan dilakukan pada pasal 1, pasal 5, pasal 7, pasal 14, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 23, penambahan pasal 27A-27L (12 pasal), perubahan pasal 28, penambahan pasal 28A dan 28B, perubahan pasal 41, pasal 44, pasal 45, penambahan pasal 48A-48C (3 pasal), penambahan Bab XVIA dan pasal 51A, perubahan pasal 53, pasal 54. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan aktifitasnya menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan sehingga Pengelolaan Sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, yang sehat bagi masyarakat, aman basi lingkungan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan kapasitas hukum,
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang X Mengingat : Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah,

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): . Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347), Y Tp 10. 11, 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223): Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752): Y Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor ..... ) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Lombok Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Tengah. Dinas adalah organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang menangani urusan lingkungan hidup.
5.Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
6.Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. 4 Ta 10. 1. 12, 13. 14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah rumah tangga maupun Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan perdagangan. kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. y 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang selanjutnya disingkat FPSA adalah fasilitas pengolahan sampah tambahan yang dapat dipergunakan sebagai stasiun peralihan antara dari TPS, TPS 3R atau TPST ke TPA. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Bank Sampah Unit adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya. Bank Sampah Induk adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota. . Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. Cc. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah, penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, kelembagaan Pengelolaan Sampah, fasilitas Pengelolaan Sampah, hm Camat « . # hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, pembiayaan dan kompensasi: peran masyarakat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, sistem informasi, larangan, dan pengawasan dan pengendalian. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengeloiaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi,
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriterra yang ditetapkan oleh Pemerintah, Cc. mendukung peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah,
3. d.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain,
4. e.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, FPSA, TPST, dan/atau TPA Sampah, f mengkoordinasikan lokasi Bank Sampah yang dibentuk oleh Pemerintah dan masyarakat,
5. g.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 |
(2)(dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup,
1. h.memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam Pengelolaan Sampah, dan
2. i.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, FPSA, TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e dan iokasi Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penghasil Sampah dengan cara:

a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap,
b.menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah terurai oleh proses alam dan menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dan dapat didaur ulang,
c.pelaku usaha di pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat tidak menggunakan kantong plastik:
d.melakukan sosialisasi dan/atau fasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang: dan Y
e.melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(2)Setiap penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat peta jalan pengelolaan sampah.
(3)Ketentuan mengenai peta jalan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, ditambah satu ayat baru yaitu pada ayat (4) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1 Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:

a.setiap orang pada sumbernya,
b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya,
c.Pemerintah Desa, dan
d.Pemerintah Daerah.

(2)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun,
2. b.Sampah yang mudah terurai:
3. c.Sampah yang dapat digunakan kembali,
4. d.Sampah yang dapat didaur ulang, dan
5. e.Sampah lainnya.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, | fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
(4)Pemerintah Desa dapat menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Desa.
(5)Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
(6)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2):
1. b.diberi label atau tanda: dan
2. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.
  1. 6.Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) diubah dan ayat
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh:

a.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya,
b.Pemerintah Desa, dan
c.Pemerintah Daerah.
1. 7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud y
(2)dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Desa untuk Sampah dari rumah tangga ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST yang ada di masing-masing Desa,
2. b.Pemerintah Daerah, untuk sampah dari TPS, TPS 3R dan/atau TPST, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas publik lainnya ke TPA, dan
3. c.pengelola kawasan untuk Sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus ke TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA. Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara dalam pengangkutan Sampah. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) diubah dan ditambahkan satu huruf baru yaitu huruf c, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 23

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurufd meliputi kegiatan:

a.pemadatan,
b.pengomposan,
c.daur ulang materi, dan/atau
d.daur ulang energi. Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh:
a.setiap orang pada sumbernya,
b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya,
c.Pemerintah Desa, dan
d.Pemerintah Daerah. Y 9. 10. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA PRASARANA DAN SARANA Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 12 (dua belas) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B. Pasal 27C, Pasal 27D, Pasal 27E, Pasal 27F, Pasal 27G, Pasal 27H, Pasal 271, Pasal 27J, Pasal 27K dan Pasal 27L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021