DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yang diubah yaitu susunan perangkat gampong dan mekanisme pengangkatan dan pemberhenrian perangkat gampong.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang 0/
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19); 12 Peraturan
12.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
13.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2010 Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 165); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT dan BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG. PasalI Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2010 Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 165), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
1. a.sekretariat gampong;
2. b.pelaksana teknis; dan
3. c.pelaksana kewilayahan.
(2)Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris gampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri dari urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan serta kepala seksi.
(3)Pelaksan
(3)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
(4)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf c merupakan unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana tugas kewilayahan di jurong.

2.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Susunan Organisasi Pemerintah Gampong disesuaikan dengan tingkat perkembangan gampong vaitu gampong swasembada, swakarya dan swadaya.
(2)Gampong Swasembada memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Gampong Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Gampong Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)Klasifikasi jenis gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.

4.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, dan ditambah 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 16A, sampai dengan Pasal 16J, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG

(1)Perangkat Gampong diangkat oleh keuchik dari warga gampong yang telah memenuhi persyaratan umum dan

Pasal 16

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 16A

khusus.

(2)Persyarat
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Allah SWT;
3. c.mampu membaca Al-Quran;
4. d.taat, tunduk dan patuh pada hukum Islam, Undang- Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
6. f.nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat Narkoba;
7. g.berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
11. k.memahami Adat Istiadat setempat; dan
  1. 1.bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD, dan BUMG harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:
12. a.kartu tanda penduduk; dan/ atau
13. b.surat keterangan tanda penduduk;
14. c.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

Pasal 16B

d.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
e.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
g.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
h.surat permohonan menjadi perangkat gampong yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat gampong yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 16C

(1)Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.keuchik dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Gampong yang dilakukan oleh Tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Gampong kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
5. e.camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal camat memberikan persetujuan, keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong; dan
8. h.dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat gampong.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Keuchik.
(1)Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Gampong berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong; dan
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat gampong.
(4)Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6)Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Gampong.
(1)Perangkat Gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 16D

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 16E

(2)Pemberhenti 8
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat gampong yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Gampong maka tugas Perangkat Gampong yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat Gampong lain yang tersedia.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh keuchik dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Gampong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Gampong yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Gampong di lingkungan pemerintah Gampong;
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong.
(5)Pengisian perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat. Pasal 16F Pasal 16G
(1)Keuchik dapat mengangkat unsur staf Perangkat Gampong.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.
(3)Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong. Pakaian dinas dan atribut perangkat Gampong ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Selain penghasilan tetap, perangkat Gampong menerima jaminan sosial dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat gampong.
(2)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan gampong.
(3)Tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kemampuan keuangan gampong.
(4)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(5)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Gampong dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Pasal 16H

Pasal 161

Pasal 16J

(1)Perangkat Gampong dan staf perangkat gampong yang telah diangkat dengan keputusan keuchik wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah gampong.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBA, APBK, APBG, dan sumber lain yang sah. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 93 Jlit* 2019 M ÿBUPATI ACEH EjARAT, 1440 H Diundangkan di Meulaboh pada tanggal 19 _ lUli_ 2019 M 90 1440 H SEKRET UPAT J MVS DAERAH n Aceh baratpÿ M- ADONIS LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 7 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (7/37/2019) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1

Pasal 15

Ayat (i) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Angka 2 Pasal ISA Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Angka 3

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 16C

Pasal 16D

Pasal 16E

Pasal 161

Pasal 15

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 16C

Pasal 16D

Pasal 16E

Pasal 161

Pasal 15

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011