DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Pembentukan; Pengelolaan; Pembinaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat proses pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Timur dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik gampong, maka Pemerintah Gampong dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi gampong;
c.bahwa guna mengoptimalkan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan ketentuan Pasal 83 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, maka untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Timur, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu menyusun pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;
d.bahwa Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang baru sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);
16.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6.Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7.Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8.Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9.Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10.Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.
11.Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
12.Musyawarah Gampong adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan terdiri dari kumpulan lapisan seluruh masyarakat gampong untuk menentukan kebijakan gampong dan hal-hal yang bersifat strategis mengenai pemerintahan dan pembangunan gampong.
13.Usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong seperti usaha jasa, pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, kegiatan usaha perdagangan, industri kecil dan kerajinan rumah tangga rakyat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15.Kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan gampong yang bersangkutan.
16.Penasehat atau komisaris adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
17.Pelaksana Operasional atau Direksi adalah kepala operasional yang bertanggung jawab kepada Pemerintahan Gampong melalui forum musyawarah gampong.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Pemerintahan Gampong dapat membentuk/mendirikan BUMG dalam rangka meningkatkan perekonomian, pendapatan asli dan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi gampong.
(2)BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3)Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
1. a.bentuk organisasi;
2. b.kepengurusan;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.permodalan;
5. e.bagi hasil usaha;
6. f.keuntungan dan kepailitan;
7. g.kerjasama dengan pihak ketiga;
8. h.mekanisme pertanggungjawaban; dan
9. i.pembinaan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 3

(1)Syarat pembentukan BUMG antara lain:
1. a.atas inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong;
2. b.adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. c.sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. d.tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
5. e.tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
6. f.adanya jenis-jenis usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
7. g.penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagian dari usaha BUMG; dan
8. h.untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong.
(2)Mekanisme pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
1. a.musyawarah gampong untuk menghasilkan kesepakatan;
2. b.kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya memuat nama organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan;
3. c.pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Qanun Gampong; dan
4. d.penerbitan Qanun Gampong.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Organisasi Pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintah Gampong.
(2)Organisasi Pengelola BUMG merupakan milik Pemerintah Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong bersama masyarakat.

Pasal 5

(1)Organisasi Pengelola BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
1. a.penasehat atau komisaris;
2. b.pelaksana operasional atau direksi; dan
3. c.pengawas atau supervisor.
(2)Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Keuchik.
(3)Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.direktur atau manajer; dan
2. b.kepala unit usaha.

Pasal 6

(1)Pengelolaan BUMG berdasarkan pada:
1. a.anggaran dasar; dan
2. b.anggaran rumah tangga.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
1. a.rincian nama;
2. b.tempat kedudukan;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.kepemilikan modal;
5. e.kegiatan usaha; dan
6. f.kepengurusan.
(3)Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, memuat paling sedikit:
1. a.hak dan kewajiban pengurus;
2. b.masa bakti kepengurusan;
3. c.tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
4. d.penetapan operasional unit usaha; dan
5. e.sumber permodalan.

Pasal 7

Pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:

a.pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
b.mendapat pembinaan manajemen;
c.mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
d.menganut prinsip transparan, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
e.melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pasal 8

(1)Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMG;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.
(2)Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
1. a.meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan BUMG; dan
2. b.melindungi BUMG terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 9

(1)Pelaksana operasional atau direksi bertugas:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat gampong;
2. b.mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi yang adil merata;
3. c.menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi masyarakat gampong dan meningkatkan pendapatan asli gampong; dan
4. d.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian gampong lainnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional atau direksi dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(3)Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang membuat laporan dan perkembangan unit-unit usaha BUMG pada setiap bulan dan memberikan laporan perkembangan tersebut kepada masyarakat gampong melalui musyawarah gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Pemerintahan Gampong dan mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(5)Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
(6)Persyaratan menjadi pelaksana operasional atau direksi, meliputi:
1. a.masyarakat gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. b.berdomisili dan menetap di gampong sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
3. c.berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap ekonomi gampong;
4. d.berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
5. e.apabila dalam gampong tersebut tidak didapatkan pendidikan setara sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka komisaris berhak menunjuk orang yang akan menduduki jabatan pelaksana operasional atau direksi dengan syarat memiliki kemampuan tentang pelaksanaan operasional.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016