DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membutuhkan penyesuaian dan penataan perangkat daerah, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana yang diharapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
6.Sekretariat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7.Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
11.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Timur.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

a.Setda merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas, terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A; 2) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas Tipe A; 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe B; 5) Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B; 6) Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B; 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan Dinas Tipe A; 9) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Tipe A; 12) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C; 13) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A; 14) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Tipe B; 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan Dinas Tipe A; 16) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B; 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B; 18) Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe A; 19) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan Dinas Tipe A; dan 20) Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas Tipe A.
e.Badan, terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A; 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A; dan 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A.
f.Kecamatan, terdiri dari: 1) Kecamatan Birem Bayeun merupakan Kecamatan Tipe A; 2) Kecamatan Rantau Selamat merupakan Kecamatan Tipe A; 3) Kecamatan Sungai Raya merupakan Kecamatan Tipe A; 4) Kecamatan Peureulak Timur merupakan Kecamatan Tipe A; 5) Kecamatan Peureulak merupakan Kecamatan Tipe A; 6) Kecamatan Peureulak Barat merupakan Kecamatan Tipe A; 7) Kecamatan Ranto Peureulak merupakan Kecamatan Tipe A; 8) Kecamatan Peunaron merupakan Kecamatan Tipe A; 9) Kecamatan Serbajadi merupakan Kecamatan Tipe A; 10) Kecamatan Simpang Jernih merupakan Kecamatan Tipe A; 11) Kecamatan Peudawa merupakan Kecamatan Tipe A; 12) Kecamatan Idi Timur merupakan Kecamatan Tipe A; 13) Kecamatan Idi Rayeuk merupakan Kecamatan Tipe A; 14) Kecamatan Idi Tunong merupakan Kecamatan Tipe A; 15) Kecamatan Darul Aman merupakan Kecamatan Tipe A; 16) Kecamatan Darul Falah merupakan Kecamatan Tipe A; 17) Kecamatan Darul Ihsan merupakan Kecamatan Tipe A; 18) Kecamatan Banda Alam merupakan Kecamatan Tipe A; 19) Kecamatan Nurussalam merupakan Kecamatan Tipe A; 20) Kecamatan Julok merupakan Kecamatan Tipe A; 21) Kecamatan Indra Makmu merupakan Kecamatan Tipe A; 22) Kecamatan Simpang Ulim merupakan Kecamatan Tipe A; 23) Kecamatan Madat merupakan Kecamatan Tipe A; dan 24) Kecamatan Pantee Bidari merupakan Kecamatan Tipe A.

Pasal 3

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat UPTD di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 5

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

STAF AHLI

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 8

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian pada Bagian Umum Setda.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengisian jabatan pada perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan pengukuhan/pelantikan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan turunan (9)

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan turunan (9)

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2018