DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 109 Pasal yang terdiri dari Ketentuan Umum; Kedudukan dan Kewenangan Gampong; BAB III Pemerintahan Gampong; BAB IV Pemerintah Gampong; BAB V Tuha Peuet Gampong; BAB VI Perencanaan Pembangunan Gampong; BAB VII Keuangan Gampong dan Kekayaan Gampong; BAB VIII BUMG; BAB IX Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat; BAB X Kerjasama Gampong, BAB XI Reusam Gampong, BAB XII Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; BAB XIII Pembentukan dan Penghapusan Gampong; BAB XIV Penyelesaian Sengketa Secara Adat; BAB XV Pembinaan dan Pengawasan, BAB XVI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pemerintahan Gampong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang... ]|
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223).
10.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19); 11.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
12.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan LembaranDaerah Aceh Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG. BAB ...lH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintahan Kotaadalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4.Walikota adalah Walikota Banda Aceh,
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kotadalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
8.Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9.Imuem Mukim adalah Kepala Mukim
10.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 11.Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampongyang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
12.Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
13.Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong. 14.Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. 15.Reusam Gampong adalah peraturan gampong yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
16.Peraturan Bersama Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Keuchik dan bersifat mengatur.
17.Peraturan Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur. 18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampongyang ditetapkan dengan reusam Gampong.
19.Rencana 19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Gampong, arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan umum, dan program disertai dengan rencana kerja.
20.Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota dan RPJM-Gampong. 2 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Walikota yang selanjutnya disingkat LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPG yang disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota.
22.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet Gampongyang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong.
23.Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat IPPG adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Gampong.
24.Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disingkat LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha PeuetGampong.
25.Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
26.Imuem Chik/Imuem Mesjid pada tingkat mukim atau tingkat gampong adalah orang yang memimpin kegiatan- kegiatan masyarakat di mukim atau di gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam.
27.Imuem Gampong adalah orang yang memimpin kegiatan- kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.
28.Pageu Gampong adalah kelompok pemuda yang menjaga ketentraman atau keamanan termasuk kegiatan yang ada di Gampong.
29.Penjabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Daftar ... |/|
30.Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan di Gampong yang selanjutnya disingkat DU-RKPG adalah daftar program/kegiatan hasil musyawarah gampong yang akan diusulkan untuk periode 1 (satu) tahun. 31.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut Musrenbang Gampong adalah satu forum musyawarah di tingkat gampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat gampong.
32.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan peserta perwakilan dari gampong yang berada di kecamatan untuk menentukan usulan program/kegiatan yang akan diajukan kepada Pemerintah Kota. 33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh. 34.Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Gampong, yang bersumber dari APBK Banda Aceh.
35.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah anggaran yang tidak terealisasikan pada tahun lalu.
36.Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut DRK adalah daftar rencana kegiatan hasil musyawarah gampong yang akan dilaksanakan untuk periode 1(satu) tahun.
37.Ulee jurong adalah unsur pelaksana tugas Keuchik di wilayah kerja tertentu
38.Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara TuhaPeutGampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha PeutGampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
39.Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan gampong yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan gampong.
40.Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Badan Usaha Milik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan dan adat yang terendah yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pasal *

Pasal 3

(1)Kewenangan Gampong meliputi :
1. a.kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
2. b.kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan gampong;
3. c.kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
4. d.kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat gampong.
(2)Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari:
1. a.Kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong;
2. b.kewenangan lokal berskala gampong;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota;dan
4. d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 4

Pemerintahan Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.

BAB IV

PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 5

(1)Pemerintah Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong.
(2)Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Gampong;
2. b.Kepala Seksi; dan
3. c.Ulee Jurong.
(3)Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang dibantu oleh Kepala Urusan.
(4)Selain dibantu oleh perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampongjuga dibantu oleh Imuem Gampong.

Pasal 6

(1)Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat dan adat istiadat serta syariat Islam.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong kecuali sekretaris gampong yang diangkat dengan keputusan walikota;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong;
4. d.menetapkan reusam gampong setelah disepakati bersama dengan tuha peuet gampong;
5. e.menetapkan APBG setelah disepakati bersama Tuha Peuet Gampong;
6. f.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
7. g.membina dan meningkatkan perekonomian gampong;
8. h.mengembangkan sumber pendapatan gampong;
9. i.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk menjadi aset gampong;
10. j.melaksanakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya, adat, dan adat istiadat masyarakat gampong;
11. k.mengoordinasikan pembangunan gampong;
  1. 1.mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. m.melaksanakan syariat Islam;
13. n.menyelesaikan perselisihan masyarakat secara adat; dan
14. o.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keuchik berhak :

a.mengusulkan struktur organisasi dan tata keija Pemerintah Gampong kepada Walikota;
b.mengajukan rancangan dan menetapkan Reusam Gampong;
c.mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
e.mendapatkan ...
e.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan atas dasar kepentingan umum dan peraturan perundangan;dan
f.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

Pasal 8

Keuchik berkewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong;
c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
d.menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan;
f.melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari, korupsi, kolusi dan nepotisme;
g.menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di gampong;
h.menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik;
i.mengelola keuangan dan aset gampong;
j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong;
k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di gampong;
1. 1.mengembangkan perekonomian masyarakat gampong;
m.menjalankan dan menegakkan syariat islam di gampong;
n.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat gampong;
o.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di gampong;
p.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup; dan
q.memberikan informasi kepada masyarakat Gampong.

Pasal 9

Keuchik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009