Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1965
- Nomor
- 13
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. BAB I… BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:
Pasal 2. Badan peradilan umum yang tersebut dalam pasal 1, mengadili baik perkara pidana maupun perkara perdata. Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5.
Pasal 6… Pasal 6.
Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9… Pasal 9.
Pasal 10. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
Pasal 11.
Pasal 12.
Pasal 13.
Pasal 14. Kepala Pengadilan menetapkan urutan dari perkara yang harus diadili dan apabila ada perkara yang harus segera diadili, khususnya perkara pidana, maka perkara itu didahulukan agar supaya tiap-tiap pencari keadilan lekas mendapat keadilan. Pasal 15. Kepala Pengadilan mengadakan pengawasan dan penelitian atas pekerjaan dari para Panitera dan Panitera-pengganti. Pasal 16. Semua surat-surat atau berkas-berkas yang ditujukan kepada pengadilan, disampaikan kepada Kepala Pengadilan yang membagi- baginya kepada para Hakim untuk diselesaikan. Pasal 17. Jaksa/penggugat, tersangkut/tergugat dan penasehat hukum dapat mempelajari berkas-berkas perkara yang terdapat di dalam kepaniteraan dan membuat kutipan-kutipan seperlunya dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Pengadilan. Pasal 18.
Pasal 19. Surat-surat dinas yang dikeluarkan oleh sidang, berita-acara, petikan dan laporan harus ditanda tangani oleh Ketua sidang, Hakim anggota atau oleh Panitera atas perintah Ketua sidang. Pasal 20. Selain dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang tak seorang Hakimpun diperkenankan membebaskan diri dengan sukarela atau dikecualikan dari memeriksa suatu perkara. Pasal 21.
Pasal 22… Pasal 22.
Ketua sidang mengutarakan pendapatnya yang terakhir dengan disertai alasan-alasannya.
Pasal 23.
Pasal 24… Pasal 24.
BAB II. TENTANG PENGADILAN NEGERI. Pasal 25. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II. Pasal 26. Pada Pengadilan Negeri ada seorang Kepala, seorang Wakil- Kepala dan beberapa orang Hakim dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera-pengganti. Pasal 27. Pembagian tugas antara Hakim-hakim diatur oleh Kepala Pengadilan Negeri. Pasal 28.
Pasal 29.
Pasal 30… Pasal 30.
Pasal 31. Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang- undang. Pasal 32. Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan notaris di dalam daerah hukumnya. BAB III. TENTANG PENGADILAN TINGGI. Pasal 33. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat I. Pasal 34… Pasal 34. Pada Pengadilan Tinggi ada seorang Kepala, seorang Wakil- kepala dan beberapa orang Hakim dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera-pengganti. Pasal 35. Pembagian tugas antara Hakim-hakim Pengadilan Tinggi diatur oleh Kepala Pengadilan Tinggi. Pasal 36.
Pasal 37… Pasal 37. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding untuk semua perkara pidana dan perdata. Pasal 38. Pengadilan Tinggi memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya. Pasal 39.
BAB VI… BAB VI. TAENTANG MAHKAMAH AGUNG. § 1. TENTANG TEMPAT KEDUDUKAN DAN SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG. Pasal 40. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden. Pasal 41.
Pasal 42. Pembagian tugas antara Hakim-hakim Mahkamah Agung diatur oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 43.
Pasal 44.
Pasal 45… Pasal 45.
Pasal 46.
TENTANG… § 2. TENTANG KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG Pasal 47.
Pasal 48. Mahkamah Agung memutus dalam tingkat pertama serta terakhir:
Pasal 49.
Pasal 50.
Pasal 51. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah:
Pasal 52. Mahkamah Agung mengadili tentang putusan-putusan yang dimohon peninjauan kembali untuk masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-undang. §3. TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN LAIN. Pasal 53. Mahkamah Agung memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh Pemerintah. Pasal 54. Pengawasan tertinggi atas notaris dan penasehat-hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung. BAB V… BAB V. TENTANG PENITERA. Pasal 55.
Pasal 56.
Pasal 57. Dalam perkara perdata Panitera melaksanakan putusan pengadilan dan bertindak pula sebagai Jurusita. Pasal 58… Pasal 58.
Pasal 59.
Pasal 60. Panitera menerima dan menyimpan biaya-biaya perkara serta biaya lain yang harus dibayar menurut peraturan perundang- undangan. Pasal 61. Panitera bertanggung jawab untuk surat-surat putusan, dokumen- dokumen, akta-akta, surat-surat, daftar-daftar, buku-buku, uang dan surat-surat berharga yang penyimpanan dan pengurusannya diserahkan kepadanya. Pasal 62… Pasal 62. Dari semua putusan yang berisi pidana denda, atau membayar ongkos perkara untuk kepentingan Negara, setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh Panitera dibuat salinan dan kemudian diberikan kepada Jaksa yang menuntut perkara itu. Pasal 63. Bea dan upah yang diterima berdasar Undang-undang oleh panitera disetorkan ke Kas Negara untuk kepentingan Negara. Pasal 64. Ketentuan-ketentuan lain tentang tugas Panitera akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. BAB VI. TENTANG JURUSITA. Pasal 65.
Pasal 66.
Pasal 67.
Pasal 68. Jurusita diwajibkan mempunyai daftar pekerjaan. Pasal 69. Ketentuan-ketentuan lain tentang tugas Jurusita akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. BAB VII… BAB VII. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 70. Undang-undang Mahkamah Agung (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 30) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, pengadilan swapraja dan pengadilan adat dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 71. Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pasal 72. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1965. Pd. Pres. Republik Indonesia, ttd Dr. J. LEIMENA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1965. Pd. Sekretaris Negara, ttd A.W. SURJOADININGRAT S.H. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 70 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1965 TENTANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG. UMUM Undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung merupakan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dan azas yang tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No. 19 tahun 1964, Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107). Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, kedudukan dan sekedar adminitrasi dari para hakim dan badan-badan pengadilan dari tingkat bawah hingga tingkat tertinggi, dengan melepaskan pandangan untuk mengatur dengan sesuatu undang-undang tersendiri kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkmah Agung. Sebabnya tidaklah lain karena :
Dalam… Dalam Undang-undang ini, dengan sekuat tenaga diusahakan supaya jiwa liberalisme, individualisme, feodalisme dan kolonialisme, sesuai dengan sifat-sifat Hukum Indonesia, dibuang jauh-jauh. Idee bahwa Trias Politica tidak berlaku dalam masyarakat Indonesia, telah diatur azas-azasnya dalam Undang ini terdapat pelaksanaannya. Azas bahwa hakim adalah tak berfihak, merdeka dari pengaruh instansi atau fihak manapun tak dapat dipertahankan lebih lama dan telah dikubur. Dalam pasal-pasal dari undang-undang ini ditentukan bahwa hakim wajib berfihak pada yang benar atas Pancasila dan Manipol/Usdek. Hakim bukanlah orang yang berdiri diatas para fihak dengan tidak mengikut serta dan mengintegrasikan diri dalam kehidupan politik, ekonomi sosial dan kebudayaan. Baru dengan penerjunan ini, ia akan dapat menjelma jiwa hukum, kesadaran hukum, keyakinan hukum, dan perasaan hukum rakyat dan bangsa dan mewujudkannya dalam putusan-putusannya. Baru dengan cara penerjunan dan pengintegrasian itu, hakim dapat menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman, dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Manipol Usdek serta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Dengan menanipolkan pengadilan, maka dengan tetap menjunjung tinggi martabat hakim dan pengadilan, yang melaksanakan fungsi Hukum sebagai Pengayoman, kitapun lebih mendekatkan dengan rakyat. Hakim-hakim sebagai alat Revolusi dan alat Negara, apalagi untuk memenuhi syarat- syarat sebagai hakim rakyat seharusnya diangkat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II untuk Pengadilan Negeri, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tingkat I untuk Pengadilan Tinggi dari atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk Mahkamah Agung. Berhubung dengan keadaan teknis dan politis belum dapat memungkinkan pelaksanaan prinsip ini dan untuk pengangkatan hakim Mahkamah Agung keadaan teknis dan politis telah memungkinkannya, maka dalam Undang-undang ini diatur bahwa untuk pengangkatan hakim Mahkamah Agung perlu diusulkan oleh dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan perantaraan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Syarat-… Syarat-syarat bagi pengangkatan hakim ialah Sarjana Hukum atau Ahli Hukum bukan Sarjana Hukum yaitu mereka yang tidak selesai menyelesaikan pelajarannya, di Fakultas Hukum, dan mereka yang berpendidikan atau berpengalaman, dalam bidang hukum seperti seorang keluaran Sekolah Hakim dan Jaksa misalnya. Karena Hakim itu alat Revolusi dan alat Negara, maka sudah sewajarlah disyaratkan juga bahwa Hakim Harus berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia. Pula bahwa hakim harus berjiwa dan mengamalkan Pancasila dan Manipol serta segala pedoman pelaksanaannya. Untuk memegang teguh kehormatan dan keharusan untuk memperhatikan secara khusus kedudukan materiil dari hakim yang dipandang wajar, mengingat tugas kewajiban yang sungguh tidak ringan dari hakim, terlebih-lebih dalam masa penyelesaian revolusi kita sekarang ini sesuai dengan tahap- tahapnya. Disamping itu terdapat pula larangan-larangan bagi para hakim, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk memegang teguh kehormatan dan kewibawaan hakim dan pengadilan. Larangan perangkapan jabatan bagi hakim ialah penasehat hukum pelaksana putusan pengadilan (panitera, jurusita, jaksa), wali dan pengampunan, setidak-tidaknya tiap-tiap jabatan yang bersangkut paut dengan sesuatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya atau oleh pengadilan dimana ia menjabat sebagai hakim. Larangan berusaha bagi hakim berarti bahwa hakim tidak diperbolehkan mempunyai suatu perusahaan atau menjadi pemegang saham dari suatu perseroan. Kecuali larangan-larangan itu, maka kepada tertuduh atau tergugat diberikan hak untuk melawan pengadilan atau salah seorang hakim yang dianggapnya mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi didalam perkaranya itu, disamping hak ingkar dari tiap- tiap hakim untuk mengundurkan diri dengan sukarela sebagai hakim untuk mengadili Sesuatu… sesuatu perkara tertentu, karena ia merasa masih tersangkut dalam hubungan keluarga tertuduh/tergugat/penggugat. Kepentingan pribadi, antara lain terdapat dalam hal apabila yang menjadi tertuduh adalah ayahnya, anaknya sendiri atau apabila hakim yang bersangkutan juga menjadi sakti terlebih-lebih saksi utama, dalam perkara yang sedang diperiksanya. Pengawasan terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya, belum selesai juga dengan perincian larangan, hak perlawanan dan hak ingkar itu saja. Tanda-tanda yang menimbulkan persangkaan keras, bahwa hakim melakukan perbuatan kontra revolusioner melakukan kejahatan, perbuatan yang tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, dan kelalaian yang terus menerus dalam pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia dipecat. Hal-hal ini dengan tegas dicantumkan dalam undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas hakim yang diwajibkan melaksanakan fungsi Hukum sebagai Pengayoman, walaupun sebagai pegawai negeri biasa, iapun tetap terkena peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan pegawai negeri dengan ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagai pegawai negeri. Musyawarah diadakan dalam semua perkara antara ketiga hakim dan putusan yang diambil adalah hasil musyawarah tersebut. Musyawarah ini tidak hanya mengenai putusan yang akan dijatuhkan, melainkan dapat mengenai segala hal ikhwal yang menyangkut sesuatu perkara misalnya tentang tuduhan hak perlawanan tertuduh atau tergugat, tuntutan pidana, pembelaan sebagainya atau seperti disebutkan dalam pasal yang bersangkutan: "tentang segala persoalan-persoalan hukum dan ukuran pidana". Khusus dalam perkara pidana, jaksa dan/atau penasehat hukum dapat juga diminta hadir dan mempersilahkan mengemukakan pendapatnya tentang suatu hal yang mungkin oleh musyawarah dianggap kurang jelas atau dipersilahkan mengemukakan pendapatnya secara lebih tegas lagi, menandakan betapa besar jiwa gotong royong dan toleransi dari bangsa dan rakyat Indonesia dan betapa mulia pula fungsi Pengayoman dari hukum Indonesia. Bagi… Bagi hakim Indonesia tetap berlaku juga pomeo "jus curia novit" atau hakim mengenal hukum. Hal ini terbukti dengan jelas, terutama didaerah-daerah luar Jawa dan Madura dimana hakim menjadi tempat pertanyaan segala macam soal bagi rakyat. Daripadanya diharuskan pertimbangan atau pemberian keadilan sebagai seseorang yang tinggi pengetahuannya tinggi martabatnya, dan mulia tugasnya. Karena itulah ia dilarang menolak memberi keadilan dengan dalih bahwa bahan-hukumnya tidak ada, atau sukar dapat digali. Ia wajib menggali, wajib melepaskan "ku"nya untuk dileburkan kedalam kancah "aku", aku dari rakyat, untuk akhirnya dapat menemukan "kami". Apabila ia suatu ketika belum dapat hukumnya, ia wajib. mengadakan. musyawarah, research atau meminta pendapat/pertimbangan hakim-hakim yang mungkin lebih banyak pengalamannya atau jika perlu meminta pula pendapat dari Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini dengan tegas dan untuk kesekian kalinya pula ditujukan, bahwa Trias Politica telah kita buang jauh-jauh, karena tidak sesuai dengan revolusi Indonesia, Pancasila dan Manipol/Usdek serta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Dalam undang-undang ini diatur tentang turu tangan Presiden" dan "campur tangan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi" dapat menghentikan perkara seseorang yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan. Untuk perkara itu tidak dapat lagi digunakan azas opportunitas, karena perkara tidak lagi dikuasai jaksa. Memang benar, bahwa Presiden Pemimpin Besar Revolusi dapat juga menggunakan haknya untuk memberikan grasi, akan tetapi untuk itu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus menunggu dulu hingga perkara diputus oleh pengadilan. Hal ini dapat menghambat atau merugikan kepentingan Negara, yang dengan amat segera harus diselesaikan pada suatu ketika. Maka dari itu sifat turun tangan adalah untuk :
seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bila… Bila Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menyatakan kehendaknya untuk turun tangan, maka Pengadilan seketika juga menghentikan pemeriksaannya, mengumumkan dalam sidang terbuka Keputusan Presiden dan mencatat serta melampirkan keputusan Presiden itu kedalam berita acara. Pengadilan tidak menjatuhkan putusan, walaupun misalnya pemeriksaan telah selesai seluruhnya dan Ketua tinggalmembacakan putusan pengadilan saja. Campura tangan Presiden dapat mengenai berbagai hal dari peradilan. Campur tangan itu dapat mengenai susunan pengadilan, penunjukan pengadilan lain atau tambahan- tambahan hakim, penggunaan hukum acara lain dan sebagainya. Bahwa hal ini semua didasarkan atas ketentuan-ketentuan Undang-undang, sudah wajar. Namun andaikata hal itu terjadi, hakim menghentikan untuk sementara pemeriksaan untuk memusyawarahkan dengan jaksa keinginan Presiden yang dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden. Musyawarah itu tentunya untuk melaksanakan keinginan Presiden, apabila keinginan itu termasuk dalam wewenang atau kekuasaan pengadilan. Sifat dan syarat-syarat campur tangan Presiden seperti juga turun tangan, diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Alat hukum yang istimewa adalah peninjauan kembali, yang biasa disebut ..herziening". Syarat-syarat untuk dapat menggunakan ialah hukum ini diatur tersendiri dalam suatu Undang-undang, dan dalam hal ini oleh Undang-undang tentang Hukum Acara. Peninjauan kembali dapat dimohonkan kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pengadiilan negeri yang tidak mengandung pelepasan dari segala tuntutan dalam perkara pidana. Alat hukum ini baru dapat digunakan, apabila semua alat hukum biasa telah dipakai. Herziening atau peninjauan kembali hanya dapat diminta apabila terdapat "novum" atau keadaan yang baru. Untuk lengkapnya hal ini diatur secara terperinci dalam Hukum Acara. Untuk… Untuk dapat berjalan dengan lebih effektif, maka Pengadilan Tinggi diberi tugas pengawasan dan pimpinan terhadap pengadilan-pengadilan yang ada didalam daerah hukumnya. Hal ini akan mengakibatkan, bahwa akan terdapat koordinasi antara pengadilan-pengadilan dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi, yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi sebagai atasan dari pengadilan tingkat pertama memberi pimpinan, pengawasan, tegoran, peringatan dan sebagainya. Kecuali itu tugas dan kerajinan hakim secara langsung dapat diawasi, sehingga jalannya peradilan yang cepat, adil dan murah akan dapat terjamin. Dalam Undang-undang ini Mahkamah Agung diatur dalam suatu bab tersendiri dengan menonjolkannya sebagai badan pengadilan yang merupakan pengadilan lanjutan dari Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia atau dilain tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah dan yang merupakan puncak dari semua lingkungan peradilan, dalam tubuhnya juga mencerminkan dengan nyata kepuncaknya itu. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa pada Mahkamah Agung diadakan Bidang-bidang Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan bidang Agama ialah bidang Agama Islam. Halim-hakim Mahkamah Agung adalah Sarjana Hukum atau ahli Hukum dalam hukum Islam. Tiap-tiap bidang ini dipimpin oleh seorang ketua muda dan mempunyai beberapa hakim agung sebagai anggota. Untuk menjaga kesatuan Mahkamah Agung maka tiap-tiap sidang dari bidang yang diwajibkan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, dapat secara langsung dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung atau wakil ketua Mahkamah Agung. Dalam hal demikian, maka ketua muda duduk sebagai anggota. Akan tetapi pada galibnya yang menjadi ketua sidang adalah ketua muda. Sidang-sidang yang diharuskan secara mutlak diketahui oleh ketua atau wakil ketua Mahkamah Agung, ialah sidang- sidang yang mengenai sengketa tentang wewenang mengadili pengadilan-pengadilan dari berbagai lingkungan peradilan. Kebijaksanaan ini diambil agar supaya tetap dipelihara Suasana… suasana dan kesatuan dalam Mahkamah Agung. Walaupun tidak secara tegas ditetapkan dalam Undang-undang ini, namjn adalah kebijaksanaan yang wajar apabila sidang-sidang demikian itu juga dihadiri oleh para hakim agung dari bidang yang bersangkutan dengan pengadilan-pengadilan yang mempunyai sengketa tentang wewenang mengadili. Sebagai Pengadilan Tertinggi, maka Mahkamah Agung mempunyai pengawasan dan pimpinan terhadap pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan. Untuk itu maka perbuatan-perbuatan hakim diawasinya dengan cermat dan bila perlu dapatlah diberi tegoran, peringatan dan petunjuk baik dengan lisan maupun tulisan. Sebagai Pengadilan, maka Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara sengketa tentang wewenang mengadili, memutus tentang kasasi dan peninjauan kembali. Untuk kasasi perlu diperhatikan, bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan pengadilan dalam tingkat kasasi:
II. PASAL… II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan 2 Cukup jelas.
Azas bagi peradilan adalah peradilan oleh ahli-ahli dalam bidang hukum. Mengingat bahwa belum semua hakim adalah Sarjana Hukum, maka dalam masa peradilan ini Menteri Kehakiman diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk memberikan tugas-belajar bagi para hakim yang belum Sarjana Hukum.
s/d 6 Cukup jelas.
ayat 1 : Cukup jelas. ayat 2 : Hakim dilarang untuk mempunyai perusahaan, menjadi pemegang saham suatu perseroan atau mengadakan usaha-usaha perdagangan lain.
dan 9 Cukup jelas.
Pemberhentian dengan hormat seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini dilakukan melalui Mahkamah Agung.
s/d 27 Cukup jelas. Pasal 28…
ayat 1 : Cukup jelas. ayat 2 : Dengan ijazah Sekolah Lanjutan Atas dimaksudkan ijazah dari Sekolah Lanjutan Atas Umum dibidang ilmu pengetahuan kemasyarakatan atau hukum.
Untuk memperlancar jalannya peradilan, diadakan kemungkinan peradilan secara kilat yang menyimpang dari azas peradilan dengan tiga orang hakim dan yang dilakukan dengan seorang hakim. Perkara-perkara yang dapat diajukan dalam peradilan kilat dan acara peradilan kilat diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lingkungan Peradilan Umum.
ayat 1 : Ketentuan ini diperlukan, mengingat bahwa tenaga hakim masih sangat kurang untuk ditempatkan dalam daerah-daerah terpencil, sedang fasilitas-fasilitas pun belum mencukupi. Misalnya dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri yang mempunyai pejabat-pejabat hingga keplosok-keplosok. Menteri Kehakiman dapat mengangkat mereka sebagai hakim. Tujuannya ialah jangan sampai terjadi suatu vacuum-penghukuman dan kehakiman, mengingat bahwa selalu akan ada pencari keadilan. Kepentingan-pencari keadilan ini yang harus diutamakan. ayat 2 : Cukup jelas. ayat 3 : Mengingat, bahwa peradilan wajib dijalankan oleh tenaga-tenaga kehakiman sendiri, sedang tenaga-tenaga pejabat dalam lingkungan Menteri Dalam Negeri hanya bersifat "pinjaman", maka sudah sewajarnya, bahwa para pejabat pinjaman itu diangkat untuk batas waktu tertentu. Hal… Hal inipun akan selalu mengingatkan masyarakat dan dapat Menteri Kehakiman sendiri, bahwa keadaan itu tidak berlangsung secara terus menerus.
s/d 45 Cukup jelas. Pasal 46. ayat 1 : Ketentuan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim merupakan lex spesialis terhadap ketentuan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim (pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang merupakan lex generalis. Dengan demikian Mahkamah Agung dapat juga meriksa dan memutuskan dengan lebih dan tiga orang hakim. ayat 2 : Cukup jelas. dan 3 : Cukup jelas.
s/d 54 Cukup jelas
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)