Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 82
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928 K I S A R A N – 2 1 2 1 6 2
3
5234);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :
5
Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :
BAB III SASARAN, BIDANG, RUANG LINGKUP DAN JENJANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Sasaran
BAB III
Bagian Kedua Bidang
Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum :
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Ruang lingkup pemberian Bantuan Hukum meliputi jalur litigasi maupun non litigasi. 6 Bagian Keempat Jenjang Pemberian Bantuan Hukum
Jalur litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara :
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
Pemberian Bantuan Hukum jalur non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
BAB IV PELAKSANAAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)