(1)Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin.
(2)Ketentuan yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 8 April 2015 BUPATI TEGAL, Ttd. ENTHUS SUSMONO Diundangkan di Slawi pada tanggal 8 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd. HARON BAGAS PRAKOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 3/2015 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN I. UMUM Bahwa penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014. Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 180/010645 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern , beberapa pasal yang diatur dalam peraturan daerah terse but diatas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan hasil klarifikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 91