DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 pada Pasal 11 ayat (2); Pasal 16 ayat (1); Pasal 17 ayat (2); Pasal 28; Pasal 36

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 180/010645 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang– Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. 3.Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. 4.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6.Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674) ;
9.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
14.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
16.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
17.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ; 19. 20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3689);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
29.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern .
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun- 2012 Nomor 10);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomorn 82); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
1. a.hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
2. b.dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan
(2)Supermarket dan Department Store:
1. a.dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
2. b.dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah.
(3)Minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
(4)Dalam wilayah kecamatan tertentu, Minimarket dibatasi paling banyak 3 (tiga) buah.
(5)Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
(6)Penetapan wilayah kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1(satu) outlet atau 1(satu) jaringan usaha.
(3)Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang masuk ke Toko Modern dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

3.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.
(2)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Jam kerja Hypermarket, departement Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :
1. a.untuk hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
2. b.untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin.
(2)Ketentuan yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 8 April 2015 BUPATI TEGAL, Ttd. ENTHUS SUSMONO Diundangkan di Slawi pada tanggal 8 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd. HARON BAGAS PRAKOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 3/2015 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN I. UMUM Bahwa penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014. Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 180/010645 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern , beberapa pasal yang diatur dalam peraturan daerah terse but diatas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan hasil klarifikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 91

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 28

Pasal 36

Dasar hukum (25)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 28

Pasal 36

Dasar hukum (25)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012