DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi meliputi: a. perizinan usaha jasa konstruksi; b. penyedia jasa, pengguna jasa dan kontrak kerja; c. perlindungan tenaga kerja; d. pembinaan jasa konstruksi; e. peran serta masyarakat; f. kegagalan bangunan; dan g. penyelesaian sengketa/perselisihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang akan dicapai yaitu meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum mengatur secara lengkap mengenai penyelenggaraan kontruksi terkait pelaku, proses, sistem manajemen mutu, dan perlindungan tenaga kerja konstruksi, sehingga perlu diatur secara komprehensif dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5309);
22.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
23.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
24.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7.Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab menangani pembinaan bidang jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan/atau pemanfaatan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Penyelenggaraan konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
11.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
13.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14.Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi pada sebagian atau keseluruhan ditinjau segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum, sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
15.Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi daerah yang bersifat daerah, independen dan mandiri.
16.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut LPJKN adalah organisasi yang melakukan pengembangan jasa konstruksi berkedudukan di Ibukota Negara
17.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi yang selanjutnya disebut LPJKP adalah organisasi yang melakukan pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
18.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
19.Sertifikat Usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk badan usaha atau perorangan sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh LPJK.
20.Sertifikat Profesi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
21.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
22.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi.
23.Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam membina pengusaha jasa konstruksi.
24.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
25.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
26.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
27.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
28.Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keamanan dan keselamatan;
c.kejujuran dan keadilan;
d.kemandirian;
e.keterbukaan;
f.kearifan lokal;
g.kelestarian lingkungan; dan
h.kemitraan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Melindungi dan meningkatkan pemahaman pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
b.meningkatkan pemahaman penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi;
c.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; dan
d.meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi meliputi:

a.perizinan usaha jasa konstruksi;
b.penyedia jasa, pengguna jasa dan kontrak kerja;
c.perlindungan tenaga kerja;
d.pembinaan jasa konstruksi;
e.peran serta masyarakat;
f.kegagalan bangunan; dan
g.penyelesaian sengketa/perselisihan.

Pasal 5

(1)Pihak dalam penyelenggaraan konstruksi terdiri atas:
1. a.penyedia jasa;
2. b.pengguna jasa; dan
3. c.masyarakat.
(2)Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.usaha orang perseorangan; dan
2. b.badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
(3)Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.orang perseorangan; dan
3. c.badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 6

Penyelenggaraan konstruksi harus mengikuti rencana tata ruang, tata keteknikan, konsep kebudayaan serta ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus:
1. a.menggunakan bahan konstruksi yang sesuai dengan standar nasional atau standar yang berlaku di daerah;
2. b.memenuhi mutu input, proses, dan produk yang sesuai standar nasional atau standar yang berlaku di daerah;
3. c.mampu mengurangi dampak bencana;
4. d.mampu mengurangi dampak lingkungan hidup; dan
5. e.memelihara kelestarian lingkungan hidup dan dilakukan secara efektif, efisien, dan inovatif.
(2)Penetapan mengenai standar bahan konstruksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

(1)Bupati/Walikota berwenang memberikan IUJK sesuai domisili BUJK.
(2)Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan atas nama Bupati/Walikota.

Pasal 9

(1)Setiap BUJK wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan atas nama Bupati/Walikota sesuai dengan domisili Badan Usaha.
(2)BUJK yang ingin memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data;dan/atau
4. d.penutupan izin.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (31)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (31)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000