1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7.Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab menangani pembinaan bidang jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan/atau pemanfaatan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Penyelenggaraan konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
11.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
13.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14.Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi pada sebagian atau keseluruhan ditinjau segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum, sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
15.Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi daerah yang bersifat daerah, independen dan mandiri.
16.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut LPJKN adalah organisasi yang melakukan pengembangan jasa konstruksi berkedudukan di Ibukota Negara
17.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi yang selanjutnya disebut LPJKP adalah organisasi yang melakukan pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
18.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
19.Sertifikat Usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk badan usaha atau perorangan sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh LPJK.
20.Sertifikat Profesi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
21.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
22.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi.
23.Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam membina pengusaha jasa konstruksi.
24.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
25.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
26.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
27.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
28.Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.