DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 32.A Tahun 2022

Nomor: 32.A
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa untuk memberikan stimulus terhadap pengembangan angkutan laut serta meningkatkan minat penggunaan angkutan laut dan kemudahan mobilitas masyarakat, perlu memberikan subsidi untuk angkutan laut di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
c.dengan berkembangnya dinamika pelayanan umum bagi masyarakat, khususnya di bidang pelayanan angkatan laut, baik antar wilayah dalam daerah maupun dari wilayah daerah Kabupaten Halmahera Selatan ke wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara maka perlu disusun peraturan bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.l. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851); 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3961 );

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tarnbahan Lernbaran Negara R.I. Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara R.I. Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara R.l. Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara R.l. Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara R.l. Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nornor 5767);
8.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8601);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah ); Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambaban Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah ketiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4890);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 l tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 450); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6.Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusabaan swasta maupun perusahaan pemerintah yang menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7.Pejabat yang berwenang adalah Bupati
8.Pihak ketiga adalah pelaku usaha transportasi laut (kapal laut dan Speed boat) yang memiliki ijin usaha angkutan laut.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Subsidi kepada angkutan laut yang mengangkut masyarakat dengan tujuan : a memberikan kemudahan sarana transportasi bagi masyarakat; b meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat; c meringankan biaya hidup masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan; dan d memberdayakan angkutan laut dalam Kabupaten Halamhera Selatan sebagai salah satu sarana transportasi umum.

BAB ILL

SUBS IDI ANG KUT AN LA UT

Pasal 3

I. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan/atau acuan teknis dalam pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut Pen um pang Transportasi Laut

2.Tujuan Peraturan Bupati ini untuk : a Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Laut. b Memberikan pedoman teknis bagi pengelola dan penyelenggara transportasi laut untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pelaku usaha transportasi laut;
3.Pemberian Subsidi bertujuan untuk rnenunjang pencapaian pelayanan dasar Pemerintah Daerah dalam ha! ketersediaan fasilitas angkutan laut secara aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan laut pada waktu tertentu dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 3

Besaran Subsidi Angkutan Penumpang Umum ditentukan berdasarkan:

a.selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Laut; atau
b.biaya pengoperasian angkutan Laut yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Laut

Pasal 4

(I) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi yang terdiri atas: a tingkat inflasi; b nilai tukar valutas asing; c harga bahan bakar minyak; d upah minimum regional; e jangka waktu kontrak layanan; f rencana operasi; dan g spesifikasi angkutan laut.

(2)Biaya pengoperasian angkutan laut sebagaimana dimaksud Pasal 3 b memperhitungkan komponen: a biaya operasional; b biaya perawatan; c biaya over head; d laba operasional; e biaya pajak; dan/atau f biaya investasi pengadaan angkutan. "-

Pasal 5

(I) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang Laut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme penunjukan langsung kepada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah yang menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 6

(!) Setelah penunjukan Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l ), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Angkutan Laut.

(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditanda tangani Oleh direksi atau yang dikuasakan Perusahaan Angkutan Laut dengan Bupati.
(3)Dalam penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menguasakan kepada kepala BPKAD.

Pasal 7

(1)Dalam Pembelian Layanan, Bupati menetapkan:
1. a.Trayek;
2. b.tarif; dan
(2)Penetapan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a berdasarkan hasil kajian terhadap faktor finansial dan faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau rencana umum jaringan Trayek Angkutan Laut.
(3)Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf b dilakukan berdasarkan kajian untuk mengetahui kemampuan dan kemauan masyarakat membayar.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(]) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang laut.

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.bantuan teknis;
2. b.bimbingan teknis; dan
3. c.sosialisasi.
(3)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim. BABV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(!) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran dan hasil penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang laut.

(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi dan tidak terbatas pada pengukuran atas:
(1)rasio jumlah pengguna angkutan terhadap kapasitas Jayanan yang disediakan atau load factor angkutan penumpang umum.
(2)rasio jumlah pergerakan yang terfasilitasi angkutan Laut terhadap total pergerakan atau moda berbagi angkutan Laut.
(3)indikator aspek social sustainability yang mengindikasikan nilai keterhubungan wilayah, pelayanan kepada masyarakat, serta keterjangkauan daya beli masyarakat.
(4)indikator aspek ekonomi daripada pasar layanan angkutan Laut.
(5)indikator keterhubungan antar moda.
(6)Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan dan pemberian Subsidi Angkutan Pen um pang laut.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021