Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 32.A Tahun 2022
- Nomor
- 32.A
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.l. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851); 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3961 );
4286);
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
BAB II TUJUAN
BAB II
Pemerintah Daerah memberikan Subsidi kepada angkutan laut yang mengangkut masyarakat dengan tujuan : a memberikan kemudahan sarana transportasi bagi masyarakat; b meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat; c meringankan biaya hidup masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan; dan d memberdayakan angkutan laut dalam Kabupaten Halamhera Selatan sebagai salah satu sarana transportasi umum. BAB ill SUBS IDI ANG KUT AN LA UT
BAB ILL
I. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan/atau acuan teknis dalam pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut Pen um pang Transportasi Laut
a Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Laut. b Memberikan pedoman teknis bagi pengelola dan penyelenggara transportasi laut untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pelaku usaha transportasi laut;
Bagian Kedua Besaran Subsidi Angkutan Laut
Besaran Subsidi Angkutan Penumpang Umum ditentukan berdasarkan:
(I) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi yang terdiri atas: a tingkat inflasi; b nilai tukar valutas asing; c harga bahan bakar minyak; d upah minimum regional; e jangka waktu kontrak layanan; f rencana operasi; dan g spesifikasi angkutan laut.
a biaya operasional; b biaya perawatan; c biaya over head; d laba operasional; e biaya pajak; dan/atau f biaya investasi pengadaan angkutan. "- Bagian Ketiga Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang Laut
(I) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang Laut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme penunjukan langsung kepada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah yang menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
(!) Setelah penunjukan Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l ), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Angkutan Laut.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV
(]) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang laut.
BABV MONITORING DAN EVALUASI
(!) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran dan hasil penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang laut.
KETENTUANPENUTUP
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen