DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; perubahan meliputi: pasal 3 terkait besaran pagu anggaran pengalolkasian dan penghitungan dll; pasal 9 terkait komposisi ADD dan pennetuan penggunaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, SALINAN Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);
12.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 11);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Besaran pagu anggaran ADD setiap tahunnya yang dianggarkan pada APBD Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan perhitungan berdasarkan pada terpenuhinya kebutuhan pemberian :
1. a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.tunjangan BPD;
3. c.insentif RT dan RW;
4. d.operasional BPD;
5. e.iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua RW dan Ketua RT.
(3)Perhitungan ADD dari alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada jumlah jabatan aparatur Pemerintah Desa setempat yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
(4)Perhitungan ADD dari alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada jumlah keanggotaan BPD setempat sesuai dengan Keputusan Bupati yang menetapkan peresmian anggota BPD.
(5)Perhitungan ADD dari alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada jumlah Ketua RW dan Ketua RT Desa setempat sesuai dengan Keputusan Kepala Desa yang menetapkan Ketua RW dan Ketua RT.
(6)Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan pada perhitungan proporsional dinas untuk kebutuhan operasional BPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
(7)Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e didasarkan pada jumlah program minimal yang wajib diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua RW dan Ketua RT dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)ADD terdiri dari:
1. a.ADD Siltap; dan
2. b.ADD Non-Siltap.
(2)ADD Non-Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, prioritas penggunaannya diperuntukkan:
1. a.Tunjangan BPD;
2. b.Insentif RT/RW;
3. c.Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi : 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) anggota BPD; 3) Ketua RW dan Ketua RT;
4. d.Operasional BPD;
5. e.Operasional Pemerintah Desa;
6. f.Pembinaan kemasyarakatan desa.
(3)Peruntukkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1) adalah pembiayaan untuk 4 (empat) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu :
1. a.jaminan kecelakaan kerja,
2. b.jaminan kematian,
3. c.jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
(4)Peruntukkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2) dan angka 3) adalah pembiayaan untuk paling sedikit 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu :
1. a.jaminan kecelakaan kerja; dan
2. b.jaminan kematian. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 3 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. Drs. AGUS TRIYONO, M.Si NIP. 19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 8 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kepala DPMD Plt. Kabag. Hukum

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2025