DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa pada pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 17A, pasal 17B, pasal 17C, pasal 18, pasal 28A,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- SALINAN Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);
11.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 8);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)ADD terdiri dari:
1. a.ADD yang ditentukan penggunaannya; dan
2. b.ADD yang tidak ditentukan penggunaannya.
(2)ADD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.ADD Siltap; dan
2. b.ADD Non-Siltap.
(3)ADD Non-Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, prioritas penggunaannya diperuntukan:
1. a.tunjangan BPD;
2. b.insentif RT dan RW;
3. c.jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. d.jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Anggota BPD;
5. e.jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Ketua RW dan Ketua RT;
6. f.operasional BPD;
7. g.operasional Pemerintah Desa;
8. h.pembinaan Kemasyarakatan Desa;
9. i.dana dusun; dan
10. j.belanja barang dan/atau jasa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Peruntukan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pembiayaan untuk 4 (empat) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:
1. a.jaminan kecelakaan kerja;
2. b.jaminan kematian;
3. c.jaminan hari tua; dan
4. d.jaminan pensiun.
(5)Peruntukan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e adalah pembiayaan untuk 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:
1. a.jaminan kecelakaan kerja dan
2. b.jaminan kematian.
(6)Dana dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Belanja barang dan/atau jasa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)ADD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hasil pengurangan total pagu ADD dikurangi ADD yang ditentukan penggunaannya.

2.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Persyaratan penyaluran awal ADD Siltap pada tahun berkenaan terdiri dari:
1. a.surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. b.fotokopi RKDesa yang telah mendapatkan tanda pengesahan dari Kepala Desa;
3. c.fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa yang telah mendapatkan tanda legalisasi dari Kepala Desa;
4. d.DPA;
5. e.surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai;
6. f.Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya; dan
7. g.Publikasi atas APBDesa tahun anggaran berkenaan dan Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya paling sedikit berada di kantor Kepala Desa setempat.
(2)Dalam hal jabatan Kepala Desa dijabat oleh Plh. Kepala Desa, maka persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan dokumen berita acara musyawarah yang dihadiri unsur :
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.BPD; dan
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kesepakatan pemberian kewenangan pengajuan kepada Plh. Kepala Desa hingga dilantiknya Kepala Desa.
(4)Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diverifikasi oleh Tim Pendamping.
(5)Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas dokumen persyaratan penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Format Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Beberapa ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Persyaratan penyaluran ADD Siltap berikutnya pada tahun berkenaan, sebagai berikut:
1. a.surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. b.rekapitulasi permohonan penyaluran;
3. c.daftar rincian penerima Siltap beserta besaran total iuran jaminan sosial kesehatan pada bulan berkenaan;
4. d.dihapus; dan
5. e.surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa diatas materai tentang penggunaan Siltap.
(2)Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas dokumen persyaratan penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Format permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Penyaluran ADD yang tidak ditentukan pengunaannya dapat dilakukan dalam:
1. a.1 (satu) kali penyaluran; atau
2. b.setiap bulan.
(2)Penyaluran ADD yang tidak ditentukan pengunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 17B

(1)Persyaratan penyaluran ADD yang tidak ditentukan pengunaannya yang dilakukan dalam 1 (satu) kali penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17A ayat (1) huruf adalah:
1. a.surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. b.Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah : 1) dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Tim Pendamping; dan 2) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa;
3. c.laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
4. d.hasil verifikasi dan rekomendasi Tim Pendamping.
(2)Dalam hal permohonan penyaluran ADD yang tidak ditentukan pengunaannya yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dilakukan pada bulan April tahun berkenaan, maka terdapat tambahan persyaratan penyaluran, yaitu:
1. a.Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa; dan
2. b.laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
(3)Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas dokumen persyaratan penyaluran ADD yang tidak ditentukan pengunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
(4)Format permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf c, dan huruf d.

Pasal 17C

(1)Persyaratan penyaluran ADD yang tidak ditentukan pengunaannya yang dilakukan setiap bulan dibedakan menjadi:
1. a.persyaratan penyaluran awal pada tahun anggaran berkenaan; dan
2. b.persyaratan penyaluran berikutnya pada tahun anggaran berkenaan.
(2)Persyaratan penyaluran awal ADD yang tidak ditentukan pengunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
1. a.surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. b.Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah :
  1. 1.dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Tim Pendamping; dan
  2. 2.diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa;
3. c.laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
4. d.hasil verifikasi dan rekomendasi Tim Pendamping.
(3)Dalam hal permohonan penyaluran awal ADD yang tidak ditentukan pengunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan April tahun berkenaan, maka terdapat tambahan persyaratan penyaluran, yaitu:
1. a.Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa; dan
2. b.laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
(4)Persyaratan penyaluran berikutnya ADD yang tidak ditentukan pengunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati;
2. b.surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Desa diatas materai tentang penggunaan ADD yang tidak ditentukan pengunaannya;
3. c.rekapitulasi penyaluran ADD yang tidak ditentukan pengunaannya;
4. d.laporan realisasi penggunaan ADD yang tidak ditentukan pengunaannya atas penyaluran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa; dan
5. e.hasil verifikasi dan rekomendasi Tim Pendamping.
(5)Dalam hal permohonan penyaluran berikutnya ADD yang tidak ditentukan pengunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan April tahun berkenaan, maka terdapat tambahan persyaratan penyaluran, yaitu:
1. a.Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa; dan
2. b.laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
(6)Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas dokumen persyaratan penyaluran ADD yang tidak ditentukan pengunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
(7)Format permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap format permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penyaluran ADD Non-Siltap dari RKUD ke RKDesa dapat dilakukan setiap bulan sepanjang telah memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17
(2)Penyaluran ADD Non-Siltap untuk Dana Dusun ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(3)Penyaluran ADD Non-Siltap untuk belanja barang dan/atau jasa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

6.Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA
7.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Pengalokasian ADD harus menyesuaikan dengan tata cara pengalokasian ADD berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama tanggal 2 Januari 2026. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 24 September 2025 BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 24 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. AGUS TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 37 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kepala DPMD Plt. Kabag. Hukum

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17A

Pasal 17B

Pasal 17C

Pasal 18

Pasal 28A

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17A

Pasal 17B

Pasal 17C

Pasal 18

Pasal 28A

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2025