DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Nomor: 44
Tahun: 2008
Ditetapkan: 26 November 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat

(2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
b.menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
c.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
d.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
e.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II

LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
1. a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. b.kekerasan seksual;
3. c.masturbasi atau onani;
4. d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. e.alat kelamin; atau
6. f.pornografi anak.
(2)Setiap . . .
(2)Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
1. a.menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2. b.menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3. c.mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4. d.menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016