DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006

Nomor: 4
Tahun: 2006
Ditetapkan: 13 Februari 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
2.Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3.Pendampingan . . .
3.Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4.Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5.Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
6.Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMULIHAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
(2)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
2. b.tenaga yang ahli dan profesional;
3. c.pusat pelayanan dan rumah aman; dan
4. d.sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
(3)Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3

(1)Menteri menetapkan pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif gender.
(2)Pedoman pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :

a.pelayanan kesehatan;
b.pendampingan korban;
c.konseling;
d.bimbingan rohani; dan
e.resosialisasi.

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
(2)Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
(3)Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.
(4)Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
(5)Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 6

Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat termasuk swasta.
(3)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 8

(1)Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya :
1. a.anamnesis kepada korban;
2. b.pemeriksaan kepada korban;
3. c.pengobatan penyakit;
4. d.pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
5. e.konseling; dan/atau
6. f.merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.
(2)Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan :
1. a.pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan; dan
2. b.pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis.
(3)Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (informed consent) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Untuk . . .
(5)Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et repertum dan/atau visum et repertum psichiatricum atau membuat surat keterangan medis.
(6)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 9

(1)Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
(2)Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.
(3)Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pada rumah aman, atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, diatur dengan Peraturan Menteri Sosial.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (17)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (17)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014