DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Pada Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Bentuk dan Pelaksanaan Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Pada Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kabupatenpraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 8 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO LESTARI MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda ALAM adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah ini. 4
7.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
9.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar dan memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk :

a.mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja Perumda Kabupaten;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian;
c.meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal pada Perumda Kabupaten Bangka berupa uang dan Barang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangka sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Penyertaan Modal berupa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1492/BPKAD/2019 tentang Penetapan Nilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Berupa Tanah Pantai Teluk Uber dan Pantai Tanjung Berlayar.
(4)Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5)Penempatan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak termasuk dividen.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri berupa uang dan barang sebanyak Rp. 92.867.931.000,00 (sembilan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 5
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2020 berupa uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Tanah di Pantai Teluk Uber senilai Rp. 31.163.215.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah); dan
2. b.Tanah di Pantai Tanjung Berlayar senilai Rp. 61.204.716.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh keuntungan atau hasil usaha dari Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Keuntungan atau hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi hak Daerah yang diperoleh setiap akhir tahun buku Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri.
(3)Keuntungan atau hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Bangka.
(4)Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri berhak menerima penyertaan Modal Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan Modal Daerah sebagaian dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
(3)Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri wajib menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan Pemerintah Daerah untuk investasi berdasarkan rencana bisnis.
(4)Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(3)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2020 BUPATI BANGKA, Cap/dto MULKAN Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ANDI HUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI D NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.11/2020) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Cap/dto TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2019