Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 181 art (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintalmn Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir clen.~,m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubalum Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.111~ Pemerintahan Daerah, Kepala Dacrah mengajukan R11H an!..;111 Peraturan Daerah tcntang Anggar,m Pcndaputan 'd,111 liel.111;.1 Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (D!'Jd)) untuk memperoleh persetujuan bersarna: BUPATI BANGLI. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANG GARAN 2014 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1 TAHUN 2014 BUPATI BANGLI
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
Mengmgat
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200--l tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keu,u1gan Pimpinan clan Anggota Dewan Pcrwaktlan Rakyat Daer.ih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor ·17. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter: O;il.1111 Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdu.i .\,;is Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.mg Pecloman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 31 OJ:
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
Republik Indonesia Nomor 4576): Indonesia Tahun 2005 Nornor 138. Tambahan Lembaran Negara Rp. 721.635.214.255,16 Rp. 784. 773. 769.240, 1 fi Rp. (63.138.554.985.00)
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201-L sebagai beriku t :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2014. MEMUTUSKAN: BUPATI BANGLI dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBANGLI
Dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah. sebagaimanu telah diubah dengan Peraturan Menleri Dalarn Negeri Nomor jl) Tahun 2012 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dal,1111 Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibal: dan Bantuan Sosial Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapar.n: dan Belanja Daerah:
Rp. 19.026.004.495, 16: Rp. 486.381.005.000,00; Rp. 43.195.920.000.00. Hasil Bukan Pajak
P.p. l 17 .832.284. 7(i0.00 Rp. 55.200.000.000,00: Rp. 548.602.929.495. l6:
0.00Rp Rp. 63.638.554.985,00 Rp. 500.000.000.00 Rp. 63.138.554.985.00
Rp 133.919. 731.031.(9; Rp. 68.879.169.056,06.
Rp. 71.922.482.528.0 I: Rp. 1.500.000.000.00. 2.420.830.000.00: 0.00: 0.00: 35.076.399.300.00: 4.4 73.000.000.UO: Rp. 445.509.407.725.00; Pernerintahan Desa
Rp. 560.902.119.553.01: Rp. 223.871.649.687.15.
Rp. 55.975.166.000,00; Rp. 60.133.118.760,00;
Daerah Lainnya
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan clan Belanja O;wr,111 sebagalrnana dimaksud dalam Pasal I. iercantum dalarn Larnpir.u: yang merupakan bagian yang ticlak terpisahkan dari Peraturan Dnrr.rh int, terdiri dari :
cl. Pemberian Pinjaman Daerah f\p. 0 00:
Rp. 63.638.554.985,00: Rp. 0.00; Rp. 0.00; Rp. 0,00; Rp. 0.00: Rp. 0.00; Rp. 0.00.
Rp. 500.000.000.00
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebaga: landasan operasional pelaksanaan APBD.
Kegialan: Rekapitulasi Belanja Daerah Un tu k Keselaras.u i clan Keterpacluan Urusan Pemerintahan Dacr,111 clan Fungsl clalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan clan Per Jabatan: Pemerintahan Daerah. Organisasi. Program d,111 Urusanmenu rutBelanjaRekapitulasi Ringkasan APBD mcnurut Urusan Pernerintahan Daerah clan Organisasi: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah. Organisasi, Penclapatan, Belan]a uan Pembiayaan:
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya clalam Lembaran Dacrah Kabupaten Bangli.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)