DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000

Nomor: 108
Tahun: 2000
Ditetapkan: 30 November 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur tatacara pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4.Rencana stratejik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
5.Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra.
6.Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.
7.Pertanggungjawaban untuk hal tertentu adalah pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu selama masa jabatan.
8.Komisi Penyelidik Independen yang selanjutnya disebut Komisi, adalah suatu panitia independen yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden atau oleh
9.Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD.
(2)Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

a.Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari:
b.pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;
c.pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
d.pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pasal 4

(1)Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra.
(2)Setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
(3)Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)Dokumen pertanggung-jawaban akhir tahun angggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
(3)Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggung-jawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
(4)Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 7

(1)Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat diper-tanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
(2)Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
(3)Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 8

(1)Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari.
(2)Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur tatacara pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4.Rencana stratejik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
5.Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra.
6.Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.
7.Pertanggungjawaban untuk hal tertentu adalah pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu selama masa jabatan.
8.Komisi Penyelidik Independen yang selanjutnya disebut Komisi, adalah suatu panitia independen yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden atau oleh
9.Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD.
(2)Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

a.Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari:
b.pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;
c.pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
d.pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pasal 4

(1)Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra.
(2)Setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
(3)Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)Dokumen pertanggung-jawaban akhir tahun angggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
(3)Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggung-jawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
(4)Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 7

(1)Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat diper-tanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
(2)Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
(3)Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 8

(1)Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari.
(2)Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (11)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (11)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021