DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Maksud pelaksanaan Andalalin adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya; 2. Setiap Badan hukum dan/atau perorangan yang akan melaksanakan pembangunan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin; 3.Pembangun dan/atau pengembang melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati. Pemberian persetujuan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas. Persetujuan diberikan setelah pembangun dan/atau pengembang menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan efisiensi berlalu lintas di Wilayah Kabupaten Banyuwangi perlu adanya pengendalian dan pengaturan bangkitan dan tarikan lalu lintas untuk mencegah dampak lalu lintas yang diakibatkan adanya pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha tertentu.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun
1950.Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 1 2
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
14.Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor I/E). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Dan BUPATI BANYUWANGI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
6.Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas.
7.Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9.Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
10.Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah pergerakan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang ada.
11.Pengembang adalah perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan/pengembangan suatu kawasan.
12.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Andalalin adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:

a.memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/atau pengembangan kawasan;
b.menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan/atau pengembangan kawasan baru;
c.menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
d.mengidentifikasi masalah–masalah yang dapat mempengaruhi keputusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
e.sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

Setiap Badan hukum dan/atau perorangan yang akan melaksanakan pembangunan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 5

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pembangunan dan/atau pengembangan untuk memperoleh:

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:

a.kegiatan perdagangan dan jasa;
b.kegiatan perkantoran;
c.kegiatan industri;
d.fasilitas pendidikan;
e.fasilitas pelayanan umum; dan/atau
f.kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 5

Pasal 7

Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

a.perumahan dan permukiman;
b.rumah susun dan apartemen; dan/atau
c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 8

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

a.pelabuhan;
b.bandar udara;
c.terminal;
d.stasiun kereta api;
e.pool kendaraan;
f.fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
h.infrastruktur lainnya.

Pasal 9

(1)Kewajiban melakukan Andalalin tergantung pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan dan/atau pengembangan kawasan, dimana besarnya tingkat bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan.
(2)Kegiatan dan/atau usaha yang wajib melaksanakan Andalalin:
1. a.Terminal/Pool kendaraan/Gedung parkir;
2. b.Pelabuhan/Bandara;
3. c.Drive-through bank/restaurant Drive-through/pencucian mobil.
(3)Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012