DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ; MAKSUD DAN TUJUAN ; ASAS DAN RUANG LINGKUP ; PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM KEGIATAN USAHA HULU ; PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM KEGIATAN USAHA HILIR ; PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI ; PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH ; PEMBINAAN DAN SOSIALISASI ; PEMBENTUKAN BUMD KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi yang akan memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Barito Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang –UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BARITO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah membangun dan memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang merupakan pendapatan asli daerah yaitu sektor minyak dan gas bumi,jasa, kehutanan perkebunan, peternakan, perikanan, transportasi dan usaha-usaha daerah lainnya dalam arti luas,yang kesemuanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Barito Utara;

b.bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi yang akan memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Barito Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang –UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BARITO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah membangun dan memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang merupakan pendapatan asli daerah yaitu sektor minyak dan gas bumi,jasa, kehutanan perkebunan, peternakan, perikanan, transportasi dan usaha-usaha daerah lainnya dalam arti luas,yang kesemuanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Barito Utara;
b.bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi yang akan memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Barito Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang –UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BARITO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah membangun dan memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang merupakan pendapatan asli daerah yaitu sektor minyak dan gas bumi,jasa, kehutanan perkebunan, peternakan, perikanan, transportasi dan usaha-usaha daerah lainnya dalam arti luas,yang kesemuanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Barito Utara;
b.bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi yang akan memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Barito Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang –UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
4. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara;
11. 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang KepengurusanBadan Usaha Milik Negara;
12. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 Nomor 01 Seri E);
13. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 3
14. 17.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
15. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BARITO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan minyak dan gas bumi;
6.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
7.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi dan temperature atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 4
8.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
9.Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah alternative bahan bakar selain bensin dan Solar yang dibuat dengan cara melakukan compresi metana CH4 yang diekstrak dari gas alam disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan.
10.Liquidfied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya.
11.Liquidfied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar 160° C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
12.Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha pengolahan Minyak dan Gas Bumi berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia.
13.Cadangan Strategis Minyak Bumi adalah jumlah tertentu Minyak Bumi yang ditetapkan Pemerintah yang harus tersedia setiap saat untuk kebutuhan bahan baku pengolahan didalam negeri guna mendukung ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam negeri.
14.Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak untuk mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam negeri.
15.Pengolahan lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan ekploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan /atau laba untuk tujuan komersial.
16.Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan tranmisi, dan /atau tranmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
17.Rencana Induk Jaringan Tranmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan tranmisi dan distribusi gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
18.Ruas Tranmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa tranmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Tranmisi dan distribusi Gas Bumi Nasional.
19.Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Tranmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
20.Hak khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Tranmisi dan /atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.
21.Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
22.Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan , pembelian ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana 5 penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
23.Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak , bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/ atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal).
24.Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu.
25.Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau dan sarana/infrastruktur tranportasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak.
26.Participating Interest adalah prosentase tertentu yang dimiliki kontraktor dalam suatu kontrak kerja sama (KKS) meliputi hak dan kewajiban yang dilaksanakan kontraktor atas keekonomiannya
27.Lifting adalah evaluasi hasil produksi minyak dan gas;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan dan melaksanakan kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi.
(2)Tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menjamin pelaksanaan kewenangan Daerah dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi oleh Daerah dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan kewenangan daerah dan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan,manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dankesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Pasa 4 Ruang lingkup penyelenggaraan kewenangan daerah dan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi terdiri atas penyelenggaraan kewenangan Daerah dan pelaksanaan kegiatan usaha dibidang minyak dan gas bumi dalam :

a.kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
b.kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi,dan
c.kegiatan usaha penunjang. 6

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 5

Penyelenggaraan kewenangan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.melakukan perhitungan produksi dan realisasi lifting Migas bersama dengan Pemerintah Pusat;
b.menyelenggarakan persiapan yang diperlukan dalam rangka menerima penawaran participating interest sebesar 10% (Sepuluh Persen) oleh BUMD dari lapangan Migas yang berlokasi di Daerah;
c.melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan konsultasi daerah dalam penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan persetujuan pengembangan lapangan pertama (Plan of Development I) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Daerah;
d.memberikan rekomendasi terhadap lokasi atau lintasan dalam pelaksanaan kegiatan survey seismik dalam rangka eksplorasi migas di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e.melaksanakan hak dan kewajiban selaku Pemerintah Daerah terkait dengan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

Pasal 6

Perhitungan produksi dan realisasi lifting Minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dengan cara :

a.melakukan perolehan data dan infromasi mengenai jumlah produksi Migas di masing-masing Kontraktor yang beroperasi di Daerah;
b.melakukan klarifikasi jumlah produksi Migas yang terjual (lifting); dan
c.melakukan perhitungan bersama dengan Pemerintah Pusat dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagi Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melalui BUMD melakukan persiapan dan tindakan yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti penawaran Participating Interest (PI) 10% termasuk untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan tanggapan terhadap penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan konsultasi Daerah mengenai : 7
1. a.rencana penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
2. b.persetujuan pengembangan lapangan pertama (Plan of Development I) termasuk rencana Penerimaan Bagi Hasil Migas Daerah.
(2)Pemerintah Daerah memberikan informasi atas pelaksanaan Konsultasi Daerah terkait:
1. a.tata ruang yang berkaitan dengan lokasi rencana Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
2. b.tata ruang dalam persetujuan pengembangan lapangan pertama (Plan of Development I)

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Kontraktor yang akan melakukan kegiatan survey seismik yang menggunakan atau melalui wilayah darat di daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.pengawasan jumlah armada pengangkut BBM dan LPG tertentu di Daerah yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM dan LPG tertentu;
2. b.inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di Daerah;
3. c.pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang- undangan;
4. d.koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niagabahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen diwilayah Kabupaten;
5. e.pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas,harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas Kabupaten;
6. f.penetapan, pembinaan dan pengawasan diterapkannya Harga EceranTertinggi LPG dan BBM tertentu; dan
7. g.pemberian izin lokasi dalam rangka pembangunan kilang, SPBG, dan SPBU.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012