Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah:
a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
7
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh sekolah asal atau pejabat yang berwenang;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.Dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan 8 secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru;
l.bebas narkotika, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum;
m.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
n.tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa;
o.laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif;
9
p.surat keterangan bebas temuan dari Pejabat yang berwenang pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif; dan
q.berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. Ditetapkan di Barru Pada tanggal 17 November 2016 Plt. BUPATI BARRU, WAKIL BUPATI BARRU TTD SUARDI SALEH 10 Diundangkan di Barru Pada tanggal 17 November 2016 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BARRU, TTD NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 14 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.14.206.16 11 BUPATI BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA Disusun oleh : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN BARRU TAHUN 2016 12 BUPATI BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA Disusun oleh : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN BARRU TAHUN 2016