DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, perubahan jenis dan nomenklatur serta jumlah organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negera Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 3 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 4 Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1.Pada ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf j diubah, huruf i dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf o, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 5 ”Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas yang terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum;
d.Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
g.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan;
h.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
i.dihapus;
j.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
k.Dinas Pertambangan dan Energi;
l.Dinas Kelautan dan Perikanan;
m.Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan;
n.Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
o.Dinas Pendapatan Daerah.
1. 2.Judul pada Bagian Pertama Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. 3.Pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf i serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 6
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian.
3. c.Bidang Bina Program, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Program;
  2. 2.Seksi Pendataan; dan
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
4. d.Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Dasar;
  2. 2.Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
5. e.Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Menengah;
  2. 2.Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
6. f.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. 2.Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Masyarakat; dan E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 7
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.
7. g.Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kesenian;
  2. 2.Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
  3. 3.Seksi Nilai Tradisi.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Judul pada Bagian Keempat Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Bagian Keempat Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
5.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 7

(1)Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 8
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  2. 2.Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
  3. 3.Seksi Fasilitasi Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
4. d.Bidang Industri, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Usaha Industri;
  2. 2.Seksi Sarana Industri; dan
  3. 3.Seksi Produksi Industri.
5. e.Bidang Usaha Perdagangan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
  2. 2.Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
  3. 3.Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Judul pada Bagian Kelima Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Bagian Kelima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 9
7.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 8

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Kependudukan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Identitas Penduduk; dan
  2. 2.Seksi Perpindahan Penduduk.
4. d.Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
  2. 2.Seksi Perkawinan dan Perceraian.
5. e.Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Sistem Informasi; dan E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 10
  2. 2.Seksi Pengelolaan Data Kependudukan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Judul pada Bagian Ketujuh Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Bagian Ketujuh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
9.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf j, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 10

(1)Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan ketahanan pangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 11
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. 2.Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  3. 3.Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. d.Bidang Peternakan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Peternakan;
  2. 2.Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier; dan
  3. 3.Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
5. e.Bidang Perkebunan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Perkebunan;
  2. 2.Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan; dan
  3. 3.Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
6. f.Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Program dan Evaluasi;
  2. 2.Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
  3. 3.Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan. E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 12
7. g.Bidang Kehutanan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
  2. 2.Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan; dan
  3. 3.Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan.
8. h.Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  2. 2.Seksi Distribusi Pangan; dan
  3. 3.Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
9. i.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 12 Bagian Kesembilan Bab IV dihapus.
11.Judul pada Bagian Kesepuluh Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Bagian Kesepuluh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 13

(1)Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 13
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(3)Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata;
  2. 2.Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Even, dan Wisata Minat Khusus; dan
  3. 3.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
4. d.Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Promosi Pariwisata;
  2. 2.Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata; dan
  3. 3.Seksi Pencitraan.
5. e.Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kerjasama dan Fasilitasi;
  2. 2.Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
  3. 3.Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 14

13.Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 15

(1)Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Produksi;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
  3. 3.Seksi Usaha Budidaya.
4. d.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
  2. 2.Seksi Pemasaran dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan; dan
  3. 3.Seksi Usaha dan Investasi.
5. e.Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari : E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 15
  1. 1.Seksi Sumber Daya Ikan;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap; dan
  3. 3.Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.
6. f.Bidang Kelautan, Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
  3. 3.Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14.Diantara ketentuan pada Pasal 16A dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16B, sehingga ketentuan Pasal 16B berbunyi sebagai berikut : “Bagian Kelimabelas Dinas Pendapatan Daerah “Pasal 16B

(1)Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 16
(3)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Pendaftaran; dan
  2. 2.Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah.
4. d.Bidang Penetapan dan Perencanaan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Penetapan dan Keberatan; dan
  2. 2.Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendataan.
5. e.Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Penagihan dan Penindakan; dan
  2. 2.Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15.Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
16.Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
17.Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
18.Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
19.Lampiran IX dihapus. E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 17
20.Lampiran X diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
21.Lampiran XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2013 Plt. BUPATI BELITUNG WAKIL BUPATI, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, ttd. ARPANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002 E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 18 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002 E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 19 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002 E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 20 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002 E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 21 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002 E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 22 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002 E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 23 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002 E:\BPK RI\3. Hukum\1. Himpunan Produk Hukum Pemda\7. Kabupaten Belitung\1. Peraturan Daerah\2013\Perda_Kab Belitung_2013_11.doc 24 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013