(1)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka untuk peningkatan kinerja.
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
( 4 ) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(6)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok keuangan daerah :
a.tinggi, paling banyak 7(tujuh) kali;
b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
dari uang representasi ketua DPRK.
(7)Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRK.
(8)Dalam hal kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK.
(9)Dalam hal kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
8