DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang Kegiatan DPRK, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus mengenai pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 475, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN dan BUPATI BIREUEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3.Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
4.Bupati adalah Bupati Bireuen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
7.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRA Aceh;
8.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Bireuen.
9.Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
10.Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Bireuen.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK Bireuen. 4
12.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.
13.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
14.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
15.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Badan Legislasi atau Komisi, atau badan kehormatan, atau Badan Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
16.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
17.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.
18.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, Pimpinan DPRK disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan, belanja rumah negara dan perlengkapannya, Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi;
19.Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRK, karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK Bireuen yang diberikan dalam bentuk tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang memiliki isteri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
20.Belanja Penunjang Kegiatan DPRK adalah Anggaran Belanja yang disesuaikan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dan wewenang DPRK dan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpirian DPRK Bireuen. 5
21.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
23.Alat Kelengkapan lain adalah panitia khusus bersifat tidak tetap yang dibentuk apabila diperlukan sesuai kebutuhan DPRK.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBK, meliputi :
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan meliputi :
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulannya diberikan uang representasi.
(2)Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Ketua DPRK setara dengan gaji Pokok Bupati;
2. b.Wakil Ketua DPRK sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRK;
3. c.Anggota DPRK sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK. 6

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras untuk setiap bulan.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Uang Paket setiap bulan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pimpinan atau Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau Badan Legislasi dan/atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas-tugas dan wewenang DPRK diberikan tunjangan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
2. b.Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
3. c.Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
4. d.Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama Alat Kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(3)Pemberian tunjangan Alat Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
1. a.masa kerja lebih dari ½ (setengah) bulan atau sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan diberikan 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan.
2. b.masa kerja lebih dari 1 ½ (satu setengan) bulan sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan. 7

Pasal 8

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka untuk peningkatan kinerja.
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK. ( 4 ) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(6)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok keuangan daerah :
1. a.tinggi, paling banyak 7(tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRK.
(7)Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRK.
(8)Dalam hal kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK.
(9)Dalam hal kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 9

Pembebanan Pajak Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017