DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keuangan Desa, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Nama; 3. Maksud dan Tujuan; 4. Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha; 5. Modal; 6. Organ; 7. Kepegawaian; 8. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa... SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dibidang Usaha Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang...
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang...
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan...
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
18.Peraturan Menteri...
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72); Dengan… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DIBIDANG USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.
5.Perseroan…
5.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan serta peraturan pelaksanaannya.
6.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
7.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau Undang-Undang tentang perseroan.
8.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Anggaran…
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Bogor.
11.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk BUMD bidang usaha pariwisata.

Pasal 3

(1)BUMD bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Perseroan Terbatas.
(2)Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama PT. Sayaga Wisata.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pembentukan Perseroan adalah untuk mengembangkan potensi usaha pariwisata daerah dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan pembentukan Perseroan adalah:
1. a.memanfaatkan peluang usaha dibidang pariwisata;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
4. d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroan berkedudukan di Daerah dan dapat membuka Cabang, Perwakilan dan/atau Anak Perusahaan di dalam maupun di luar wilayah Bagian...

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perseroan adalah menyelenggarakan usaha bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2)Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan terdiri atas saham tanpa nilai nominal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan…
(3)Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, perubahan modal, modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
(2)Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
(3)Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 9

(1)Modal dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang ditempatkan dan disetor ke Perseroan adalah sebesar Rp. 4.544.000.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal…
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penyertaan modal pemerintah daerah.
(3)Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah terlebih dahulu dilakukan penilaian harga (appraisal) dari lembaga independen.
(4)Hasil penilaian harga (appraisal) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dan menambah besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemenuhan modal yang ditempatkan dan disetor beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.
(6)Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme peraturan daerah tentang APBD.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006