DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Ketertiban Umum, Tindakan Penertiban, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang- undangan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum perlu ditinjau;
c.bahwa.... SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5.Undang-Undang ....
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11.Undang-Undang....
11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16.Undang-Undang …
16.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
17.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
19.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
20.Undang-Undang...
20.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
24.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
25.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26.Undang-Undang....
26.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
27.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
31.Undang-Undang....
31.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
33.Peraturan....
33.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
38.Peraturan....
38.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
41.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
42.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
43.Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
44.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
45.Peraturan....
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seragam Satuan Polisi Pamong Praja;
48.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
49.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 19);
50.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD/1977 tentang Garis Sempadan/Roolijn (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1977 Nomor 4 Seri C);
52.Peraturan....
52.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 50);
53.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 78);
54.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 132);
55.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155);
56.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156);
57.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 157);
58.Peraturan....
58.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14);
59.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
60.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
61.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
62.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
63.Peraturan....
63.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4);
64.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22);
65.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);
66.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 9);
67.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 12);
68.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3);
69.Peraturan....
69.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
5.Kepentingan....
5.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8.Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
9.Asusila...
9.Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
10.Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
11.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
12.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
14.Pencemaran....
14.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun- bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16.Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya di sebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
17.Badan....
17.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19.Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
20.Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan. Asas

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
(2)Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup. Hak

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
(2)Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

(1)Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
(2)Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM

Pasal 6

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.tertib....
a.tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
b.tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
c.tertib sungai, saluran, situ/danau dan mata air;
d.tertib bangunan;
e.tertib pemilik dan penghuni bangunan;
f.tertib usaha pariwisata;
g.tertib usaha tertentu;
h.tertib kesehatan;
i.tertib kependudukan; dan
j.tertib sosial.

Pasal 7

(1)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
(2)Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
(3)Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.membuat atau memasang portal;
2. b.membuat....
3. b.membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
4. c.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
5. d.membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
6. e.menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
7. f.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka; dan
8. g.memasang reklame pada kendaraan.
(4)Setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.membuat atau mendirikan terminal bayangan;
2. b.membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
3. c.mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
4. d.menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jembatan penyeberangan.
(5)Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

a.memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
b.melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
c.bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
d.melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
e.melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
f.memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
g.membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
h.membuat atau mendirikan terminal bayangan;
i.menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha; dan
j.membuang sampah tidak pada tempatnya.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
(2)Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah ke sungai, saluran, situ/danau dan mata air.
(3)Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah cair ke sungai dan saluran kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
(4)Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah cair ke situ/danau dan mata air.
(5)Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha di pinggir situ/danau kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
(6)Setiap orang atau badan dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(7)Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
(8)Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, situ/danau dan mata air.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (74)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009