DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Bagian Laba Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan wilayah cakupan pelayanan dan melaksanakan penambahan target sambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang … SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 107); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Penyertaan modal daerah adalah investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Tahun anggaran adalah masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan Daerah yang bersumber dari perusahaan umum daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), yang diberikan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dari penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atau rencana bisnis yang telah disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan pada APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(2)Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.
(2)Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 4 (empat) bulan dan menyampaikan laporan kondisi ikhtisar realisasi kinerja paling lama 7 (tujuh) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan dalam objek pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

…

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI BOGOR, ttd ADE YASIN Diundangkan di Cibinong pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd BURHANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (11/259/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, HERISON

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (14)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (14)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020